cpgtoto

Bepergian melintasi surga

BUMN Siap Setor Dividen ke Negara Rp80,2 T, Terbesar Sepanjang Sejarah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perusahaan pelat merah siap membagikandividen Rp80,2 triliun ke negara. Nominal tersebut diklaim terbesar sepanjang sejarah.

Mulanya, Erick menargetkan dividen BUMN yang bisa disetorkan ke negara tahun ini hanya Rp43,3 triliun. Namun, setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlahnya melampaui target.

"Hasil kerja kita (BUMN) tahun kemarin, tahun ini kita akan berikan dividen terbesar sepanjang sejarah BUMN, Rp80,2 triliun," ujar Erick di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari detikcom, Selasa (2/5).

Selain itu, Erick menyinggung soal komitmennya dalam menyehatkan BUMN. Ia memamerkan bahwa laba BUMN terus meningkat di bawah kepemimpinannya.

"Faktanya bisa dilihat, dulu bekerja awal tahun itu profit (BUMN) Rp14 triliun. Dua tahun lalu Rp124 triliun, tahun kemarin Rp303 triliun dikurangi Garuda yang noncashRp60 triliun, tapi itu pun (laba) masih Rp240 triliun," tuturnya.

Tahun lalu, Erick menyampaikan bahwa realisasi dividen BUMN mencapai Rp39,7 triliun. Nilai kontribusi itu lebih besar Rp3 triliun dari target awal.

"Kita tidak bicara yang namanya pajak dan PNBP, yang sudah pernah saya sampaikan itu sebenarnya nilainya hampir Rp1.198 triliun tiga tahun terakhir," tandas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

OJK Akan Atur Mekanisme Perdagangan Karbon******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadaliamengatakan pemerintah akan mengatur tata kelola perdagangan karbon. Ia menyatakan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu ia sampaikan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5).

"Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur," tutur Bahlil.

"Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan proses registrasi nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kemudian, perdagangan di bursa karbon bisa dilakukan.

Pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri. Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

"Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

BPS: Masih Ada 7,99 Juta Pengangguran di Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguranper Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.

"Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.

Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Kripto Pikat Warga Argentina******

WargaArgentina dan Turkimulai beralih menggunakan koin kripto setelah inflasi tinggi menimpa dua negara tersebut dan jatuhnya nilai mata uang lokal.

Turki menjadi negara dengan kepemilikan aset kripto tertinggi di dunia, yakni 27,1 persen. Lalu Argentina menyusul di posisi kedua dengan kepemilikan 23,5 persen

Ekonomi kedua negara tersebut memang tengah bermasalah. Inflasi tinggi yang ditandai dengan naiknya harga-harga. Inflasi tahunan Turki menyentuh level 50,51 persen Maret lalu, sedangkan Argentina lebih buruk lagi, mencapai 104 persen.

Kondisi tersebut mendorong warga beralih membeli safe-havenberupa koin stabil semacam USD Coin (USDC) dan Tehter (USDT). Jenis koin stabil ini merupakan token kripto yang dipatok dengan menggunakan aset tradisional seperti dolar AS dan emas.

"Investor, baik ritel maupun institusi, berpikir bagaimana kita dapat melakukan lindung nilai terhadap devaluasi mata uang," kata analis Tribal Credit Ehab Zaghloul dikutip Reuters, Rabu (3/5).

Menurutnya, investor ingin memiliki aset tambahan yang dipatok ke mata uang yang lebih kuat.

"Secara umum, adopsi kripto cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan pembatasan modal, ketidakstabilan keuangan, dan ketidakstabilan politik," tulis analis di K33 Research.

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

Kadin Resmi Luncurkan Platform Pelatihan Digital Kadin for Naker******

Dalam rangka merayakan Hari Buruhatau May Day, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid secara resmi meluncurkan platform Kadin for Naker yang disaksikan oleh ratusan perwakilan buruh.

Arsjad menjelaskan revolusi industri 4.0 yang dipenuhi oleh teknologi digital dan otomatisasi dapat memajukan industri.

Namun, berpotensi membuat disrupsi lainnya, yakni penggantian sumber daya manusia oleh teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi.

Tujuan dari platform pelatihan digital ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri.

"Adanya Kadin for Naker diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dari para tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga dapat meningkatkan link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan industri," harapnya.

Tak hanya itu, Arsjad menjelaskan Kadin for Naker juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaan.

Sehingga, masing-masing keluarga sat ini dapat memiliki dua sumber pendapatan, yaitu kepala rumah tangga beserta istri.

Dengan begitu, kesejahteraan keluarga tersebut dapat meningkat karena memiliki pemasukan tambahan keluarga.

Sebagai representasi dunia usaha dan dunia industri nasional, Kadin Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu upaya Kadin Indonesia dalam hal ini adalah melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Platform Kadin for Naker ini turut didukung oleh Pijar Foundation, penyedia platform edukasi dan pengembangan diri bagi pelajar dan profesional yang sudah dikembangkan dengan skala nasional sejak 2019.

Tak hanya infrastruktur digital, Pijar Foundation juga memberikan akses ke ratusan kelas yang diampu oleh pelaku industri serta kelas-kelas lainnya yang akan khusus dibuka untuk program Kadin for Naker ini.

Dalam platform Kadin for Naker, tiap pekerja nantinya akan menemukan berbagai program pilihan untuk meningkatkan kapasitas atau skill pekerja, mulai dari pembelajaran bahasa, pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan jenjang karir, pengembangan kemampuan diri, hingga tes minat dan bakat.

Ke depannya, platform ini juga akan menyediakan layanan pasar kerja yang akan menjembatani pekerja dengan pencari kerja.

Untuk dapat mengakses berbagai program gratis di Kadi nfor Naker, pekerja harus mendaftarkan diri di www.kadinfornaker.id.

Syarat mendaftar cukup menuliskan nama dan nomor telepon seluler, asal perusahaan dan bidang pekerjaan, serta afiliasi serikat buruh, kemudian dilanjutkan dengan membuat kata sandi.

Dua dunia dihubungkan oleh W

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]