petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

indobet77

menangqq 929Jutaan kata 648627Orang-orang telah membaca serialisasi

《indobet77》

Gunung Merapi luncurkan lima kali guguran lava ke arah dua sungai******

Gunung Merapi luncurkan lima kali guguran lava ke arah dua sungai
Ilustrasi - Gunung Merapi meluncurkan lava pijar dari Turi, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (25/4/2021). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/wsj.
Yogyakarta (ANTARA) - Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat meluncurkan guguran lava sebanyak lima kali ke arah dua sungai yang terletak di selatan dan barat daya gunung.  

Kepala BPPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso dalam keterangan di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan berdasarkan pengamatan pukul 00.00 hingga 06.00 WIB, guguran lava dengan jarak luncur paling jauh 1.500 meter (1,5 km) itu meluncur ke arah Kali Bebeng (barat daya) dan Kali Boyong (selatan).  

"Teramati 4 kali guguran lava ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter. Teramati 1 kali guguran lava ke arah Kali Boyong dengan jarak luncur 1.000 meter," kata Agus.   

Selama periode pengamatan itu, Gunung Merapi juga mengalami 13 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-20 mm selama 32.6-140.2 detik, dua kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3-9 mm selama 6.12-8.5 detik, dan gempa tektonik jauh dengan amplitudo 8-9 mm selama 71-131.88 detik.  

Asap kawah bertekanan lemah di atas puncak Gunung Merapi teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50 meter di atas puncak kawah.

Pada periode pengamatan Kamis (29/2) pukul 18.00-24.00 WIB, Gunung Merapi juga tercatat satu kali meluncurkan guguran lava ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter.

"Terdengar 1 kali suara guguran dengan intensitas sedang dari Pos Babadan," kata Agus.

Hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Potensi bahaya dari guguran lava dan awan panas guguran bisa berdampak ke Kali Woro hingga sejauh tiga kilometer dari puncak dan Kali Gendol hingga sejauh lima kilometer dari puncak.

Selain itu guguran lava dan awan panas guguran, kata dia, bisa berdampak ke Kali Boyong hingga sejauh lima kilometer dari puncak serta Kali Bedog, Krasak, dan Bebeng hingga sejauh tujuh kilometer dari puncak.

Jika terjadi erupsi eksplosif, lanjutnya, maka lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi dapat menjangkau area dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung.

Baca juga: Guguran lava meluncur 189 kali dari Gunung Merapi

Baca juga: Guguran lava meluncur empat kali dari Gunung Merapi sejauh 1,2 km

Baca juga: Bandara Adi Soemarmo pastikan erupsi Merapi tidak ganggu operasional
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial
Presiden Joko Widodo saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung BPJS Kesehatan di IKN, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Muhammad Solih Januar
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi sarapan sukun goreng bersama para menteri di IKN******

Presiden Jokowi sarapan sukun goreng bersama para menteri di IKN
Presiden RI Joko Widodo menyantap sukun goreng didampingi para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyantap aneka makanan rebus dan sukun goreng sebagai menu sarapan yang dinikmati bersama para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat, Presiden Jokowi menikmati suasana pagi hari dengan para menteri yang mendampingi untuk sarapan bersama di area mereka bermalam.

Sekitar pukul 07.05 WITA, Presiden Jokowi tampak keluar dari kabinnya, kemudian menyapa para menteri yang telah duduk berkeliling setengah lingkaran.

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

"Selamat pagi semua," ujar Presiden Jokowi, disambut ucapan serupa dari para menteri, sebagaimana dalam keterangan tertulis.

Setelah Presiden Jokowi duduk, rebusan dan sukun goreng pun disajikan oleh pramusaji presiden. Tak ketinggalan, segelas teh hangat dihadirkan untuk melengkapi menu sarapan tersebut.

Kepala Negara pun tampak menikmati sarapan sambil berbincang hangat bersama para menteri. Obrolan menjadi makin hangat karena sesekali diselingi tawa ringan.

Lepas sarapan, Presiden Jokowi menghampiri para penyedia makanan.

"Terima kasih semuanya," ucap Presiden. Presiden Jokowi pun melayani permintaan foto bersama mereka.

Ibu Jumiatun, salah satu penyedia makanan, tak menyangka bisa berfoto dengan Presiden Jokowi. Ia pun mendoakan agar Presiden Jokowi sehat selalu.

"Alhamdulillah, tadi bisa foto sama Pak Jokowi, luar biasa. Semoga Bapak sehat selalu," katanya.

Sekitar pukul 07.40 WITA, Kepala Negara pun beranjak dari tempatnya bermalam. Bersama para menteri, Presiden kemudian melihat area IKN dari ketinggian sambil menikmati hangatnya mentari pagi.

