ugdewa

Raja Sembilan Matahari

Sandiaga Sambut Kolaborasi Pariwisata dengan Arab Saudi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyepakati kolaborasi pariwisata dengan Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al Khatieb pada Senin (7/11).

Pada World Travel Market (WTM) 2022 di London, Inggris, Sandiaga dan Ahmed bertukar pikiran membahas transformasi pariwisata kedua negara. Ahmed pun mengundang Sandiaga menghadiri Global World Travel and Tourism Council (WTTC) ke-22 di Riyadh, Arab Saudi.

"Di sela-sela World Travel Market mendapat kesempatan untuk bertukar pikiran dengan Menteri Pariwisata dari Saudi Arabia yang menceritakan tentang transformasi pariwisata di Saudi, yang bisa dikolaborasikan dengan Indonesia, terutama berkaitan dengan banyaknya para jemaah umrah yang diharapkan juga bisa memicu kerja sama dari segi peluang-peluang ekonomi kreatif kita, khususnya di beberapa kota besar di Saudi," ujar Sandiaga di ExCeL London, Inggris, Senin (7/11).

Sandiaga memaparkan, saat ini kedua negara memiliki fokus utama kerja sama di bidang sustainable tourism atau konsep wisata berkelanjutan. Untuk menindaklanjuti pertemuan di London, Sandiaga dijadwalkan untuk menyambangi Arab Saudi.

"Nanti menjadi titik awal dari kerja sama Saudi dengan Indonesia di sektor parekraf secara berkelanjutan dalam jangka waktu menengah 5-10 tahun ke depan. Harapannya tentunya penciptaan peluang usaha, ekonomi yang lebih baik, dan terbukanya lapangan kerja yang sangat dibutuhkan di beberapa destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif," tutur Sandiaga.

Sistem agen perkotaan

Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Namun, masih ada tarik menarik terkait dasar perhitungannya antara buruhdan pengusaha.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Saat ini, ia masih mendengar saran dan masukan dari para buruh dan pengusaha. Ia mengungkap buruh dan pengusaha masih berselisih paham.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tuturnya.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi. Tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Aplikator Ojol asal Rusia Ingin Punya Wadah Seperti Organda******

PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ingin agar pemerintah menciptakan wadah bagi perusahaan aplikator ojek online (ojol) seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Hal itu agar aplikator bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait ojol, termasuk masalah penentuan tarif yang kerap memicu aksi unjuk rasa mitra pengemudi.

"Kalau angkutan lain punya Organda, kalau taksi dan lain-lain ada komunitasnya organisasinya. Apakah kami akan dibuatkan organisasi karena kami aplikator sudah menyangkut hajat hidup orang banyak?" ujar Legal Consel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Jerio dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (7/11)/.

"Pemerintah mungkin bisa membantu kami untuk buat wadah, organisasi atau komite yang terdiri atas aplikator sehingga kami dilibatkan untuk pembentukan regulasi yang relevan ke depannya," ujarnya.

Maxim sendiri mendukung kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 667 Tahun 2022.

"Di sisi lain, kami mendapatkan respons dari pemda dan mitra driver. Beragam, tetapi kebanyakan komplain," ujarnya.

Salah satu keluhan yang ia dengar adalah banyak biaya-biaya tambahan yang seharusnya dalam rapat sudah masuk komisi tapi belum dimasukkan dalam perhitungan tarif.

Ia juga menyayangkan penyesuaian tarif untuk mitra roda empat yang tengah berlangsung tidak ada komponen biaya rinci untuk jadi dasar perhitungan. Dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum juga belum mengatur ketentuan komponen biaya secara rinci.

"Akibatnya di beberapa kota atau provinsi, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita. Akibatnya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

Buruh soal Pengusaha Minta Aturan No Work, No Pay: Cuti Saja Diupah******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work, no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan.

Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.

"Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan.

Artinya, ketika pekerja tidak ada, akan ada kekacauan dan perusahaan pun tidak bisa berproduksi.

"Untuk itu saya minta orang-orang itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mirah mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi.

Ia menyarankan pengusaha menjabarkan soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja.

Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya kesepakatan bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker.

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Menaker Klaim BSU Telah Cair ke 10 Juta Buruh******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenyatakan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 telah tersalurkan ke 10.321.436 orang atau 80,3 persen dari target 14,6 juta orang per Rabu (9/11).

Adapun penyaluran melalui PT Pos Indonesia baru tersalurkan kepada 1,2 juta orang dari target 3,6 juta orang. Hal tersebut ia ungkapkan saat meninjau proses penyaluran BSU di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur hari ini.

Proses pendistribusian melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ketujuh penyaluran BSU 2022.

Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama,penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat.

Kedua,pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia.

Ketiga,jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan.

"Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui dua model ini, melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur 100 persen hingga akhir 2022 ini," kata Ida.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur BSU juga telah bekerja secara maksimal. Ia mengklaim pihaknya membuka layanan penyaluran BSU setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu.

Oleh karena itu, ia optimistis penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia bisa selesai dalam dua minggu ke depan.

"Maksimal dua minggu lagi selesai," ujar Faizal.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Buruh soal Pengusaha Minta Aturan No Work, No Pay: Cuti Saja Diupah******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work, no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan.

Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.

"Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan.

Artinya, ketika pekerja tidak ada, akan ada kekacauan dan perusahaan pun tidak bisa berproduksi.

"Untuk itu saya minta orang-orang itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mirah mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi.

Ia menyarankan pengusaha menjabarkan soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja.

Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya kesepakatan bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker.