arcade slot

Penjara Naga Segala Alam

Singgung TikTok, DPR Tuding China 'Curi' Duit RI Rp428 T******

DPRmenyebut ada Rp428,67 triliun uang warga Indonesia mengalir ke China dengan cara 'kotor', terutama yang dilakukanTikTok.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK menyampaikan aspirasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 Masa Sidang V 2022-2023. Ia meminta Ketua DPR Puan Maharani dan jajaran pimpinan mendesak pemerintah serius memberangus penjajahan asing dalam urusan perdagangan online.

"Menurut Bank Indonesia (BI), nilai transaksi e-commercedi Indonesia mencapai Rp476,3 triliun pada 2022. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, Rp428,67 triliun atau 90 persennya dinikmati produsen luar negeri, terutama China," ungkapnya di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Menurutnya, manuver TikTok mengancam keberlangsungan UMKM Tanah Air. Pasalnya, TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia demi keuntungan pelaku usaha Negeri Tirai Bambu.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S, dengan promosi besar-besaran dan harga murah," beber Amin.

Lihat Juga : Kemenkeu Bakal Kaji Hapus Pungutan PNBP Pembuatan SIM

Politikus PKS itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menindak persaingan tak sehat tersebut. Terlebih, menurutnya saat ini terjadi kekosongan regulasi, di mana tidak ada UU yang mampu menjerat manuver TikTok tersebut.

Selain oleh DPR, Project S TikTok juga dikeluhkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Ia mengatakan 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplacetetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Teten menyebut algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan penggunanya, sehingga berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

Ia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020. Menurutnya, revisi ini bakal membuat barang-barang impor di e-commercelebih terkontrol berkat sejumlah pembatasan.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan budidaya

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Sistem masuk tingkat dewa

Akun Twitter KAI Sudah Normal Lagi******

Akun Twitter resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), @KAI121, sudah normal kembali per Selasa (4/7). Akun perusahaan sempat kena penangguhan (suspend) di platform milik Elon Muskitu pada awal pekan ini.

"KAI telah berupaya melalui koordinasi dengan berbagai pihak serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga akun Twitter @KAI121 kembali pulih. Masyarakat dapat kembali berinteraksi melalui platform Twitter @KAI121 untuk mengetahui berbagai layanan KAI ataupun menyampaikan kritik dan saran," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi.

Mewakili perusahaan, Joni menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi lantaran gangguan yang sempat terjadi.

"Akun-akun palsu tersebut bisa jadi memiliki foto profil dengan logo KAI121 dan nama akun Kereta Api Indonesia namun denganusername yang berbeda, bukan @KAI121," tambahnya.

KAI juga menyampaikan apresiasi atas masukan serta antusiasme masyarakat yang tinggi untuk terhubung dengan KAI melalui akun Twitter @KAI121.

Upaya pemulihan akun Twitter @KAI121 merupakan bentuk komitmen perusahaan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan kereta api.

Di samping platform Twitter, masyarakat yang ingin berinteraksi terkait layanan KAI juga dapat terhubung melalui Instagram di akun @kai121_, Facebook di akun KAI121, WhatsApp 08111-2111-121, telepon di 121, email [email protected], atau ke customer servicedi stasiun.

"KAI berkomitmen untuk terus menyediakan layanan transportasi massal perkeretaapian yang aman, selamat, nyaman, dan sehat bagi seluruh pelanggan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi******

Uni Eropa(UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.

Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Dominasi Pasar E******

Hingga pertengahan 2023, aplikasi belanja Shopee tetap mempertahankan dominasi di pasar e-commerce Indonesia. Hal ini ditandai dengan pengunjung Shoope lebih banyak dibandingkan pemain e-commerce lainnya.

Demikian berdasarkan data SimilarWeb yang memperlihatkan pada Mei 2023, Shopee dikunjungi oleh 161 juta pengunjung. Sementara Tokopedia dikunjungi 106 juta orang, dan Lazada dengan 70 juta pengunjung.

Kemudian, Data.ai juga mencatat sepanjang 2022, shopee tercatat sebagai platform belanja online nomor satu di Indonesia dengan jumlah total unduhan terbanyak baik di Google Play atau Apple Store, dan menjadi platform belanja online nomor satu dalam jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak.

Selanjutnya, ragam pilihan layanan pengiriman (57 persen), fitur-fitur interaktif (52 persen), muncul lebih banyak potensi pelanggan (43 persen), dan banyak promo menarik (95 persen) yang diberikan oleh marketplace pada bulan Ramadan.

Dibandingkan platform e-commerce lain, lebih dari setengah responden pada riset yang sama menilai Shopee (67 persen) menempati urutan pertama di benak online seller, diikuti Tokopedia (16 persen), Lazada (6 persen), dan TikTok Shop di bawah 6 persen.