Tak berselang lama, Presiden Jokowi pun menaiki kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian mengawali rangkaian kegiatan kunjungan kerja hari ketiganya di Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden direncanakan melakukan peninjauan dan peletakan batu pertama atau "groundbreaking"sejumlah infrastruktur.
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot505

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
slot 136
mampir4d
situs slot gacor aman terpercaya
hunian303
gasing88
taysentoto
pinjaman online mudah
situs slot gacor malam ini
situs togel
Daftar isi semua bab
Bab 1 post4d
Bab 2 gacor slot 77
Bab 3 pinjaman ktp
Bab 4 erek35
Bab 5 gilabola88
Bab 6 kupon hotel traveloka
Bab 7 togel thailand
Bab 8 idn bonus new member 100
Bab 9 pinjam uang di bank bni tanpa jaminan
Bab 10 game slot game
Bab 11 dewavegas
Bab 12 situs slot gacor 2022 terpercaya
Bab 13 cara mendapatkan uang 1 juta di shopee
Bab 14 slot gacor login
Bab 15 pinjol legal tanpa bi checking
Bab 16 pinjol ibu rumah tangga
Bab 17 anda slot
Bab 18 monsterbet88
Bab 19 garuda slot 89
Bab 20 slot gacor gratis
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3536bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Cinta setelah Masehi

akun vip slot gacor
Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri pertama

55 togel
Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/am.
Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran pencuri

perampok 2d togel
Kemenpora gandeng PNM berikan pelatihan kewirausahaan muda di pasar
Tangkapan layar Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo bersama pedagang berpose sambil memegang barang di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/HO-Akun Instagram ditoariotedjo)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memberikan pelatihan kewirausahaan bagi kaum muda yang berusaha di pasar tradisional di DKI Jakarta.

"Pelatihan ini sebagai salah satu bentuk inovasi kami agar pelatihan kewirausahaan dan juga literasi keuangan tidak hanya dilakukan di gedung-gedung, di perkantoran, di seminar, tetapi langsung di tempat di mana ekonomi itu berputar (pasar)," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo seperti dikutip dari akun instagram pribadi: ditoariotedjo di Jakarta, Jumat.

Titik pertama program pelatihan wirausaha kepemudaan tersebut adalah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, yang digelar pada Rabu (28/2), melibatkan 60 peserta yang merupakan nasabah Mekar PNM.

Program pelatihan merupakan perwujudan dari salah satu program unggulan Kemenpora yaitu Wira Muda untuk mengentaskan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peserta pelatihan Wira Muda memiliki usaha yang beragam, seperti usaha berjualan pakaian, makanan ringan, minuman, dan sebagainya.

Dito mengatakan, Kemenpora ingin menjadikan pasar-pasar sebagai sentra pelatihan usaha muda untuk bisa melahirkan kaum muda di pasar maupun lingkungan sekitar yang memiliki ilmu dalam pengelolaan keuangan maupun tata cara menjadi pengusaha.

Ia berharap titik pertama pelatihan di Pasar Induk Kramat Jati menjadi penggerak yang selanjutnya dapat dilakukan di berbagai pasar lainnya di tanah air.

"Semoga titik pertama ini menjadi mercusuarnya dan bisa dicontoh di pasar-pasar lainnya, tidak hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Melalui pelatihan itu, para peserta dapat memiliki nilai tambah (value) pada usahanya agar usaha yang sudah dijalankan dapat terus berkembang serta memperoleh keuntungan yang meningkat.

Baca juga: PNM Hadirkan Bazzar Sembako Murah di Bogor
Baca juga: Presiden Jokowi motivasi nasabah Mekaar PNM tingkatkan usaha
Baca juga: Nasabah PNM Mekaar inspirasikan ide cemilan sehat

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang Kekacauan

belanja sekarang bayar nanti
Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024
Seorang pemilih di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan menunggu giliran untuk mencoblos pada Pemilu 2024 di Kabupaten Asmat. (ANTARA/Muhammad Zulfikatr
Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Mulailah berlatih dari dasar laut

situs win slot login
Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024
Seorang pemilih di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan menunggu giliran untuk mencoblos pada Pemilu 2024 di Kabupaten Asmat. (ANTARA/Muhammad Zulfikatr
Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

pinjol 18thn
Aljazair minta pertemuan mendesak DK PBB bahas serangan Israel terbaru
Ilustrasi - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan sidang. ANTARA/Xinhua.
Aljir, Aljazair (ANTARA) - Aljazair pada Kamis (29/2) meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB atas perkembangan terbaru di Jalur Gaza.

Permintaan tersebut muncul setelah pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza selatan pada Kamis pagi, menewaskan 112 orang dan melukai 760 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan wilayah kantung yang terkepung itu.

"Aljazair meminta pertemuan mendesak tertutup mengenai perkembangan terbaru di Gaza," sebut sumber diplomatik dari negara Afrika Utara itu kepada Anadolu. Pertemuan akan dilaksanakan pada Kamis sore pukul 16.00 waktu New York (04.00 WIB)," lanjut sumber itu.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut Tel Aviv menewaskan kurang dari 1.200 orang.

Setidaknya 30.035 warga Palestina telah terbunuh dan sebanyak 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak bahkan hancur, menurut PBB.

Israel digugat atas tindakan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pengadilan itu pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza
Baca juga: FAO peringatkan dampak hancurnya infrastruktur pertanian di Gaza
Baca juga: PBB soroti kelaparan yang melanda Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024