poker138

Perjuangan menjadi lajang

Dampak Gempa Jepang M 7,6 Disusul Tsunami: 6 Jiwa Meninggal, 40 Orang Terluka******

ISHIKAWA — Gempa bumi dengan magnitudo 7,6 Skala Richter (SR) disusul tsunami yang mengguncang Prefektur Ishikawa Jepang telah menewaskan setidaknya 6 orang dan lebih dari 40 orang terluka.  

Televisi publik Jepang melaporkan bahwa tercatat semua korban tewas adalah penduduk Prefektur Ishikawa, tempat gempa paling terasa dan menyebabkan kerusakan paling parah. Adapun hingga saat ini, setidaknya telah dilaporkan 50 kerusakan rumah pribadi dan bangunan tempat tinggal di wilayah negara tersebut. 

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Melansir TASS via Bisnis.com, tim penyelamat sedang bekerja di lokasi, karena mungkin masih ada orang yang berada di bawah reruntuhan akibat gempa kuat tersebut.  

Ada juga laporan mengenai lebih dari 50 kebakaran besar yang masih berupaya untuk dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Jepang. Lebih lanjut, ada lebih dari 130 gempa bumi dengan kekuatan berbeda-beda telah terjadi di Jepang, sejak Senin (1/1/2024).  

Gempa yang paling dahsyat berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR) dengan pusat gempa terletak di dekat Prefektur Ishikawa dan Niigata. Para ahli dari Departemen Meteorologi Nasional memperingatkan bahwa gempa susulan akan terus terjadi pada pekan mendatang. 

Pihaknya memperingatkan bahwa 2 hingga 3 hari ke depan sangat berbahaya, karena ada kemungkinan terjadinya gempa kuat berulang kali dengan kekuatan di atas 7 SR. 

Sementara itu, Ahli Seismologi Jepang juga telah mengimbau penduduk setempat untuk mewaspadai gempa susulan di wilayah tersebut. 

Dilansir dari Antara, menurut Kantor Otoritas Regulasi Nuklir, tidak ada kerusakan signifikan yang dilaporkan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Shika Ishikawa, tempat gempa berkekuatan maksimum 7 skala intensitas seismik negara tersebut, atau di prefektur Niigata atau Fukui yang berdekatan.

Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan khusus mengenai potensi tsunami setinggi tiga meter atau lebih di Semenanjung Noto di Ishikawa, tapi menurunkan tingkat peringatan tersebut beberapa jam kemudian.

Peringatan tsunami khusus adalah yang pertama sejak dikeluarkan pada 2011 sejak gempa dengan skala 9.0 dan tsunami yang menghancurkan kawasan di timur laut Jepang dan memicu krisis nuklir Fukushima.

Menurut petugas pemadam kebakaran di Wajima, terjadi kebakaran di kota tua dengan banyak rumah kayu dan ada laporan tentang bangunan yang runtuh.

“Sepertinya lebih dari 10 bangunan terbakar,” kata seorang pria yang tinggal di kota tersebut, seraya menambahkan bahwa dia melihat kepulan asap hitam membubung dari pasar dengan tinggi mencapai sekitar 500 meter.

“Saya tidak dapat terus berdiri karena guncangan. Gempa itu sangat kencang dan belum pernah saya alami sebelumnya,” lanjutnya.

Sementara seorang warga yang lain mengatakan bahwa ia melihat asap hitam membumbung dan kemudian mendengar ledakan di pasar makanan di Wajima Asaichi.

Sekitar 30 orang dilaporkan terluka akibat gempa di Ishikawa dan prefektur lainnya. Menurut keterangan Pemerintah Ishikawa, sekitar 32.000 rumah kehilangan aliran listrik.

Gempa tersebut juga terasa dari Hokkaido di Jepang utara hingga Kyushu di barat daya negara itu. Peringatan dan peringatan tsunami dikeluarkan untuk prefektur di sisi Laut Jepang.

Menurut badan cuaca, pusat gempa berada di sekitar 30 kilometer timur-timur laut Wajima, dengan kedalaman sementara 16 km.

Gempa dan gempa susulan mengganggu secara transportasi umun dan layanan kereta api JR East terpaksa menangguhkan seluruh operasi cepat (shinkansen) di Tohoku, Joetsu dan Hokuriku, sementara maskapai penerbangan All Nipppon Airways dan Japan Airlines membatalkan 25 penerbangan.

