harga voucher tri 1 5 gb 7 hari

menjadi seekor anjing

Penggerak Ekonomi Kerakyatan, PNM Konsisten Rangkul Pelaku Usaha Mikro******

PT Permodalan Madani (PNM) saat ini sudah menjangkau 14 juta nasabah didukung penyaluran PNM sebesar Rp19 triliun pada periode Januari-Maret 2023. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan dan kerja nyata PNM selama 24 tahun ini.

Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi mengatakan, hasil serta pencapaian hingga tahun ke-24 ini merupakan bukti dan kerja nyata dari seluruh Insan PNM dalam memajukan ekonomi kerakyatan.

"Alhamdulillah, menjelang usia barunya, PNM akan memasuki usianya yang ke 24, tentunya seluruh pencapaian PNM merupakan keberhasilan bagi kita semua, terutama para penggerak ekonomi kerakyatan, ibu preneur, Nasabah PNM di seluruh Indonesia," kata Arief dikutip Senin (22/5).

Untuk itu, PNM mengajak seluruh nasabah dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam sebuah karya nyata sehingga dapat senantiasa meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu karya nyata dihasilkan nasabah difabel PNM bernama Ibu Lia Sya Baniyah merupakan kerajinan limbah batok kelapa. Meski kemampuan berbicara dan mendengar tidak maksimal, namun hasil karyanya berbuah manis.

Di mana pada hasil kerja kerasnya bersama suami, pada Maret 2023 lalu, produk olahan limbah batok kelapa Bu Lia berhasil mengikuti ajang pameran industri kreatif INACRAFT.

Kolaborasi produktif Ibu Lia dan suami didukung pemberdayaan serta pendampingan dari PNM, membuka kesempatan pelaku usaha Ultra Mikro asal Probolinggo untuk menerbangkan produk hasil olahannya hingga menembus pasar Bali dan Kalimantan.

Selama lebih dari 20 tahun PNM berperan aktif memberdayakan para pelaku usaha Ultra Mikro di seluruh pelosok Nusantara. PT PNM tidak hanya berfokus pada operasional bisnis perusahaan namun juga berkomitmen pada aktivasi program pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

Dalam kesempatan ini Arief mengatakan, pada rangkaian HUT kali ini, beragam aktivitas cabang olahraga digelar mulai dari lomba futsal, badminton, jalan sehat serta kompetisi mobile legend.

"Rasa kebersamaan dan sportivitas serta team work yang dirayakan pada kegiatan kali ini, jadi kita bisa sama-sama saling dukung tidak hanya di kantor, tapi juga dalam hal lainnya," ujar Arief.

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar******

BupatiJembrana I Nengah Tamba mengatakan pengembangan kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, membutuhkan biaya sebesar Rp360 miliar.

Tamba menyebut anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemda juga berupaya menggaet investor untuk pendanaan proyek tersebut.

"Kalau kita non APBD, jadi semuanya dari pihak investasi. Kemungkinan juga bisa ASDP yang membiayai semuanya. DID diperkirakan Rp360 miliar," katanya saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Jumat (19/5).

"ASDP menyanggupi di tahun 2024 itu sudah ada penguatan progres yang harus dikerjakan," imbuhnya.

Pemda Jembrana juga optimis bisa menggaet investasi dari luar untuk pengembangan Pelabuhan Gilimanuk. Tamba menilai Jembrana adalah masa depan Bali. Selain itu, adanya pembangunan Tol Mengwi- Gilimanuk akan membuat warga dari arah Jawa Timur berdatangan ke Bali melewati Jembrana.

Apalagi, kata Tamba, bakal ada taman bermain (theme park) internasional seluas 57 hektar dibangun di daerahnya. Ia menggadang-gadang taman bermain ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Kalau melihat trennya sekarang, Jembrana kan the future of Bali, kita sebutnya. Dengan dibukanya Jalan Tol di Jembrana ini saya rasa investasi akan masuk ke Jembrana.
Apalagi akan dibangun salah satu theme park terbesar di Asia, ini membawa (pengaruh) signifikan," ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan pelabuhan ini memakai lahan milik pemda dan ASDP. Pihaknya mengklaim ada investor dari Perancis yang berminat menanam modal. Ia juga tak menutup kemungkinan adanya investor lokal.

