trik bermain gaple agar menang

Legenda tangan dan mata

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Sistem lotere penuh waktu

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Singgung Food Estate: Terbukti Abaikan Petani******

SOLO —Dalam Debat Cawapres 2024, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal kegagalan food estateyang menjadi program dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin, disiarkan langsung melalui kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Tak hanya soal food estate, Cak Imin juga menyebut soal kepemilikan lahan seluas 500.000 ha oleh seseorang. Lahan sebesar itu diduga mengarah kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga petnai gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani memiliki tanah setengah hektare. Sementara, ada seseorang memiliki tanah yang diberikan negara kepadanya 500.000 haktare,” tambah Cak Imin.

Sebagai informasi, Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre pada Minggu (21/1/2024) ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Kemudian, juga dilibatkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan yang berasal dari kalangan profesional. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Dr. Ir Abrar Saleng, SH. MH. (Ahil Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanudin).
2. Dr. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen FISIPOL UGM).
3. Prof. Dr Arif Satria, SP. MSI (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya alam, Rektor Institut Pertanian Bogor.
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretarts Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energ/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc. (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP., MA. (Sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D. (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A. (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furgon Sofhani, M.A., Ph.D. (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung).

luar biasa mulia

Hasil Debat Cawapres 2024, Indef: Tak Hadirkan Solusi Permasalahan Desa******

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai hasil debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak menghadirkan solusi atas permasalahan desa.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Riza Annisa Pujarama menyayangkan ketidakhadiran hasil solusi atas persoalan desa pada argumentasi debat cawapres 2024, padahal ketiga pasangan calon (paslon) mencantumkan visi-misi tentang masalah desa.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

“Saya berharap debat itu membahas yang substantif, bagaimana visi-misi dan solusi atas permasalahan yang sekarang. Tapi, yang keluar solusinya justru tidak ada, padahal ketiga paslon ini visi-misinya lengkap, terutama masalah desa,” kata Riza dalam acara Tanggapan Indef atas Debat Keempat yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Riza mengatakan persoalan desa tidak hanya sekadar dana desa. Seharusnya ada banyak masalah yang bisa dieksplorasi oleh para kandidat, seperti bagaimana desa menjadi pusat pertumbuhan demi mewujudkan pembangunan dari pinggir.

Namun, menurut dia, diskusi soal isu sejenis itu tidak hadir dalam debat.

“Yang disebutkan malah menambah dana desa, sementara tidak diungkit esensi dari dana desa itu sendiri, penggunaannya, efektivitasnya, ke depannya akan bagaimana,” ujar Riza.

Dalam debat kedua, cawapres Muhaimin Iskandar dari paslon 01 berjanji menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar jika terpilih dalam Pemilu 2024. Saat ini, pemerintah menganggarkan dana desa rata-rata sebesar Rp1 miliar per desa.

Adapun dalam visi-misinya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjelaskan misi pembangunan desa yang tercantum pada Misi 4 tentang Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan, dan Saling Memajukan.

Penjelasan mengenai desa tercantum ada subbab kedua tentang Desa yang Mandiri dan Sejahtera. Pada poin itu, paslon 01 menyebutkan peningkatan alokasi dana desa yang diiringi peningkatan kualitas aparatur desa.

Kemudian, peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk akses pendidikan, pengoptimalan BAHU DESA, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam komunitas desa.

Lalu, penguatan akses warga desa terhadap sumber daya alam (SDA), dorongan desa-desa industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk putra-putri desa.

Sementara itu, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembangunan desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam program kerja Asta Cita 6.

Paslon ini berfokus pada keberlanjutan program perlindungan sosial desa, perbaikan sistem tata kelola desa, percepatan penyediaan rumah, dan peningkatan daya beli buruh.

Kemudian, perluasan pembiayaan UMKM, dorongan kemandirian masyarakat miskin dan kurang mampu, jaminan akses air bersih, pembinaan layanan panti sosial, hingga penyediaan transportasi publik murah.

