slot gacor 388

Jalan menuju keabadian itu sulit

Petani Sebut Wilmar Untung Rp14 T, Musim Mas Rp1 T dari Program B35******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut program B35menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi, di mana Wilmar menjadi yang paling banyak meraup cuan hinga Rp14,42 triliun.

Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

Berikut rincian hitung-hitungan SPKS terhadap 12 raksasa yang diklaim diuntungkan proyek B35:

1. Wilmar (untung Rp14,42 triliun)
Subsidi: Rp22,14 triliun
Pungutan ekspor: Rp7,71 triliun

2. Musim Mas (untung Rp920 miliar)
Subsidi: Rp11,15 triliun
Pungutan ekspor: Rp10,23 triliun

3. Royal Golden Eagle (minus Rp8,25 triliun)
Subsidi: Rp6,28 triliun
Pungutan ekspor: Rp14,53 triliun

4. Sinar Mas (untung Rp130 miliar)
Subsidi: Rp5,42 triliun
Pungutan ekspor: Rp5,29 triliun

5. Permata Hijau (untung Rp1,94 triliun)
Subsidi: Rp5,4 triliun
Pungutan ekspor: Rp3,46 triliun

6. Darmex Agro (untung Rp5,15 triliun)
Subsidi: Rp5,34 triliun
Pungutan ekspor: Rp188 miliar

7. Louis Deyfus (untung Rp1,24 triliun)
Subsidi: Rp2,85 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,61 triliun

8. Sungai Budi (untung Rp2,21 triliun)
Subsidi: Rp2,5 triliun
Pungutan ekspor: Rp283 miliar

9. Best Industry (untung Rp880 miliar)
Subsidi: Rp1,96 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,08 triliun

10. First Resources
Subsidi: Rp1,87 triliun
Pungutan ekspor: tidak diketahui

11. KPN Corp (minus Rp810 miliar)
Subsidi: Rp1,6 triliun
Pungutan ekspor: Rp2,41 triliun

12. Johnlin
Subsidi: Rp189 miliar
Pungutan ekspor: tidak diketahui

CNNIndonesia.com masih mencoba menghubungi Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia Erik Tjia dan sejumlah pihak yang disebut oleh petani tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Erick Thohir Angkat Anak Buah Luhut Jadi Komisaris Pelindo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi, sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.

Pengangkatan anak buah Luhut sebagai Komisaris Pelindo ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-34/MBU/02/2023. SK tertanggal 22 Februari 2023 itu berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan dewan komisaris ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kementerian BUMN. Pelantikan Sudung Situmorang sebagai Plt. Komisaris Utama/Komisaris dan Jodi Mahardi sebagai Komisaris Pelindo juga dilakukan dalam RUPSLB tersebut.

"Saya mewakili manajemen Pelindo mengucapkan terima kasih atas arahan dan kontribusi terbaik yang telah diberikan oleh Pak Marsetio dan Pak Rainier selama bersama Pelindo," ujar Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan resmi, Rabu (22/2).

"Kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas penugasannya di tempat baru. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan selamat atas penugasan baru Pak Sudung serta bergabungnya Pak Jodi di keluarga besar Pelindo," imbuhnya.

Arif berharap formasi baru pimpinan Pelindo bisa membawa semangat serta energi baru. Selain itu, ia berharap kehadiran Sudung dan Jodi bisa meneruskan perjuangan mewujudkan visi Pelindo menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Berikut jajaran Dewan Komisaris Pelindo terbaru:

Plt. Komisaris Utama/Komisaris: Sudung Situmorang
Komisaris: Didi Sumedi
Komisaris Independen: Heru Sukanto
Komisaris Independen: Muchtar Luthfi Mutty
Komisaris: Arif Toha Tjahjagama
Komisaris: Jodi Mahardi

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

3 Dalih Garuda Sulit Tekan Biaya Penerbangan Haji ke Bawah Rp32 Juta******

Direktur Utama PTGarudaIndonesia (Persero) Irfan Setiaputra mengungkap tiga alasan sulitnya menurunkanbiaya penerbanganibadah haji2023 di bawah Rp32 juta per jemaah . Ini terkait harga avtur, asumsi kurs yang dipakai hingga biaya sewa pesawat.