"Ada lahannya Pemkab Jembrana dan lahannya ASDP. Yang ASDP mungkin pelabuhan saja, yang sektor penunjangnya kita punya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

Gegap Gempita Konser Coldplay, Seberapa Besar Dampaknya ke Ekonomi?******

Berbagai kegiatan atau acara besar sudah dilakukan seiring berakhirnya pandemi covid-19. Tak hanya pertandingan olahraga atau konser musik band lokal, penyanyi luar negeri pun sudah mulai melakukan konserbesar-besaran di Indonesia.

Beberapa diantaranya adalah konser boyband dan girl group asal Korea Selatan, NCT Dream dan Blackpink. Terbaru dan paling dinantikan adalah grup musik Coldplay yang bakal manggung di Stadion Utama GBK, Jakarta pada 15 November mendatang.

Meski penyelenggaraan konser grup musik asal Inggris ini di Indonesia masih lama, tapi antusias masyarakat sudah sangat tinggi. Pasalnya, ini pertama kalinya Coldplay mengadakan konser di Indonesia sejak dibentuk pada 1996 lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat dampak ekonomi dari penyelenggaraan konser musik internasional ke Indonesia tak terlalu besar. Terlebih, kegiatan ini menjadi bagian sub sektor ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif kontribusinya ke PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 6,98 persen. Berarti konser atau pertunjukkan musik yang hanya bagian dari itu, dampaknya relatif kecil karena di bawahnya," kata Bhima kepadaCNN Indonesia.com, Rabu (10/5).

Menurut Bhima, gelaran konser band internasional akan memberikan dampak setidaknya terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Hal ini melihat harga tiketnya yang tidak murah.

"Ada efek pasca pandemi pengeluaran rekreasi masyarakat meningkat bahkan bisa lebih tinggi dari sebelum pandemi termasuk acara konser musik. Masyarakat bosan selama pandemi sehingga setelah mobilitas longgar, langsung mengeluarkan belanja rekreasi," jelasnya.

Kendati, memang keuntungannya hanya akan terbagi di beberapa sektor saja, misalnya perhotelan, UMKM sekitar, dan penjual souvenir. Tapi keuntungan yang didapatkan sektor tersebut juga tergantung penyanyi yang didatangkan.

"Angkanya variatif tapi bisa sampai pendapatan total puluhan miliar per konser kalau artis yang tampil papan atas seperti Coldplay," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Batu Loncatan Promosi Indonesia

Strategi Suster Mayat

PUPR Lirik Opsi Bangun Tol Rp52 T Atasi Macet di Puncak******

Pemerintah melirik opsi membangun jalan tol untuk mengatasi persoalan macet di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono memperkirakan tol sepanjang 52 kilometer (km) ini akan menghabiskan Rp25 triliun.

"Usulan ini sangat baik, karena diharapkan dapat membantu kurangi kemacetan ruas non tol puncak, kalau disetujui bisa dilanjutkan. Perkiraan sementara dari hasil kajian terkini hampir Rp25 triliun," ujar Triono dalam diskusi di Media Center Kementerian PUPR, seperti dikutip dari Detik, Rabu (10/5).

"Saat ini sudah ada pemrakarsa yang tertarik usulkan investasi di jalan tol Puncak. Calon pemrakarsa ini siapkan kajian," ujarnya.

Menurut Triono, pembangunan jalan tol ini akan dilakukan dalam 5 seksi pembangunan. Pemerintah sendiri masih menunggu kepastian studi dari pihak perusahaan swasta sebagai pemrakarsa jalan tol.

"Istilahnya kami sodet dari Bocimi ke Cianjur, nanti 5 seksi. Kami masih menunggu, belum bisa dijawab detil. Bolanya di pemrakarsa saat ini," kata Triono.

Sebelumnya diberitakan PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT menjadi pemrakarsa tol itu. Proyek tol itu juga sudah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

DPR Singgung Ironi Subsidi Mobil Listrik Saat Anggaran Pupuk Turun******

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakansubsidi mobil listrikyang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidijustru turun. 

Menurutnya, pemerintah harusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jor-joran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Karenanya, ia menilai pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Apalagi, dari data yang dimiliki anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]