Sedangkan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md membagi program desa di beberapa kategori, seperti 1 Desa-1 Puskesmas-1 Dokter/Nakes untuk program kesehatan, 1 Desa-1 Lapangan untuk program budaya maju dan sportif, Desa Naik Kelas dan Desa-Kota Tumbuh Bersama untuk program pembangunan ekonomi, serta Desa Mandiri Energi untuk program ekonomi hijau.

Dewa Gila Xingtian

Mahfud Md Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh dan Gimik******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflation merupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Ia menilai Gibran melontarkan pertanyaan gimik yang kemudian dianggap tidak layak dijawab. Padahal, menurut Mahfud, dirinya sudah mengemukakan bahwa jawabannya sangat receh.

“Saya bilang, saya kembali kan sudah waktu serahkan ke moderator. Tidak ada gunanya, debat kayak begini. Itu bagian gimik saja dari debat,” jelasnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Kemudian, saat ditanyakan awak media mengenai komitmen Mahfud terkait greenflation.Dia mengaku bukan tak mau menjawab pertanyaan itu dengan benar.

Namun, Mahfud beranggapan Gibran tak mengerti konsep greenflation.Sebab, Wali Kota Solo itu mempertanyakan jawaban Mahfud yang dinilai tak sesuai ekspektasinya.

Oleh karena itu, dia mengembalikan sesi tersebut kepada moderator agar tak dilanjutkan. “Karena masalahnya sudah dijawab, lalu dibilang belum dijawab kan itu hanya gimik saja,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan greenflationmemiliki arti ekonomi hijau dan alurnya. “Untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? kan ekonomi hijau, Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle, bukan dibuat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Meski demikian Gibran menyebut jawaban Mahfud tidak menjawab soal inflasi hijau. “Saya lagi nyarijawabannya Prof Mahfud, saya nyaridi mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, Prof Mahfud yang namanya greenflationitu, inflasi hijau,” kata Gibran.

Ia kemudian mencontohkan soal demo rompi kuning di Prancis yang sudah memakan korban dan mengatakan kejadian yang sama tak boleh terjadi di Indonesia.

“Intinya, transisi menuju energi hijau itu musti super hati-hati. Jangan sampai membebankan RnD (penelitian dan pengembangan) yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau,” ujar dia.

Penyataan itu kemudian ditanggapi Mahfud dengan mengatakan pernyataan Gibran juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflationatau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Singgung Food Estate: Terbukti Abaikan Petani******

SOLO —Dalam Debat Cawapres 2024, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal kegagalan food estateyang menjadi program dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin, disiarkan langsung melalui kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Tak hanya soal food estate, Cak Imin juga menyebut soal kepemilikan lahan seluas 500.000 ha oleh seseorang. Lahan sebesar itu diduga mengarah kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga petnai gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani memiliki tanah setengah hektare. Sementara, ada seseorang memiliki tanah yang diberikan negara kepadanya 500.000 haktare,” tambah Cak Imin.

Sebagai informasi, Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre pada Minggu (21/1/2024) ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Kemudian, juga dilibatkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan yang berasal dari kalangan profesional. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Dr. Ir Abrar Saleng, SH. MH. (Ahil Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanudin).
2. Dr. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen FISIPOL UGM).
3. Prof. Dr Arif Satria, SP. MSI (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya alam, Rektor Institut Pertanian Bogor.
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretarts Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energ/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc. (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP., MA. (Sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D. (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A. (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furgon Sofhani, M.A., Ph.D. (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung).

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

SMU Resmikan Institut Perkotaan di Singapura, Fokus Studi Kota******

SINGAPURA– Laju urbanisasi kota-kota di Asia yang sangat pesat membuat para perancang kebijakan kota menghadapi tantangan yang semakin rumit dan mendesak untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan kota dengan ketahanan dan keberlanjutan.