Ia meminta semua pihak maklum karena harga itu tidak bisa turun lebih rendah lagi. Ia lalu merinci tiga isu besar yang dihadapi Garuda soal biaya penerbangan haji ini.

"Kami sampaikan berulang kali ke Kemenag bahwa ada tiga isu besar yang kami hadapi dengan angka-angka ini dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ambil sedikit risiko dalam penghitungan ini," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/2) lalu.

"Jadi asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh di bawah harga hari ini 97 cen," ujarnya.

Kedua, harga pesawat yang disepakati. Irfan mengatakan sesuai kesepakatan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), harga pesawat yang disepakati menggunakan asumsi kurs Rp15.150 per dolar AS.

Ketiga, Garuda menggunakan harga sewa pesawat yang sama dengan 2019, dengan asumsi kondisi normal.

"Jadi mohon pengertian, kami memang akan hanya mengambil 2,5 persen margin, ada risiko di kami, tapi kami akan coba manage secara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp212.900, angka mana lagi pak?" ujar Irfan.

Awalnya, Kemenag mengusulkan biaya penerbangan haji Rp33,97 juta per jemaah. Namun, setelah berunding dengan Komisi VIII DPR RI dan sejumlah pihak terkait, usulan itu kembali turun meski hanya saja mentok di angka Rp32.743.992 juta per jemaah.

Garuda sebelumnya mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per jemaah.

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft lease Rp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu,liability insuranceRp7.000 ribu, extended operating hours Rp77 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Pemerintah Geber PP DHE Agar Duit Ekspor RI Tak Dinikmati Singapura******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto tengah menggeber penyelesaian peraturan pemerintah (PP) terkait devisa hasil ekspor (DHE). Pasalnya, hasil ekspor komoditas sumber daya (SDA) Indonesia selama ini dinikmati perbankan Singapura.

Regulasi yang didorong ditujukan untuk ekspor SDA dan hilirasinya. Peraturan teknis ini akan menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. 

"Semua DHE masuk sistem keuangan Indonesia, ambang batas atau thresholddi atas 250 ribu. Disimpan di dalam negeri minimal bulan, minimal 30 persen ditahan," kata Airlangga di acara CNBC Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurutnya, perbankan di dalam negeri siap mengakomodir kebijakan baru ini. Bahkan, dua bank internasional yang beroperasi di RI menyatakan siap kalaupun DHE disimpan lebih dari tiga bulan.

"Disiapkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk devisa, yang diharapkan bisa bersaing dengan Singapura," ungkapnya.

Ia menambahkan penerapan kebijakan DHE baru ini akan diberikan masa transisi selama tiga bulan.

Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp1.400 triliun dan pada 2024 targetnya naik menjadi Rp1.600 triliun. Karena itu, pemerintah mereformasi beberapa sektor, salah satunya DHE SDA.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Induk Perusahaan Facebook Bakal Kembali PHK 10 Ribu Karyawan Tahun Ini******

Meta, induk perusahaan Facebook, berencana untuk kembali memangkas atau mem-PHK10 ribu karyawannya pada tahun ini.

Mengutip CNN pada Selasa (14/3), keputusan tersebut diumumkan oleh CEO Mark Zuckerberg dalam postingan di Facebook.

"Kami berharap untuk mengumumkan restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja di kelompok teknologi kami pada akhir April, dan kemudian kelompok bisnis kami pada akhir Mei," tulisnya.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5.000 peran terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Zuckerberg.

Sebelumnya, pada November lalu, Meta juga mengumumkan akan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu pekerjaan, yang merupakan pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Pemutusan hubungan kerja kali ini diharapkan akan diumumkan pada akhir April untuk kelompok teknologi dan pada akhir Mei untuk kelompok bisnis. Namun, dalam beberapa kasus, perubahan ini mungkin membutuhkan waktu hingga akhir tahun.

Selain Meta, perusahaan-perusahaan Big Tech lainnya juga telah mengkonfirmasi pemutusan hubungan kerja besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk Amazon, induk perusahaan Google Alphabet, dan Microsoft. Tindakan ini dilakukan di tengah inflasi yang lebih tinggi, ketakutan resesi, dan guncangan permintaan yang diinduksi oleh pandemi.

[Gambas:Video CNN]