jaypoker 7Jutaan kata 534580Orang-orang telah membaca serialisasi
《cicak 2d togel》
Pengusaha Minta Jual******Jakarta, CNN Indonesia--
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto menyinggung soal jual-beli baju bekas(thrifting)impor yang harus ditindak tegas.
Anne menyebut sudah banyak kebijakan di Indonesia, terutama terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun, penegakannya masih belum jelas.
"Mengenai thrifting baju bekas. Itu sudah kami sampaikan sebetulnya, ketentuan Indonesia peraturannya sudah ada. Hanya memang kepastian penegakan hukumnya dari pemerintah, dalam hal ini juga wakil rakyat di sini, untuk memahami ini harus segera ditindak secara tegas," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).
"Jadi kalau itu baju bekas impor ilegal, seharusnyalabelling-nya tidak pakai label Indonesia karena itu sudah menjadi ketentuan di peraturan menteri perdagangan (permendag)," tuturnya.
Anne turut mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ia mengingatkan Indonesia perlu waspada.
"Karena memang 2023 buyer-buyerdunia ini sudah kasih forecastdanforecast-nya tidak sama dengan mereka kasih kita 2022 dan saat mereka kasih kita 2021. Jadi mereka sendiri juga bingung. Demand-nya saat ini masih oke, tapi makronya tidak oke di 2023," paparnya.
Lihat Juga :Kemenkeu Kantongi Rp9,17 T dari Pajak Belanja Online |
Tren thrifting beken beberapa tahun ini belakangan. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akhirnya memusnahkan pakaian bekas impor sebanyak 750 bal senilai Rp9 miliar di Pergudangan Gracia, Karawang, Jawa Barat, Jumat (12/8).
Pemusnahan ini seiring dengan laporan masyarakat terkait penyebaran pakaian bekas impor. Padahal, impor tersebut jelas dilarang.
"Ini banyak sekali 750 bal. Kira-kira nilainya Rp8 miliar sampai dengan Rp9 miliar," ungkap Zulhas kepada wartawan.
Selain dilarang, impor pakaian bekas juga merugikan industri tekstil dalam negeri. Pasalnya, produk itu dijual murah, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik membeli pakaian bekas impor.
Pemerintah telah melarang bisnis jual beli pakaian bekas impor. Hal tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
[Gambas:Video CNN]
Mengenal Tunjangan Profesi Guru yang Dibahas Anies dan Stafsus Menkeu******Jakarta, CNN Indonesia--
Staf Ahli Menteri KeuanganYustinus Prastowo buka suara soal kelebihan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) senilai Rp23,3 triliun pada 2016 lalu atau saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud).
Dalam perbincangan di media sosial, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter @sutanmangara baru-baru ini, dikatakan kelebihan anggaran itu disebabkan oleh kesalahan Kemenkeu yang mentransfer kebanyakan untuk membayar tunjangan guru.
Namun, Prastowo mengatakan informasi yang beredar tersebut salah dan tidak sesuai fakta. Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitternya @prastow.
"Nah di tahun 2016, hasil rekonsiliasi menemukan bahwa target jumlah guru bersertifikasi tidak tercapai sebagaimana data yang disampaikan Kemendikbud sebelumnya, sehingga anggaran TPG ternyata berlebih alias over-budget sebesar Rp23,3 triliun," ujar Yustinus seperti dikutip Selasa (8/11).
Mengacu pada perdebatan tersebut, sebetulnya apa sih TPG itu ?
Lihat Juga :Melihat Kelebihan Tunjangan Guru Rp23 T versi Anies dan Staf Menkeu |
TPG adalah tunjangan khusus yang diberikan pemerintah kepada guru sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya.
Tunjangan itu diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Dalam hal ini, TPG diberikan sebesar satu kali gaji pokok tiap bulan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan.
[Gambas:Video CNN]
Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******Jakarta, CNN Indonesia--
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.
Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.
Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.
Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.
"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.
Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.
Lihat Juga :Kemenkeu Minta Kelebihan Tunjangan Guru Era Anies Tidak Diperdebatkan |
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.
"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.
Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.
Lihat Juga :Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh-Pengusaha Masih Beda Pendapat |
Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.
Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.
Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.
Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?
Lihat Juga :Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen |
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.
Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.
"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).
Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.
Lihat Juga :Cegah PHK Massal, Menperin Bentuk Satgas Pengamanan Industri Tekstil |
"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.
Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.
Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.
Lihat Juga :Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK |
Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.
"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.
"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.
Label:angka jitu toto、permainan slot yang gacor malam ini、situs paling gacor saat ini
Terkait:megawin138、slot terpercaya、infortpslot、playbet88、semangat88、ibobet、bantengmerah、pola gacor royal domino、voxy88、voucher diskon gojek
bab terbaru:dragon303(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
《cicak 2d togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,daftar slot indonesiaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cicak 2d togel》bab terbaru。