Banyaknya gagasan yang mengalir cepat secara onlinemengakibatkan praktik pembangunan kota yang lama dan baru menjadi saling berdampak dan menimbulkan ketidaknyamanan dengan terjadinya persaingan dalam memperebutkan ruang, sumber daya, dan layanan perkotaan.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Menanggapi megatren yang menekankan kebutuhan kritis untuk memprioritaskan penelitian perkotaan, Singapore Management University (SMU) meresmikan Institut Perkotaan, sebuah lembaga penelitian baru yang didedikasikan untuk penelitian multidisiplin dan interdisiplin mengenai kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan melihat lebih dari sekadar pengembangan infrastruktur, dan akan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dari urbanisasi, serta keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kota.

Institut Perkotaan SMU diresmikan oleh Menteri Senior Negara Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Nasional, Sim Ann belum lama ini. Dia mengucapkan selamat kepada SMU atas peluncuran Institut Perkotaan yang didedikasikan untuk menjawab tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam hal urbanisasi dan perencanaan kota di Asia.

Menurutnya, meskipun Singapura telah mengatasi beberapa masalah tersebut, tantangan terus berkembang karena semakin banyaknya tekanan yang terjadi di perkotaan. Oleh karena itu, penting bagi suatu kota untuk belajar dari kota-kota lainnya, dan mengeksplorasi solusi kolaboratif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pada masa-masa awal kemerdekaan kami, Singapura mengalami tantangan perkotaan yang akut kepadatan penduduk, permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, banjir, dan kekurangan air. Tantangan-tantangan ini masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia, bahkan hingga saat ini. Solusi perkotaan yang dikembangkan oleh Singapura sangat menarik bagi kota-kota ini, bahkan ketika kami belajar dan mengadaptasi ide-ide bagus dari negara lain,” ujar Sim dalam keterangan tertulis.

“Institut Perkotaan SMU akan memainkan peran penting dalam mempromosikan pertukaran pengalaman dan penelitian antara Singapura dan negara-negara tetangga kami di Asia, serta membantu para pembuat kebijakan dan praktisi untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi semua,”imbuhnya.

Dipimpin oleh Associate Professor bidang Geografi SMU, Orlando Woods, yang juga menjabat sebagai Dekan Pembantu (Program Penelitian dan Pascasarjana) pada College of Integrative Studies di universitas tersebut, Institut Perkotaan SMU merupakan lembaga penelitian pertama di Asia Tenggara yang bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan membahas pengalaman indrawi, sosial-budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan kota, ketidaksetaraan yang timbul dari akumulasi kekayaan, dan bagaimana infrastruktur dalam bentuk bangunan, kebijakan dan peraturan dapat membatasi atau meningkatkan pertumbuhan kota. Institut ini akan memainkan peran sebagai penghubung antara para akademisi, pembuat kebijakan, komunitas dan industri untuk saling berhubungan dan terlibat satu sama lain.

Ketua SMU, Piyush Gupta, mengatakan kota-kota menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pergeseran demografis akibat migrasi hingga meningkatnya permintaan akan akses pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, perpaduan antara praktik pembangunan kota yang lama dan baru juga menambah kerumitan.

“Mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, Institut Perkotaan SMU akan membangun misi universitas untuk mempromosikan penelitian terapan yang mengatasi masalah-masalah sosial dengan menciptakan pusat bagi para perencana kota, perancang, ekonom, ilmuwan sosial, dan pembuat kebijakan untuk berkumpul dan mengeksplorasi berbagai solusi secara kolaboratif. Gejolak yang terjadi baru-baru ini yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pergeseran geopolitik semakin meningkatkan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka ini,”ujarnya.

Presiden SMU, Profesor Lily Kong, mengatakan pendirian institut ini sebagai entitas setingkat universitas menandakan niat kuat kami untuk melampaui batas-batas disiplin ilmu tunggal dan menempa penelitian kolaboratif multi dan interdisipliner.

