permainan gacor hari ini 237Jutaan kata 371786Orang-orang telah membaca serialisasi
《jam gacor mahjong 2》
Melihat Ekspor Italia Usai Ikut 'Jalur Sutra Modern' China******
Italia hengkang dari program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) yang dijalankan China. Keputusan itu mereka ambil karena kesepakatan BRI hanya memberikan sedikit manfaat bagi Italia.
Untuk mewujudkan niat hengkang itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengirimkan surat berisi pemberitahuan ke Beijing beberapa waktu lalu.
Italia menjadi negara G7 pertama yang menandatangani inisiatif itu pada 2019. Kala itu, pemerintahan Italia mempromosikan inisiatif tersebut sebagai cara untuk meningkatkan perdagangan dengan China, sekaligus mendapatkan investasi dalam proyek infrastruktur besar.
Meloni, yang menjadi oposisi pada saat itu, menentang kesepakatan tersebut sejak awal. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengungkap pada musim panas ini Italia belum mendapatkan hasil yang baik dari perjanjian tersebut.
Senada, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto juga sempat menilai keputusan untuk bergabung dengan program BRI adalah kesalahan dan kejahatan. Pasalnya, Crosetto program BRI yang ditandatangani Italia di bawah pemerintahan sebelumnya tidak bisa membantu negaranya menggenjot ekspor.
Yang terjadi dari keikutsertaan Italia dalam program tersebut malah sebaliknya; Italia terjajah produk China.
"Kami telah mengekspor banyak jeruk ke China. Tapi ekspor mereka ke Italia malah tiga kali lipat dalam tiga tahun. Ini yang paling konyol," katanya, melansir CNN Business.
Lihat Juga :Geng Konglomerat Aguan, Prajogo Pangestu Cs Kumpul Bahas IKN |
Lantas bagaimana kenyataan data ekspor Italia sejak bergabung BRI?
Sejak Meloni mulai menjabat tahun lalu, ia telah menyatakan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping. Menurut dia, kesepakatan tersebut tak membawa manfaat yang signifikan bagi negaranya.
Data Italia melaporkan bahwa pada tahun lalu, ekspor Italia ke China berjumlah 16,4 miliar euro atau setara Rp274 triliun, naik dari 13 miliar euro atau setara Rp217 triliun pada 2019. Sebaliknya, ekspor China ke Italia meningkat menjadi 57,5 miliar euro atau setara Rp961 triliun dari 31,7 miliar euro atau Rp529,8 triliun pada periode yang sama.
Sementara itu, meski tidak menjadi bagian dari Belt and Road Initiative, mitra dagang Italia di Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman, mengekspor lebih banyak ke China pada tahun lalu.
Faktanya, pada 2021, Italia mengekspor total US7 miliar, menjadikannya pengekspor peringkat ke-7 di dunia. Selama lima tahun terakhir, ekspor Italia telah berubahsebesar US3 miliar, dari US4 miliar pada 2016 menjadi US7 miliar pada 2021.
Jika dirinci, berikut nilai data ekspor Italia periode 2019-2022.
- Ekspor Italia untuk 2022 adalah US6,87 miliar, meningkat 8,05 persen dari 2021.
- Ekspor Italia untuk 2021 adalah US1,25 miliar, meningkat 23,78 persen dari 2020.
- Ekspor Italia untuk 2020 adalah US8,47 miliar, turun 12,14 persen dari 2019.
- Ekspor Italia untuk 2019 adalah US5,62 miliar, turun 3,09 persen dari 2018.
[Gambas:Video CNN]
Total ekspor Italia tercatat US,7 miliar pada Agustus 2023, dibandingkan dengan US,2 miliar di bulan sebelumnya. Data mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar US,7 miliar pada Maret 2023.
Dalam laporan terakhir, total ekspor Italia tumbuh 2,5 persen dari tahun ke tahun (year on year) pada Agustus 2023.
Lihat Juga :Alasan Elon Musk Ngamuk dan Minta Bos Disney Dipecat |
Di sisi lain, pemerintah Italia juga telah menunjukkan keraguannya terhadap pakta tersebut, meski menjadi bagian dari BRI. Pihaknya telah berulang kali mengambil sejumlah langkah untuk memveto beberapa usulan pengambilalihan atau membatasi pengaruh perusahaan-perusahaan China, terhadap perusahaan-perusahaan Italia.
