grabwin

cara pasang togel di manadototo 422Jutaan kata 804768Orang-orang telah membaca serialisasi

《grabwin》

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Organisasi sayap PKB sesalkan kekerasan di dunia pendidikan terulang******

Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menyayangkan terjadinya lagi kasus kekerasan di dunia pendidikan yang menimpa seorang santri berinisial BM (14) di Kediri, Jawa Timur.

Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah kejadian yang berulang dan bisa menjadi fenomena gunung es bahwa yang muncul di permukaan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan.
Dengan demikian, kata dia, kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan perlu penanganan lebih serius. Tidak hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga tindakan preventif agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kekerasan berujung maut menimpa BM yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh senior-seniornya. Siti mengatakan bahwa pihak pondok pesantren harus terbuka terhadap pengungkapan kasus tersebut dan tidak boleh menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, dia menyebut perlu adanya sistem perbaikan terhadap perlindungan dan pembinaan pondok pesantren. "Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

Baca juga: LPSK sebut pengusutan kasus kekerasan seksual di ponpes berkat sinergi
Baca juga: Kemen PPPA kawal proses hukum kasus kekerasan seksual di ponpes Jember Selain itu, lanjut Siti, hal yang tidak kalah penting adalah peran orang tua yang bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya meski sedang berada di pondok pesantren. Ditekankan pula bahwa pendidikan dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pendidikan seperti pesantren. Namun, orang tua tidak boleh abai dan tetap melakukan pengawalan dengan komunikasi yang terbuka dengan anak. "Jangan abai terhadap pengaduan anak-anak. Apabila ada yang perlu ditelusuri, bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak-anak," katanya. Saat ini aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, telah menangkap empat santri yang berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Empat tersangka itu berinisial MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, AF (16) asal Denpasar Bali, dan AK (17) asal Surabaya. Kepolisian menyebut kasus itu berulang-ulang. Diduga terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot gacor malam ini、dewa911、situs 388

Terkait：slot demo hailing、cara pinjam di bri、wd 138 slot login、akun slot gacor 2023、situs gacor slot terpercaya、link slot gacor sore ini、terwin44、pinguinslot、dinasti168、cicilan elektronik tanpa kartu kredit

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara buy spin olympus maxwin（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

rtp slot live jam gacor

facebook maxwin

pencairan kredivo berapa lama

hiu4d slot

pinjaman online langsung cair ktp

golden fire link slot machine

situs tergacor 2022

slot resmi gacor

5unsur4

gadisBacaan TerkaitMore+

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

joker123 airbet88

Rupiah naik dipengaruhi inflasi PCE AS yang menurun******

Inflasi AS yang menurun, mengonfirmasi peluang pemangkasan suku bunga The Fed di semester kedua tahun ini. Jadi mungkin ekspektasi pasar ini bisa menahan penguatan dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada Jumat ditutup naik dipengaruhi data inflasi Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) Amerika Serikat (AS) yang menurun.
Pada akhir perdagangan Jumat, rupiah menguat 15 poin atau 0,10 persen menjadi Rp15.704 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.719 per dolar AS.
"Inflasi AS yang menurun, mengonfirmasi peluang pemangkasan suku bunga The Fed di semester kedua tahun ini. Jadi mungkin ekspektasi pasar ini bisa menahan penguatan dolar AS," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ariston mengatakan Indeks Harga PCE inti AS Januari 2024 dirilis sebesar 2,8 persen secara year on year (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 2,9 persen. Selain itu, data PMI manufaktur China yang dirilis hari ini masih menunjukkan level kontraksi di 49,1. Itu menunjukkan belum ada pemulihan berarti pada sektor manufaktur China yang menjadi penggerak perekonomian negara-negara mitra dagang China seperti Indonesia dan bisa memberikan sentimen negatif ke rupiah. Di sisi lain, isu kenaikan harga pangan masih bisa memberikan sentimen negatif ke rupiah. Naiknya inflasi akibat hal ini bisa menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat meningkat ke level Rp15.696 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.715 per dolar AS. Baca juga: Rupiah menguat setelah rilis data inflasi RI

Baca juga: Rupiah Jumat pagi menguat menjadi Rp15.713 per dolar AS Baca juga: BI: "Proof of concept' rupiah digital dalam proses 'conceptual design'

