jp paus slot gacor

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

hoki88cek

AHY sebut pembangunan jalan di Kaltim dibutuhkan guna gerakkan ekonomi******

Ruas jalan yang dibangun di Kaltim sangat dibutuhkan masyarakat untuk gerakkan ekonomi

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan jalan di Provokasi Kalimantan Timur (Kaltim) sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi di wilayah itu.  "Ruas jalan yang dibangun di Kaltim sangat dibutuhkan masyarakat untuk gerakkan ekonomi," ujar Menteri ATR/BPN AHY di Penajam, Jumat.
  Jika sarana transportasi semakin baik, lanjut dia, maka semakin mapan dan ekonomi rakyat juga semakin bergerak.
  Pernyataan itu disampaikan AHY usai peresmian Inpres Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kota Nusantara pada 29 Februari-1 Maret 2024.
  Pembangunan jalan yang diresmikan itu, menurut dia, merupakan wujud upaya yang dilakukan pemerintah pusat di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dalam membangun seluruh Indonesia.
  AHY juga ikut meninjau pembangunan Kantor Kepresidenan dan berlanjut ke sejumlah peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru di kawasan Kota Nusantara.
  "Untuk kemajuan pembangunan Kantor Presiden sampai saat ini sudah mencapai sekitar 74 persen," katanya.
  AHY mengaku selepas agenda kunjungan hari pertama, menginap di kawasan Hunian Hutan Tropis berlokasi di Glamping Kota Nusantara Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama presiden dan menteri lainnya yang ikut mendampingi.
  "Tadi malam kami nginap di Glamping bersama presiden dan menteri yang lain," katanya.
  Pagi harinya sebelum melakukan agenda kerja, sempat lari santai (joging) sambil menikmati pemandangan dan juga suasana yang ada di Kota Nusantara.
  Cuaca Kota Nusantara menyenangkan, penuh tantangan tetapi ketika pagi sejuk dan diharapkan setelah selesai pembangunan konstruksi ibu kota negara baru Indonesia pasti akan semakin hijau dan sejuk, kata Menteri ATR/BPN AHY.

Baca juga: AHY sebut IKN jadi representasi Indonesia semakin maju

Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat

Baca juga: AHY salut dengan Jokowi selalu luangkan waktu sapa rakyat
 

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Menantu Kaisar Abadi

link gacor slot 2023

Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa kreator kreator tidak akan terimbas Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, meluruskan bahwa aturan itu hanya berefek pada perusahaan pers dan platform digital agar keduanya memiliki posisi yang setara dalam hal mengatur kerja sama.

"Konten kreator kan tidak bekerja untuk perusahaan pers. Jadi, dia tidak terdampak oleh Perpres ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan Presiden sudah menegaskan hal itu, jangan khawatir konten kreator, kira2 begitu kata Presiden," kata Usman.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

Dalam Perpres Publisher Rights, menurut Usman sudah dijelaskan ruang lingkup di mana aturan ini berlaku.

Pihak-pihak yang terdampak Perpres Publisher Rights telah dijelaskan di dalam BAB I tentang Ketentuan Umum. Pada Pasal I tidak disebutkan sama sekali mengenai kreator konten.

Pasal tersebut justru memuat pengertian dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Perusahaan pers dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sementara platform digital dijelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Secara lebih rinci dalam pasal 6 ditegaskan bahwa aturan itu hanya dapat berlaku bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Jadi, jelas Perpres ini tidak menyasar kreator kreator maupun konten yang diproduksi oleh kreator konten tersebut. Tidak berdampak pada mereka. Jadi, mereka tidak masuk dalam ruang lingkup Perpres ini," kata Usman.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

situs slot mudah menang 2022

Kemenkumham: Kekayaan intelektual dapat perhatian penuh berbagai K/L******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mengungkapkan kekayaan intelektual mendapat perhatian penuh dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) multi-sektoral di Indonesia.

Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham RI Sri Lastami mengatakan berbagai K/L sesuai kewenangan-nya bersama-sama bergerak membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual untuk membantu proses komersialisasi.

"Untuk perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual yang efektif, kami telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa lembaga penegak hukum," ujar Lastami dalam Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation - Intellectual Property Rights’ Experts Group(APEC-IPEG) ke-58 di Lima, Peru, seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lastami menjelaskan, satgas tersebut juga merupakan forum diskusi untuk mempercepat penyelesaian kasus kekayaan intelektual. Dengan demikian, hal tersebut sejalan pula dengan pengembangan strategis IPEG, yaitu Rencana Aksi Aotearoa.