“Investasi kami dalam mendirikan Institut Perkotaan SMU tidaklah berlebihan. Ini adalah upaya melakukan riset yang mendalam dan teliti untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kota. Namun lebih dari itu, pendirian UI merupakan upaya untuk meletakkan fondasi bagi pembangunan kota-kota yang layak huni, tangguh, dan inklusif di Asia. Seiring dengan pertumbuhan kota-kota di Asia yang sangat cepat, potensi transformatif UI menjadi semakin nyata,” ujarnya.

Membangun Kemitraan Penelitian Global

Dalam cakupan geografi perkotaan, ekonomi perkotaan dan ekonomi perilaku, kebijakan publik, manajemen operasi, dan analisis data geospasial, Institut Perkotaan SMU akan mengkonsolidasikan penelitian terkait perkotaan yang sudah ada di SMU dan menghasilkan arah penelitian baru.

Dengan pendekatan penelitian interdisipliner yang menjembatani penelitian teoritis dan terapan, ilmu data dan ilmu sosial kritis, industri dan akademi, Institut Perkotaan SMU akan memfokuskan penelitiannya pada tiga pilar, yaitu Kehidupan Perkotaan, Pertumbuhan Perkotaan, dan Infrastruktur Perkotaan.

Orlando Woods mengatakan model perencanaan dan desain perkotaan berasal dari Barat, etapi menjadi semakin penting bagi industri, pembuat kebijakan dan akademisi untuk belajar dari pengalaman perkotaan di Asia untuk lebih memahami bagaimana mengatasi tantangan yang berkembang yang dihadapi di perkotaan.
“Institut Perkotaan SMU yang baru ini akan menempatkan berbagai tantangan tersebut [yang saat ini menjadi bagian dari pertumbuhan Asia] di garis depan agenda penelitian kami untuk memberikan wawasan dan solusi yang lebih baik, demi masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi para penghuni kota,”ujarnya.

Dengan memanfaatkan jejak SMU di pusat kota Singapura, Institut Perkotaan SMU juga akan mengembangkan kemitraan penelitian perkotaan dengan universitas-universitas dan lembaga pemikir global.

Dengan diluncurkannya SMU Overseas Centres di Indonesia dan Thailand baru-baru ini, UI telah mengembangkan kemitraan dengan para kolaborator yang memiliki pemikiran yang sama di kawasan ini. SMU juga terus mengejar kolaborasi penelitian lebih jauh lagi, dengan sekolah, institut, dan inisiatif lain yang berfokus pada studi kota.

SMU juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sekolah Desain Thammasat University. Di bawah perjanjian kemitraan ini, SMU dan Thammasat telah sepakat untuk memfasilitasi pertukaran data, dokumentasi, dan materi penelitian, pertukaran mahasiswa dan peneliti, serta penyelenggaraan seminar dan simposium bersama.

Ke depannya, SMU berharap dapat mengembangkan lebih banyak kemitraan dengan para pemangku kepentingan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan sekitarnya.

Institut Perkotaan SMU juga sedang melakukan pembicaraan dengan University of Melbourne (UniMelb) dan University of Toronto (UOT) dalam berbagai kolaborasi penelitian perkotaan. SMU dan Melbourne Centre for Cities berencana untuk bermitra dalam sebuah acara bersama untuk para pemimpin kota di ASEAN pada World Cities Summit mendatang di Singapura; sementara SMU dan UOT telah menjadi tuan rumah untuk joint grant call dalam rangka mendorong penelitian kolaboratif terkait perkotaan dengan tema “Migrasi, Berkembang, dan Rasa Memiliki”.

Kolaborasi ini mendukung pentingnya berbagai kota untuk saling berbagi keahlian, data dan informasi dan belajar satu sama lain di tengah lanskap perkotaan yang berubah dengan pesat.