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Era Kapur

pinjaman online pencairan lewat dana

Mayoritas Harga Pangan Naik di Awal 2024, Bawang Hingga Minyak Mahal******

Mayoritas harga bahan pokok kompak naik pada awal pekan 2024. Bawang, cabai hingga minyak harganya makin mahal. — Mayoritas harga bahan pokok kompak naik pada awal pekan 2024. Bawang merah, bawang putih dan cabai-cabai makin mahal. (Foto: ANTARA FOTO/AMPELSA)

Jakarta, CNN Indonesia--

Mayoritas harga bahan pokokkompak naik pada awal pekan 2024. Bawangmerah, bawang putih dan cabai dibanderol lebih mahal dibanding pekan lalu.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata bawang merah pada Selasa (2/1) ini bertengger di Rp41.450 per kg. Harga ini naik Rp2.200 dari akhir pekan lalu. Bawang putih dijual Rp41.450 per kg atau naik Rp1.250.

Kenaikan harga juga berlaku pada cabai. Harga cabai merah besar naik Rp1.800 menjadi Rp70.400 per kg.

Adapun harga cabai rawit merah masih mahal di harga Rp92.800 per kg meski turun sebesar Rp3.900 dibanding pekan terakhir 2023.

Selanjutnya, harga telur ayam ras segar lebih mahal Rp100 menjadi Rp29.450 per kg.

Harga minyak goreng curah naik tipis Rp100 menjadi Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I juga naik Rp50 menjadi Rp20.700 per kg. Sementara, harga minyak goreng kemasan bermerek II anjlok Rp650 menjadi Rp19.350 per kg.

Harga beras cenderung stabil dibanding pekan lalu. Beras kualitas bawah I stabil di Rp13.650 per kg, beras kualitas medium I tetap Rp14.750 per kg, beras kualitas super I Rp16.050 per kg.

Sementara, harga beras kualitas super II naik Rp50 menjadi Rp15.600 per kg.

Gula pasir kualitas premium stabil di Rp18 ribu per kg, gula pasir lokal turun tipis Rp50 menjadi Rp17.500 per kg.

Namun, ada juga bahan pokok yang turun harga. Daging ayam ras segar dijual Rp37.350 per, sementara pekan lalu Rp36.750 per kg. Sedangkan daging sapi turun tipis menjadi Rp137.250 per kg, sementara pekan lalu Rp138.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(pta/agt)

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

situs slot gacor rtp

KLHK susun instrumen pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan******

Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun instrumen tata lingkungan melalui daya dukung dan daya tampung untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol di Jakarta Jumat
mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. "Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan," katanya. KLHK memproyeksikan konsumsi sumber daya alam akan terus meningkat hingga pada suatu waktu mencapai kondisi melampaui. Karena itu, untuk mencegah kondisi tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk mengetahui ambang batas lingkungan hidup, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH. Pendekatan daya dukung dan daya tampung berfungsi sebagai alat ukur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam. Hanif menjelaskan, ada lima fokus utama D3TLH yang bisa diperbaharui untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni air, lahan, biodiversitas, udara, dan laut. Namun, udara dan laut belum rampung karena Modern ya masih disusun dan ditargetkan bisa disampaikan pada tahun depan. "Kita selama ini bicara tambang, bicara lingkungan hutan, bicara industri, tetapi kita belum pernah memikirkan untuk mempunyai pegangan yang konkret terkait itu, sehingga hari ini kami hadirkan," kata Hanif. "Daya dukung dan daya tampung merupakan rangkaian yang menjadi bagian dari rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

makhluk abadi

info mimpi togel

Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar dunia******

Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan, program One Village One Product (OVOP) bisa mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk dapat menembus pasar global.

Hal tersebut karena program ini membantu para IKM untuk memanfaatkan sumber daya, dan ciri khas budaya lokal yang original, bermutu, dan berpenampilan menarik, sehingga memiliki potensi pasar domestik, serta ekspor yang tinggi.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Jumat mengatakan program ini merupakan upaya penguatan potensi daerah dalam menghasilkan suatu produk unggulan yang berkelas dengan tetap menjunjung ekosistem yang inklusif.

Reni Yanita mengatakan pelaku usaha IKM yang memiliki produk unggulan sesuai kriteria OVOP, dapat mendaftar ke Dinas Perindustrian setempat untuk bisa diusulkan mengikuti program Penghargaan OVOP 2024. Nantinya peserta yang diusulkan dan lolos kurasi akan diikutsertakan dalam program OVOP Go Global yang memberikan pelatihan kesiapan mengikuti pameran internasional.

"Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024,” katanya.

Baca juga: Kemenperin ajak pemda perkuat sentra IKM melalui pendekatan OVOP

Baca juga: Petani kopi dan cokelat dilatih strategi pemasaran produk

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Riefky Yuswandi menambahkan peserta yang sudah dikurasi, akan mendapatkan penguatan dalam hal kesiapan untuk dapat berpartisipasi pada pameran berskala internasional. Seperti penyusunan dokumen rencana pemasaran ekspor, mendorong IKM untuk melakukan pengembangan produk sesuai dengan target pasar, serta melakukan digitalisasi.

“Kami melibatkan pelatih dan pembimbing yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan bisnis ke pasar ekspor,” ujarnya.

Riefky mengatakan pada Penghargaan OVOP tahun 2022, terdapat 77 peserta, terdiri atas 21 IKM OVOP dengan komoditas makanan dan minuman, 21 IKM komoditas kain tenun, 12 IKM komoditas kain batik, 17 IKM komoditas anyaman, dan enam IKM komoditas gerabah yang tersebar di 19 provinsi. Sejumlah IKM OVOP tersebut kemudian diseleksi hingga menghasilkan 10 peserta Program IKM OVOP Go Global.

Baca juga: Kemenperin: OVOP hasilkan produk IKM berkearifan lokal berkelas global

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Satu pedang untuk dimuliakan

akulaku 2021

Pemkot Jaksel fasilitasi 1.200 UMKM daftarkan merek dagang******

Program desain logo dan pendaftaran merek ini merupakan upaya kami melindungi pelaku UMKM

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memfasilitasi sebanyak 1.200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan desain logo dan pendaftaran merek secara gratis.

"Program desain logo dan pendaftaran merek ini merupakan upaya kami melindungi pelaku UMKM," kata Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (PPKUKM) Jaksel Parulian Tampubolon di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pelaku UMKM yang mengikuti program ini terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, kerajinan tangan, busana, dan lainnya.

Menurut dia program tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memperkenalkan produk yang dimiliki pelaku UMKM yang berada di Jaksel.

"Pada tahun ini kami mempunyai program membuat desain logo produk dan pengurusan merek bagi 1.200 UMKM," tuturnya.

Parulian mengatakan selain program pembuatan logo dan pendaftaran merek, Sudin PPKUKM juga membantu para pelaku UMKM khususnya kuliner yang membuat makanan dalam kemasan.

Namun kata Parulian, jumlah yang ikut hanya 20 UMKM saja, hal ini dikarenakan persyaratan yang cukup banyak, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak sanggup memenuhinya.

"Kami fasilitasi 20 UMKM saja. Hal ini dikarenakan persyaratan yang cukup banyak dan banyak UMKM yang tidak dapat memenuhi, karena harus ada perubahan desain dari dapurnya, itu menelan biaya tinggi sehingga banyak yang keberatan mengingat dapurnya rata-rata kecil," katanya.

Sudin PPKUKM mencatat terdapat 50 ribu lebih pelaku UMKM di Jaksel, dari berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, cenderamata, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Sudin PPKUKM juga memfasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM, namun hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro di bidang kuliner.

Menurut dia, untuk pelaku usaha kuliner menengah tidak diberikan, karena mereka dianggap mampu ketika mengurus sertifikat halal secara mandiri.

Ia mengatakan pada tahun 2024, pihaknya hanya menyediakan 500 sertifikat halal, hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti program tersebut.

"Hanya pelaku kuliner yang mikro dan kecil saja yang kami biayai," tuturnya.
Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan hadiri pameran Inacraft 2024 di Jakarta
Baca juga: Peruri fasilitasi bazar produk kerajinan lokal di M Bloc Space
Baca juga: Dinas PPKUKM DKI perluas pasar produk UMKM dengan cara kreatif

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Abadi

king 555 slot

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi menyebut RI masih kecanduan impor beras karena 4 juta bayi lahir setiap tahun. Pengamat menyebut sebenarnya itu bukan masalah utama. . Bongkar muat beras impor dari Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga :

Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga :

Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga :

Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga :

Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN: 1 2

《grabwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek erek 3d abjad bergambarHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《grabwin》bab terbaru。