Hal ini didukung indikator lain, yaitu Brand Used Most Often (BUMO), dengan posisi Shopee pada peringkat pertama (80 persen), disusul Tokopedia (10 persen), sementara Lazada dan TikTok Shop mendapat angka 6 persen.

Beberapa aspek pendukung keunggulan itu antara lain bahwa Shopee memimpin pada faktor pertimbangan marketplace yang paling banyak menyediakan promo bagi pelanggan (62 persen). Pengaruh dari hal ini dapat dirasakan langsung, khususnya terkait peningkatan penjualan.

Riset yang sama menunjukkan, Shopee (65 persen) diasosiasikan sebagai marketplace yang memberikan omzet terbesar, berada di atas Tokopedia (16 persen), dan TikTok Shop di angka 9 persen.

Lebih dari itu, berdasarkan pilihan responden, Shopee (59 persen) juga menjadi marketplace di urutan pertama yang memberikan keuntungan terbanyak bagi bisnis para online seller, diikuti oleh Tokopedia (20 persen) di urutan kedua, TikTok Shop di angka 8 persen.

Dampak langsung dari aspek di atas dicatat oleh Snapcart, yang pada Maret lalu melalui riset 'Tren Perilaku Belanja Online Sambut Ramadan 2023' menyatakan bahwa Shopee memiliki jumlah transaksi tertinggi dalam tiga bulan, yakni 51 persen, diikuti Tokopedia (22 persen), TikTok Shop di angka 11 persen.

Begitu pula pada indikator nilai transaksi, Shopee menduduki peringkat pertama yang mencatatkan pangsa pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 46 persen. Peringkat kedua disusul oleh Tokopedia (26 persen), lalu TikTok Shop (10 persen).

Riset yang sama mengungkapkan faktor pertimbangan responden memilih e-commerce untuk berbelanja selama bulan Ramadan, yakni fitur Gratis Ongkir menempati peringkat utama (71 persen), diikuti oleh Menyediakan Metode Pembayaran COD (37 persen), Program Ramadan yang Menarik (36 persen) dan Keseruan Livestream dengan Penjual (16 persen).

Kemudian, berdasarkan survey pada awal 2023, Shopee masih menduduki posisi pertama sebagai e-commerce yang menawarkan promo gratis ongkir terbaik (62 persen), memimpin dari Tokopedia (20 persen) dan TikTok Shop (9 persen).

Adapun inovasi fitur affiliate (afiliasi) ternyata banyak digandrungi menjelang Ramadan. Dari program afiliasi yang ditawarkan berbagai platform belanja, Snapcart menemukan lebih dari setengah responden memilih Shopee Affiliate (61 persen) sebagai program afiliasi e-commerce terbaik, dengan Tokopedia Affiliate 20 persen, dan TikTok Affiliate 13 persen.

Live Shopping Shopee, Pengalaman yang Terintegrasi

Ketika live shopping yang menghadirkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli menjadi kegemaran baru, Shopee pun serta dengan menyajikan pengalaman belanja yang terintegrasi.

Survei Populix bertajuk "Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia" yang menilik perilaku dan sikap pengguna berbelanja menggunakan fitur live streaming menyimpulkan, 69 persen responden memilih berbelanja di Shopee Live.

Shopee Live juga menjadi fitur live streaming yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia dengan hasil 60 persen responden, sementara TikTok Live mendapatkan 30% persen suara.

Riset Populix mengungkapkan, serupa dengan berbelanja online biasa, kombinasi penawaran menarik yang tergabung dari gratis ongkir, diskon serta promo spesial, dan kelengkapan kategori beserta pilihan produk yang luas menjadi faktor-faktor pendukung berbelanja melalui live streaming.

Dari riset ini juga diketahui bahwa kategori produk yang paling banyak dibeli adalah fashion dan aksesoris (85 persen), kecantikan, perawatan & kesehatan (54 persen), gaya hidup (41 persen), kebutuhan rumah tangga (33 persen), produk sehari-hari/FMCG (32 persen), elektronik (25 persen), dan ibu dan anak/kebutuhan bayi (16 persen).

Melengkapi temuan animo tinggi masyarakat menggunakan fitur live shopping, Populix mendapati bahwa Shopee Live menjadi fitur live streaming yang paling sering dipakai untuk membeli barang-barang kategori Fashion & Kecantikan.

Untuk kategori Fashion, Shopee Live dipakai oleh 79 persen responden, dengan TikTok digunakan 44 persen responden. Di kategori Kecantikan, Shopee Live dipakai oleh 71 persen, lebih tinggi dari TikTok Live (51 persen).

Temuan itu sejalan dengan hasil data yang memaparkan bahwa Shopee Live menduduki posisi pertama pada indikator merk/fitur live streaming yang paling disukai oleh 66 persen responden.

Dengan seluruh fitur unggul dan inovasi yang terus dilakukan baik bagi penjual maupun pembeli, tak mengherankan jika Shopee dapat mempertahankan dominasi di tengah pertumbuhan pemain e-commerce dalam negeri.

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]