hobiqq

Pakar pribadi si cantik sekolah

Basuki Sebut Jokowi Akan Cek Kebijakan Lampung di Viral Jalan Rusak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengecek langsung kebijakan Pemda Lampung dalam video viral jalan rusak di media sosial. Pengecekan akan dilakukan dengan mengunjungi Lampung.

Menurut Basuki, kunjungan Jokowi ke Lampung untuk mengetahui apakah kebijakan pemda setempat sudah tepat dalam mengatasi permasalahan jalan yang sampai viral di media sosial.

"Gara-gara itu, kalau ada di media sosial ramai kita akan cek kebenaran dari policy, kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan itu," kata Basuki, dikutip dari Antara,Selasa (2/5).

Meski begitu, Basuki menyebut Jokowi bakal langsung membuat kebijakan setelah peninjauan tersebut. Ia berkata akan ada instruksi presiden (inpres) khusus mengenai pembangunan jalan daerah.

"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," tuturnya.

Salah satu jalan rusak di Lampung yang bakal ditinjau Jokowi disebut berlokasi di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Jalanan tersebut disorot netizen dalam beberapa waktu belakangan.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

Departemen Penelitian Non Ilmiah

El Nino dan Alarm Krisis Pangan yang Menyalak******

Pemerintah tengah was-was menghadapi El Nino pada medio tahun ini. Fenomena alam itu diklaim berpotensi membuat Indonesia kekeringan hingga didera inflasi pangan.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ancaman El Nino berkorelasi terhadap penurunan produksi pertanian RI. Padahal, inflasi pangan berkontribusi besar terhadap inflasi keseluruhan.

"Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrem di tahun tersebut," kata Luhut di akun Instagram resminya, Rabu (26/4) lalu.

Maklum, ia tak mau kecolongan seperti 2015 lalu, di mana Indonesia diterjang El Nino dan dilanda kekeringan luas hingga kebakaran hutan di beberapa daerah RI. Terlebih, ia sudah mengantongi prediksi waktu terjadinya El Nino, yakni pada Agustus 2023 mendatang.

"Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino," imbuh Luhut.

Luhut lantas mengutip data World Food Programme yang menyebut tiga dari lima rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan. Selain itu, satu dari lima rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan imbas bencana kekeringan.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan El Nino memang akan terjadi pada tahun ini dan harus diwaspadai. Namun, pemerintah dan masyarakat pun tidak perlu takut berlebihan.

Menurutnya, walaupun El Nino menyebabkan peningkatan suhu udara dan terjadi penurunan curah hujan, namun tak berarti tidak ada hujan.

Hermanto menilai curah hujan masih tetap ada terutama di berbagai daerah, bahkan bisa jadi Indonesia mengalami 'kemarau basah'. Oleh karena itu, ia mengatakan petani masih bisa bercocok tanam.

"Sehingga padi dan tanaman pangan lainnya tetap bisa ditanam. Kuncinya adalah mengetahui daerah-daerah yang tetap bisa ditanami tersebut dan memastikan produksi pangan masih mencukupi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

Pun Hermanto memastikan El Nino tahun ini tidak akan separah pada 2015 silam. Saat itu, tak sedikit lahan pertanian yang mengalami gagal panen alis puso.

Kementerian Pertanian mencatat luas lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan dari 2009-2019. Berdasarkan data itu, ada 33.188 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen pada 2009.

Angka tersebut mengalami fluktuasi hingga tercatat mengalami penurunan drastis menjadi 4.442 hektare pada 2013.

Namun, pada 2015, jumlah lahan pertanian yang mengalami puso meroket hingga 244.861 hektare akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan di banyak tempat.

"Tidak akan separah 2015. Ada beberapa perkiraan bahwa tahun ini walau El Nino, namun tetap ada hujan," tegas Hermanto.

Kendati demikian, tidak ada salahnya pemerintah untuk waspada. Ia pun memaparkan beberapa upaya yang bisa diambil agar El Nino tidak terlalu menyebabkan kekeringan lahan pertanian yang berimbas pada produksi.

Pertama, pemantauan dan peramalan cuaca dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat mengantisipasi dampaknya terhadap penanaman/budidaya tanaman pangan.

Kedua, memastikan dilakukannya penanaman padi di daerah-daerah yang ketersediaan airnya memadai. Ketiga,memastikan terkendalinya tanaman tersebut dari serangan hama.

Keempat,memastikan gabah hasil panen diolah dan disimpan secara optimal. Di samping itu, beras dapat didistribusikan secara baik ke seluruh Indonesia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Optimalkan Infrastruktur dan KUR

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Kadin Resmi Luncurkan Platform Pelatihan Digital Kadin for Naker******

Dalam rangka merayakan Hari Buruhatau May Day, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid secara resmi meluncurkan platform Kadin for Naker yang disaksikan oleh ratusan perwakilan buruh.

Arsjad menjelaskan revolusi industri 4.0 yang dipenuhi oleh teknologi digital dan otomatisasi dapat memajukan industri.

Namun, berpotensi membuat disrupsi lainnya, yakni penggantian sumber daya manusia oleh teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi.

Tujuan dari platform pelatihan digital ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri.

"Adanya Kadin for Naker diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dari para tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga dapat meningkatkan link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan industri," harapnya.

Tak hanya itu, Arsjad menjelaskan Kadin for Naker juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaan.

Sehingga, masing-masing keluarga sat ini dapat memiliki dua sumber pendapatan, yaitu kepala rumah tangga beserta istri.

Dengan begitu, kesejahteraan keluarga tersebut dapat meningkat karena memiliki pemasukan tambahan keluarga.

Sebagai representasi dunia usaha dan dunia industri nasional, Kadin Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu upaya Kadin Indonesia dalam hal ini adalah melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Platform Kadin for Naker ini turut didukung oleh Pijar Foundation, penyedia platform edukasi dan pengembangan diri bagi pelajar dan profesional yang sudah dikembangkan dengan skala nasional sejak 2019.

Tak hanya infrastruktur digital, Pijar Foundation juga memberikan akses ke ratusan kelas yang diampu oleh pelaku industri serta kelas-kelas lainnya yang akan khusus dibuka untuk program Kadin for Naker ini.

Dalam platform Kadin for Naker, tiap pekerja nantinya akan menemukan berbagai program pilihan untuk meningkatkan kapasitas atau skill pekerja, mulai dari pembelajaran bahasa, pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan jenjang karir, pengembangan kemampuan diri, hingga tes minat dan bakat.

Ke depannya, platform ini juga akan menyediakan layanan pasar kerja yang akan menjembatani pekerja dengan pencari kerja.

Untuk dapat mengakses berbagai program gratis di Kadi nfor Naker, pekerja harus mendaftarkan diri di www.kadinfornaker.id.

Syarat mendaftar cukup menuliskan nama dan nomor telepon seluler, asal perusahaan dan bidang pekerjaan, serta afiliasi serikat buruh, kemudian dilanjutkan dengan membuat kata sandi.

Raja bola nomor 1

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

<句子>