Sementara itu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya terus mengumpulkan informasi sambil bekerja untuk memberikan pertolongan.

Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jepang mengatakan bahwa lebih dari 97.000 warga yang berada di sembilan prefektur diperintahkan untuk mengungsi, sementara menurut Kementerian Pertahanan, sekitar 1.000 orang telah dievakuasi ke pangkalan Pasukan Bela Diri Udara di Wajima, dan Pasukan Bela Diri mendistribusikan selimut, air dan makanan.

Layanan di jalur Tokaido Shinkansen JR Central, yang menghubungkan Tokyo dan Osaka, juga dihentikan sebentar di beberapa bagian setelah sistemnya mendeteksi gempa bumi dan mematikan listrik, sehingga menyebabkan penundaan yang berdampak pada sekitar 100.000 orang, kata perusahaan itu.

Negara tetangga Korea Utara dan Korea Selatan, serta Rusia juga sama-sama mengeluarkan peringatan serupa untuk wilayah pesisir timur mereka, menurut media dan pihak berwenang setempat.

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Pramugari Sigap! Pesawat Jepang JAL Terbakar, 367 Penumpang Berhasil Selamat******

HANEDA — Maskapai penerbangan Jepang, Japan Airlines Co. (JAL), pada Selasa  (3/1/2024) mengatakan bahwa salah satu pesawatnya terbakar di bandara Haneda, Tokyo, ketika pesawat tersebut tiba dari Sapporo.

Dilansir Antara, semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 379 orang berhasil menyelamatkan diri dari pesawat yang terbakar tanpa mengalami luka yang mengancam nyawa, kata JAL.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Penumpang pesawat tersebut yang berjumlah 367 orang termasuk delapan anak-anak berhasil selamat karena pramugari yang heroik dan sigap.

Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh tabrakan antara pesawat JAL itu dengan pesawat Penjaga Pantai Jepang yang berpangkalan di bandara, kata pihak penjaga pantai.

Pesawat penumpang tersebut bertabrakan dengan pesawat lain di landasan pacu atau fasilitas penghubung landasan pacu (taxiway) setelah mendarat, menurut JAL.

Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard/JCG) mengatakan bahwa pesawat mereka sedang membawa bantuan untuk daerah yang terdampak gempa.

Sedangkan, pesawat bernomor penerbangan JAL516 itu lepas landas dari Bandara New Chitose, Sapporo, Hokkaido 16.47 dan mendarat pada 17.47 waktu setempat..

Jenis pesawat Airbus A350 itu terbakar saat mendarat. Sebelum dilalap si jago merah, pesawat bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai (coast guard) Jepang.

Sementara itu, enam awak dari pesawat penjaga pantai, kapten dikabarkan terluka dan lima lainnya meninggal dunia.

Video pendaratan pesawat yang diambil saat malam tiba, Selasa malam waktu setempat, memperlihatkan pesawat meluncur di landasan pacu dengan api yang berasal dari jendela dan area mesin.

Kapten pesawat telah diberi izin untuk mendarat namun kemungkinan tidak melihat pesawat patroli maritim Dash-8 buatan Bombardier yang lebih kecil di bawahnya, kata para eksekutif maskapai dalam sebuah konferensi pers pada Selasa larut malam.

Saat pesawat penumpang tergelincir dan berhenti, kapten pesawat Penjaga Pantai Genki Miyamoto menarik diri dari reruntuhan pesawat dan menghubungi pangkalannya melalui radio.

Dilansir Bisnis.com, para pramugari tampak mendesak penumpang untuk tetap tenang, dengan mengatakan “mohon kerja samanya”. 

Di luar pesawat, 115 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengatasi kobaran api yang bermula dari bagian belakang pesawat dan akhirnya melalap seluruh pesawat dalam bola api. 

Yamake, yang duduk di dekat bagian depan, mengatakan bahwa meskipun beberapa penumpang sangat cemas, kru pesawat dengan cepat menggunakan parasut evakuasi dan orang-orang mulai turun dengan tertib. 