Selanjutnya, ia pun membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Desain Industri (RUU) yang akan meningkatkan efektivitas penerapan sistem desain industri, memperkuat UU Desain Industri, dan menyelaraskan regulasi dengan perkembangan internasional di bidang desain industri.

"Diharapkan melalui revisi UU ini akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi kreasi dan inovasi di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual," ucap dia.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan perkembangan terkini terkait kebijakan pelindungan indikasi geografis (IG) di Indonesia serta strategi Indonesia mendukung usaha kecil dan menengah dalam pertemuan itu.

Dengan menetapkan tahun 2024 sebagai Tahun IG, Lastami menuturkan IG akan dirancang untuk mendapat perhatian khusus dari DJKI dan pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Baca juga: Pembayaran royalti penulis penting lindungi hak kekayaan intelektual

"DJKI juga telah menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dalam rangka menyukseskan Tahun IG," kata Lastami menambahkan.

Pertemuan APEC-IPEG dilakukan rutin di tingkat Asia Pasifik dan dihadiri oleh negara-negara anggota APEC, termasuk Indonesia. Adapun Pertemuan APEC-IPEG ke-58 digelar pada 25 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024.

Tahun ini Peru menjadi tuan rumah untuk pertemuan seluruh komite, kelompok kerja (working group), forum, dan sub-forum APEC, termasuk IPEG. Tujuan APEC yaitu meningkatkan kesejahteraan kawasan Asia-Pasifik melalui implementasi Visi APEC Putrajaya 2020-2040 yang mengidentifikasi tiga pilar.

Ketiga pilar dimaksud, yakni perdagangan dan investasi, inovasi dan digitalisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif.

Pertemuan APEC-IPEG kali ini diawali dengan IPEG Workshop: IP Financing Dialogue with Industry Partners yang menampilkan pembicara dari Japan Patent Office(JPO) danInternational Trademark Association(INTA). Kedua pembicara menyampaikan strategi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing dalam menjalankan program terkait pembiayaan kekayaan intelektual.

Seluruh anggota APEC yang hadir pun menyampaikan usaha yang telah dilakukan guna perbaikan layanan kekayaan intelektual, serta kontribusi mereka dalam menyukseskan prioritas dan rencana kerja APEC.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

pinjaman online kta

Diskon Gede, Pengunjung Beli Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Seorang pengunjung Transmart Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapat diskon sepeda listrikgede-gedean di Transmart Full Day Sale, Minggu (28/1). Sepeda itu didapatnya dari harga Rp7,3 juta menjadi Rp5,9 juta.

Rohimat (53), warga asal Bekasi, Jawa Barat, membeli satu unit sepeda listrik Pacific E-Bike Premium dengan potongan harga senilai Rp1.475.000.

"Coba lihat-lihat ternyata lumayan diskonnya. Lumayan buat jalan-jalan di komplek rumah," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (28/1).

Pilihan Redaksi LED TV Banting Harga di Transmart dari Rp11 Juta jadi Rp7 Jutaan Sepeda Gunung hingga BMX Diskon hingga 50% di Transmart Full Day Sale AC di Transmart Cuma Rp2 Jutaan Masih Dapat Banyak Bonus

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini, Minggu (28/1). Masyarakat bisa mendapatkan beragam potongan harga di berbagai gerai Transmart.

Selain sepeda listrik, diskon lain juga berlaku untuk sepeda gunung (MTB), folding, BMX Exotic dan Pacific. Aneka sepeda tersebut mendapatkan potongan harga hingga 50 persen.

Khusus di gerai Pulau Jawa, sepeda gunung (MTB), folding, BMX Exotic dan Pacific dari harga normal mulai Rp1,15 juta diskon menjadi Rp920 ribu.

Sementara di luar Pulau Jawa dari harga normal Rp1,2 juta diskon menjadi Rp960 ribu.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Transmart Full Day Sale berlangsung serentak di seluruh gerainya se-Indonesia. Jika ada gerai Transmart terdekat, segera kunjungi untuk mendapatkan promo diskon menarik hari ini.

(can/asr)

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

indo slot gaming

Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama******

Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis

Jakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.

