bayar shopee kredivo

bunga akulaku cicilan 431Jutaan kata 303993Orang-orang telah membaca serialisasi

《bayar shopee kredivo》

PBB desak junta Myanmar hentikan kekerasan di tiga tahun kudeta******

Ankara (ANTARA) - Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak rezim militer Myanmar untuk mengakhiri "kampanye kekerasan", saat peringatan tiga tahun kudeta di negara Asia Tenggara itu pada Kamis.

Untuk memperkuat kekuasaannya, rezim tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya.

Dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, Korea Selatan dan Swiss mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar.

"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah." sebut pernyataan itu.

"Diskriminasi sistematis terhadap masyarakat sipil kelompok agama dan etnis, termasuk Rohingya, tersebar luas," lanjut pernyataan itu.

Mereka mendesak diakhiri kekerasan dan pembebasan tahanan politik yang ditahan "secara tidak adil" dan membolehkan akses kemanusiaan penuhi selain menciptakan ruang dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Tiga tahun berjalan sejak kudeta militer, kami tetap bersama rakyat Myanmar dan keinginan mereka untuk demokrasi yang inklusif dan sejati di Myanmar,” kata pernyataan tersebut.

Pada 1 Februari 2021, junta militer Myanmar menggulingkan sekutu mereka sebelumnya pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi  pemilu pada November 2020.

Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi di negara Asia Tenggara itu dan mendesak untuk mengembalikan pemerintahan sipil.

Guterres mengutuk segala bentuk kekerasan dan menyerukan perlindungan bagi warga sipil dan penghentian permusuhan.

“Solusi inklusif terhadap krisis ini memerlukan kondisi yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk menggunakan hak asasi mereka secara bebas dan damai. Kampanye kekerasan militer yang menargetkan warga sipil dan penindasan politik harus diakhiri, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Guterres.

Sementara itu. Gerakan Pembangkangan Sipil, sebuah kelompok  yang muncul setelah kudeta, mengunggah foto di X pada Kamis, yang menunjukkan jalan-jalan kosong dan toko-toko tutup di beberapa bagian negara.

“Rakyat Myanmar setia pada revolusi. Kami tidak pernah menyerah. Masyarakat internasional, mohon dukung aktivis sipil,” kata gerakan tersebut di X.


Sanksi

Australia pada Kamis menerapkan sanksi tambahan yang ditargetkan terhadap lima entitas yang terlibat langsung dengan rezim militer Myanmar.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan sanksi ini "diterapkan untuk membatasi" akses rezim atas pendanaan dan material yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri.”

Namun, laporan terbaru oleh kelompok Keadilan untuk Myanmar, menuduh perusahaan Australia, yang terus beroperasi di sektor tambang Myanmar, "menyediakan junta dukungan dan legitimasi, dan membantu memastikan sektor pertambangan terbuka untuk bisnis."

Selain Australia, Departemen Keuangan AS pada Rabu juga memberikan sanksi kepada dua entitas yang "terkait erat" dengan rezim militer di Myanmar, serta empat kroninya.

Setidaknya 4.474 warga sipil terbunuh dan hampir 20.000 orang ditahan karena alasan politik sejak kudeta 1 Februari 2021, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau lokal. PBB mengatakan lebih dari 2 juta orang juga telah mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima junta, mengatakan pihaknya tidak dapat mencabut keadaan darurat karena pihaknya berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.

Perpanjangan keadaan darurat juga menunda pemilu yang dijanjikan setelah kudeta.

Pihak militer masih terguncang akibat serangan terkoordinasi yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu oleh tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di wilayah utara negara tersebut.

 Kelompok-kelompok tersebut menyerang pasukan junta, yang memerintah negara mayoritas beragama Buddha itu, dan merebut banyak kota dan pos-pos junta.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Status darurat Myanmar diperpanjang enam bulan
Baca juga: Troika ASEAN dan ikhtiar Laos teruskan upaya damaikan Myanmar
Baca juga: ASEAN dukung koridor kemanusiaan Thailand untuk pengungsi Myanmar

 

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat.

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md
Baca juga: Mahfud akui ada konflik kepentingan selama jadi menteri dan cawapres
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi harap revitalisasi terminal dorong penggunaan transportasi umum******

Kalau kita lihat pada hari ini, terminal seperti di Leuwipanjang Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp70 miliar keren banget

Bandung (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan revitalisasi Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu mampu menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi kemacetan di jalan.

Dengan revitalisasi, akan menghilangkan kesan dan persepsi terminal bus yang kotor, kumuh, dan banyak premanisme, berganti dengan kesan modern, nyaman dan banyak fasilitas pendukung.

"Kalau kita lihat pada hari ini, terminal seperti di Leuwipanjang Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp70 miliar keren banget. Ini untuk mendorong masyarakat kembali menggunakan transportasi umum," kata Jokowi saat meresmikan revitalisasi Terminal Leuwipanjang di Bandung, Sabtu.

Dengan penggunaan transportasi umum yang didukung revitalisasi terminal yang menjadi lebih baik, lanjut Jokowi, akan membuat masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

"Karena kalau itu diteruskan yang terjadi adalah kemacetan seperti yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari," ucap Jokowi.

Kemacetan, kata Jokowi, akan memberikan kerugian pada masyarakat dan perekonomian. Dia mencontohkan di kawasan Jabodetabek, dalam setahun ada kerugian ekonomi hampir mencapai Rp100 triliun.

"Itu gara-gara macet, dan di semua kota itu kemacetan sudah terasa semua," tuturnya.

Selain menciptakan peralihan penggunaan transportasi, Jokowi juga berharap revitalisasi terminal ini bisa mendorong juga penggunaan transportasi publik lainnya seperti bus kota, kereta api dan lainnya dengan konektivitas yang semakin baik dari Terminal Leuwipanjang maupun Terminal Banjar.

"Ini juga akan sangat-sangat mengurangi kemacetan yang ada di jalan yang kita miliki, dan semoga Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jabar ini bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota lain atau di dalam kota," tuturnya.

Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar secara daring, pada Sabtu di Terminal Leuwipanjang, Bandung.

Dalam peresmian itu, hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliyono serta Forkopimda Jabar dan Kota Bandung.

Agenda peresmian di Leuwipanjang tersebut, diakhiri dengan bagi-bagi baju kaos dan buku pada masyarakat yang memadati gerbang masuk Terminal Leuwipanjang.


Baca juga: Menhub cek Terminal Leuwipanjang Bandung di Hari Kesaktian Pancasila
Baca juga: Diprediksi 7.000 penumpang berangkat dari Leuwipanjang H+7

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pakdetoto、situs slot777、ahli slot gacor

Terkait：cara menghasilkan uang tanpa mengundang teman、55togel、nagajitu、situs tergacor hari ini、torpedo4d、98 togel、ronaldoslot、gameplay303、slot to rendah bonus 100、link yang lagi gacor

---

---

bab terbaru：slot paling gacor bulan ini（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05