Pihak maskapai mengatakan bahwa evakuasi dimulai segera setelah pesawat berhenti dan semua penumpang berhasil dievakuasi dalam waktu kurang dari 20 menit. 

Rekaman video menunjukkan para penumpang dievakuasi dengan tenang tanpa membawa barang bagasi kabin. 

Badan keselamatan penerbangan telah memperingatkan bahwa berhenti sejenak untuk mengambil bagasi kabin dapat membahayakan nyawa selama evakuasi.

“Awak kabin pasti telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Sepertinya tidak ada barang bawaan. Merupakan sebuah keajaiban bahwa semua penumpang bisa turun,” kata Paul Hayes, direktur keselamatan udara di konsultan penerbangan yang berbasis di Inggris, Ascend by Cirium.

Monster Apartemen Sehari-hari

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Dewa Badai

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

RS Indonesia Jadi Markas Militer Israel, MER******

PADANG — Organisasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonesia segera berkirim surat ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terkait Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza yang dijadikan markas pasukan Israel.

“Dalam beberapa hari ini MER-C akan berkirim surat ke WHO agar badan kesehatan dunia itu mengirimkan tim investigasi ke sana,” kata Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad saat dihubungi di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/12/2023), dilansir Antara.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Selain meminta WHO menyelidiki Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yang dijadikan markas militer, Sarbini juga mendesak agar WHO menginstruksikan tentara Israel segera meninggalkan rumah sakit tersebut.

“WHO mempunyai kewenangan itu,” ujar Sarbini.

Pada 6 November 2023 juru bicara The Israel Defence Forces (IDF) Daniel Hagari menuding terdapat terowongan di Rumah Sakit Indonesia yang menjadi markas Hamas. Namun hal tersebut telah dibantah karena tuduhan itu tidak terbukti, kata Sarbini.

Setelah gencatan senjata, Israel mengultimatum agar Rumah Sakit Indonesia di Gaza dikosongkan. Tak hanya memaksa pengosongan, tentara Israel justru menguasai rumah sakit itu sebagai markas militer.

Sarbini menegaskan langkah Israel secara nyata telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menjadikan rumah sakit sebagai perisai. Apalagi rumah sakit merupakan institusi netral yang tidak boleh ditempati tentara.

“Tidak boleh ada tentara di rumah sakit dan itu sangat kami kecam,” ujar Sarbini.

Melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, terutama di Jalur Gaza, Sarbini cukup menyayangkan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang cenderung pasif.

Menurutnya, untuk menghentikan kejahatan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina tidak cukup hanya sebatas seruan. Namun, langkah konkret dari dunia internasional dibutuhkan guna mengakhiri kekejaman Israel.

Diluo

MWA UNS Solo Somasi Kemendikbudristek******

SOLO—Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo akan memberikan somasi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam waktu dekat.

Hal ini lantaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 24 Tahun 2023 yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Wakil Ketua MWA, Hasan Fauzi, menuturkan somasi akan diberikan sebelum nantinya mengambil langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kita akan memberikan somasi terlebih dahulu ke kementerian. Karena ini melanggar, harap [Permendikbud No. 24/2023] dicabut,” kata dia ketika ditemui wartawan di Bandara Adi Soemarmo, Rabu (5/4/2023)

Dia mengatakan setelah somasi tidak ditanggapi pihaknya segera membawa ke PTUN. “Ini sedang proses. Segera [akan dibuat somasi], boleh jadi pekan ini,” lanjut dia.

Menurut dia, setelah UNS berstatus PTNBH maka kementerian seharusnya sudah tidak intervensi pemilihan rektor. “Kecuali dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27, misal MWA belum bisa menghasilkan rektor dalam tiga bulan, bisa diintervensi,” lanjut dia.

Sedangkan, menurut dia, MWA sudah menghasilkan rektor sejak lima bulan lalu. Dia mengatakan rektor yang saat ini dihasilkan oleh MWA sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan yang sah. 

“Adanya Permen, malah melanggar, ini gak mungkin peraturan yang lebih rendah akan menabrak mengulir PP. PP itu yang menandatangani presiden lo, sedangkan permen itu menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut, pihaknya akan tetap melaksanakan pelantikan rektor sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Tetap [sesuai jadwal], karena 11 April itu berakhirnya rektor yang saat ini,” lanjut dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.