Baca juga: Kemenag-Kemendagri segera berkoordinasi soal penyesuaian regulasi KUA
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama Kebijakan yang digulirkan Menag, kata Suyitno, merupakan terobosan solusi agar layanan pemerintah dapat menjangkau umat secara luas dan mendekati umat. Ia memandang selama ini tidak sedikit umat yang kesulitan melakukan pencatatan pernikahannya di kantor yang aksesnya cukup jauh. "Semua berpikir demi melayani umat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan nikah agama selain Islam di KUA. KUA itu bukan kantor urusan agama Islam, tetapi itu kantor urusan agama," katanya. Suyitno memaklumi adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan. Menurutnya, itu adalah hal biasa. Maka dari itu, Balitbang Diklat perlu melakukan pendalaman dengan mengkaji dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi regulasi, termasuk diskusi dengan beberapa ahli, praktisi, dan tokoh berbagai agama. Hasilnya, bisa dirumuskan menjadi policy brief. "Dari situlah yang akan kita formulasikan sebagai policy briefuntuk mendukung kebijakan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menko PMK dukung penuh usulan KUA untuk semua agama
Baca juga: DPR ingatkan siapkan regulasi soal KUA jadi tempat nikah semua agama

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Keturunan langsung dari masa sulit

permainan slot yang gacor malam ini

Evergrande Diperintah Pengadilan Likuidasi Aset Imbas Utang Rp4.700 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengadilan Hong Kong memerintahkan raksasa properti China Evergrande Group untuk melikuidasi asetnya imbas terlilit utang lebih dari US0 miliar atau setara Rp4.748,04 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS).

Hal ini kemungkinan menjadi langkah yang akan mengirimkan gejolak ke seluruh pasar keuangan China, yang sedang runtuh di tengah langkah para pembuat kebijakan berusaha keras untuk mengatasi krisis berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, Hakim Linda Chan memutuskan Evergrande mengatakan keputusan likuidasi diambil karena perusahaan tak dapat menawarkan rencana restrukturisasi yang konkrit selama lebih dari dua tahun usai gagal membayar utang obligasi dan beberapa kali sidang di pengadilan.

Kepala eksekutif Evergrande Siu Shawn mengatakan perusahaan akan memastikan proyek-proyek pembangunan rumah bakal tetap dilaksanakan meskipun ada perintah likuidasi. Kata dia, perintah tersebut tidak akan mempengaruhi operasi unit-unit Evergrande.

Keputusan ini menjadi awal dari proses yang diperkirakan akan berlarut-larut dan rumit dengan potensi pertimbangan politis, mengingat banyaknya pihak berwenang yang terlibat di perusahaan.

Sementara itu, para investor luar negeri akan berfokus pada bagaimana otoritas China memperlakukan kreditor asing ketika sebuah perusahaan mengalami kegagalan.

"Ini bukanlah akhir dari proses likuidasi yang berkepanjangan, yang akan membuat operasi harian Evergrande semakin sulit," kata Gary Ng, ekonom senior di Natixis.

"Karena sebagian besar aset Evergrande berada di daratan China, ada ketidakpastian tentang bagaimana kreditor dapat menyita aset dan peringkat pembayaran pemegang obligasi luar negeri, dan situasinya dapat menjadi lebih buruk bagi para pemegang saham," imbuhnya.

Lihat Juga : Alasan Kemendagri Sebut 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Saham Evergrande anjlok 20 persen sebelum dengar pendapat, kemudian perdagangan sahamnya dihentikan di bursa.

Evergrande, yang memiliki aset senilai US0 miliar atau sekitar Rp3.798,45 triliun, membuat sektor properti yang sedang mengalami kesulitan menjadi terpuruk ketika gagal membayar utang pada 2021. Keputusan likuidasi ini kemungkinan besar akan semakin mengguncang pasar modal dan properti China yang sudah rapuh.

Pasalnya, Beijing sedang bergulat dengan ekonomi yang berkinerja buruk, pasar properti terburuk dalam sembilan tahun terakhir dan pasar saham yang mandek di dekat posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Karena itu, setiap sentakan baru pada kepercayaan investor dapat semakin merusak upaya para pembuat kebijakan untuk memperbaiki perekonomian.

Evergrande mengajukan penundaan lagi pada Senin (29/1) karena pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah membuat "beberapa kemajuan" dalam proposal restrukturisasi.

Dalam penawaran terbaru, pengembang ini mengusulkan para kreditur menukar utang mereka dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan di dua unit Hong Kong, dibandingkan dengan kepemilikan saham sekitar 30 persen di anak perusahaan menjelang sidang terakhir pada Desember.

Pengacara Evergrande berpendapat likuidasi dapat membahayakan operasional perusahaan, manajemen properti dan unit kendaraan listriknya, yang akhirnya bisa merusak kemampuan grup untuk membayar semua kreditur.

Setidaknya tiga pengembang China telah diperintahkan oleh pengadilan Hong Kong untuk melakukan likuidasi sejak krisis utang saat ini terjadi pada pertengahan 2021.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)