mega288

kaisar kuno

gelora188

Juventus pasang harga Rp1,5 triliun untuk Dusan Vlahovic******

Jakarta (ANTARA) - Juventus kabarnya memasang harga 90 juta euro (Rp 1,5 triliun) untuk Dusan Vlahovic yang mesti dipenuhi klub yang ingin mendatangkan penyerang itu musim panas mendatang.

Menurut laman Football Italia pada Kamis, Juventus terbuka kepada siapa pun yang hendak meminang Vlahovic, namun hanya akan tertarik pada klub yang berani menyentuh angka tersebut.

Sudah ada dua tim besar Eropa yang tertarik mendatangkan pemain  Serbia, yakni Chelsea di Inggris dan Atletico Madrid dari Spanyol.  Namun kedua tim belum mengajukan penawaran resmi.

Jika Vlahovic berhasil dilepas pada harga itu, maka Bianconeri akan untung besar karena mereka mendapatkan pemain berusia 24 tahun itu dari Fiorentina pada harga 80 juta euro (Rp 1,34 triliun) pada Januari 2022 silam dengan kontrak hingga Juni 2026.

Baca juga: Brace Dybala bantu AS Roma catatkan kemenangan 4-0 atas Cagliari

Walaupun terbuka menjual Vlahovic, Juventus tetap ingin memperpanjang kontrak pemain bernomor punggung sembilan tersebut.

Juventus siap memperpanjang kontrak Vlahovic dengan kenaikan gaji setidaknya 10 juta euro (Rp 168 miliar) per musim sampai Juni 2028 atau 2029.

Beberapa waktu lalu, Vlahovic mengaku bahagia bisa bermain untuk Juventus dan merasa klub ini sudah memenuhi ekspektasinya.

Musim ini Vlahovic sudah tampil dalam 23 pertandingan untuk menyumbangkan 12 gol dan dua assist.

Baca juga: Klasemen Liga Italia: Inter Milan perlebar jarak dengan Juventus

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Dewa Dharma

tata cara pinjaman kur bri

KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster******

Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor

Kinabalu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Keputusan Menteri yang mengatur harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di nelayan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana dalam keterangan diterima di Kinabalu, Malaysia, Jumat, menjelaskan Keputusan Menteri mengenai harga patokan terendah BBL sudah dalam tahap konsultasi publik. Konsultasi publik yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, untuk menampung aspirasi berbagai kalangan mengenai harga patokan terendah BBL di nelayan penangkap. "Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor," ujarnya. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan masyarakat punya hak memberikan masukan.

Baca juga: KKP-Pemkab Sumba Timur sepakat bangun modeling budi daya udang

Baca juga: KKP galakkan program rehabilitasi terumbu karang di empat lokasi Effin menjelaskan harga patokan terendah Rp8.500 per ekor dengan mempertimbangkan berbagai hal, meliputi dari biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, hingga margin keuntungan. Pada draf Rancangan Kepmen turut disebutkan patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan harga patokan terendah benih benih lobster menjadi jaminan agar nelayan tidak rugi saat menjual hasil tangkapan. Aturan ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BBL dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung pembudidayaan BBL di luar negeri dan di dalam negeri yang berasal dari tangkapan nelayan kecil. Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KKP siap kirim APK ke kapal Spanyol

Baca juga: KKP sebut Program PIT buka peluang investasi dari hulu ke hilir

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

seribu pemburu

bingo4d slot

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

situs gampang maxwin malam ini

KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo******

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim jaksa KPK.

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali menerangkan dengan pelimpahan tersebut kewenangan penahanan terhadap SYL juga beralih dari tim penyidik ke tim jaksa.

Penahanan terhadap SYL juga akan diperpanjang selama 20 hari ke depan untuk pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam waktu 14 hari kerja tim jaksa sudah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," tuturnya.

Lebih lanjut Ali menerangkan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap SYL juga akan berjalan paralel dengan penyidikan perkara korupsinya.

"Perkara TPPU nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya," kata Ali.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, diantaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

akslot

Polri sebut pemeliharaan kamtibmas perlu kolaborasi komunitas akademik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari komunitas akademik.

"Pemeliharaan kamtibmas merupakan tugas pokok Polri guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Maka, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tidak terlepas juga di antaranya adalah dari elemen civitas academic," kata Trunoyudo di Jakarta, Kamis.

Terkait adanya anggota Polri yang diduga meminta sejumlah rektor perguruan tinggi untuk membuat pernyataan sikap dan testimoni mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Trunoyudo menegaskan bahwa komitmen Polri ialah patuh pada peraturan dan perundang-undangan.

"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada setiap kesempatan menyampaikan netralitas Polri tetap terjaga dan diawasi melalui lembaga-lembaga dan kontrol sosial dalam mengawasi Polri," jelasnya.

Baca juga: Muhadjir sebut kampus punya kebebasan mimbar akademik sampaikan kritik

Trunoyudo menambahkan Polri merupakan lembaga negara yang dalam bertugas sehari-hari selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Interaksi Polri dengan masyarakat terjadi setiap saat dalam upaya memelihara kamtimbnas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, khususnya dalam menciptakan dan memelihara situasi tetap kondusif pada Pemilu 2024.

"Polri diberikan tanggung jawab keamanan dan mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat," ujarnya.

Menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari, Trunoyudo mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terpecah belah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik
Baca juga: Mahfud sebut kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

bocoran jarwo slot

Israel tangkap delapan staf Bulan Sabit Merah Palestina******

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) pada Jumat (9/2) melaporkan bahwa tentara Israel menyerbu Rumah Sakit Al-Amal di Kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan dan menangkap delapan staf medis serta orang-orang yang terluka.

“Pasukan pendudukan menangkap delapan anggota staf kami di Rumah Sakit Al-Amal termasuk empat dokter dan menahan empat orang yang terluka beserta lima rekannya,” kata PRCS lewat pernyataan.

PRCS mengungkapkan pasukan Israel menghina, menginterogasi dan memukul semua tim di rumah sakit tersebut serta tidak memberi mereka makanan dan akses ke toilet.

Pihaknya menuding tentara Israel telah mencuri uang dari rumah sakit dan orang-orang di sana, termasuk staf medis.
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza

Disebutkan pula bahwa tentara telah menyita laptop dan sistem radio (VHF), satu-satunya alat komunikasi di tengah pemadaman jaringan komunikasi di Kota Khan Younis yang berlangsung selama sekitar satu bulan.

Pada Jumat pagi PRCS melaporkan “telah kehilangan komunikasi total” dengan timnya di Rumah Sakit Al-Amal, menyampaikan kekhawatiran mendalam tentang “keselamatan tim di Rumah Sakit Al-Amal, serta korban luka dan pasien.”

Serangan tentara Israel terhadap Rumah Sakit Al-Amal memasuki hari ke-19, katanya.

Israel terus menggempur Jalur Gaza, di mana sedikitnya 27.947 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, terbunuh dan 67.459 orang lainnya terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Baca juga: Bagaimana perlakuan tentara Israel terhadap tahanan asal Gaza?

Israel meluncurkan serangan ke Jalur Gaza sejak kelompok Palestina Hamas melakukan serangan lintas batas yang Tel Aviv katakan telah menewaskan hampir 1.200 orang.

Menurut PBB, agresi Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih dan obat-obatan, dengan 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu rusak atau hancur.

Baca juga: Saksi mata ungkap bagaimana Israel bantai warga Gaza di sekolah Shadia

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024