Pada Juni, kabinet Meloni membatasi pengaruh pemegang saham China, Sinochem, terhadap pembuat ban Italia Pirelli. Pihaknya menggunakan aturan 'golden power' yang dirancang untuk melindungi aset-aset strategis.
Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.
Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.
Lihat Juga :KCIC Siapkan 4 Stasiun Layani Penumpang Kereta Cepat Whoosh |
Harga Minyakita Terancam Naik Jadi Rp15 Ribu******
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, menjadi Rp15 ribu per liter dari Rp14 ribu per liter.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan keputusan kenaikan harga masih akan dirapatkan.
"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menko dulu untuk jadi Rp15 ribu," kata Zulkifli di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (29/11).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana tersebut, termasuk dampaknya jika HET benar-benar dinaikkan.
Ia mengatakan harga Minyakita beragam di setiap pasar, tetapi rata-rata sudah dijual Rp15 ribu per liter.
"Kalau di atas HET bukan enggak apa-apa, tapi masih ditolerir sepanjang tidak terlalu tinggi," katanya.
Minyakita sempat langka dan di pasar tradisional awal tahun ini. Tak hanya itu, minyak goreng besutan pemerintah itu masih dijual di atas HET Rp14 ribu per liter.
Padahal pada akhir Januari lalu, Zulkifli berharap Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan sehingga harganya bisa normal lagi.
"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri (DMO) sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).
Kemendag pun sebenarnya sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah Minyakita tersebut dengan menambah suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.
[Gambas:Video CNN]
Label:rekomendasi situs slot gacor、duit gampang slot、situs gacor resmi
Terkait:situs slot gacor sweet bonanza、rajabola99、depototo、pola main slot maxwin、cara mengetahui limit kredivo、yes77 slot、jitu777、link slot judi terpercaya、tafsir mimpi 64、master slot 55
bab terbaru:situs mesin slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menko Marves Ad InterimErick Thohir memamerkan aksi nyata Indonesia dalam mengatasi masalah iklim, salah satunya soal kebakaran hutan.
"Kami melakukan yang terbaik dalam pencegahan kebakaran hutan. Saat ini, hampir seluruh luas kebakaran hutan (di Indonesia) sudah berkurang secara signifikan sebesar 82 persen dari 1,6 juta hektare pada 2019 menjadi 296 ribu hektare di 2020," kata Erick dalam sambutannya di Expo City Dubai, UEA, Kamis (30/11).
Kendati, data yang ditampilkan Erick menunjukkan kebakaran hutan di Indonesia kembali meningkat pada 2021. Kala itu, ada 358 ribu hektare hutan terbakar.
Angka tersebut perlahan turun ke level 1,09 juta hektare di 2014-2015 dan 470 hektare pada 2018-2019. Lalu, Erick menyebut Indonesia sukses menurunkan 75 persen angka deforestasi ke 104 ribu hektare pada 2019-2022 atau yang terendah sejak 1990.
Namun, pengganti sementara Luhut Binsar Panjaitan itu mengakui ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam urusan iklim.
"Pemerintah menghadapi ancaman terhadap hutan, termasuk perubahan iklim, pembalakan liar (illegal logging), kebakaran, dan penggundulan hutan (deforestasi)," curhat Erick.
Oleh karena itu, Erick mengaku Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Ia meminta dukungan negara luar untuk menghadapi masalah iklim.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan menjual tiket kapal untuk periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) mulai Jumat (17/11) besok.
Tiket bisa diperoleh di PELNI Mobile Apps maupun saluran penjualan tiket lainnya seperti website resmi, loket kantor cabang, dan mitra penjualan tiket yang bekerja sama.
"Dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan, tiket kapal untuk seluruh tujuan se-Indonesia sudah bisa diakses melalui PELNI Mobile Apps. Tidak perlu repot-repot lagi, cukup dari rumah atau kantor sudah bisa memesan tiket," ujar Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto lewat keterangan resmi yang dikutip Antara,Kamis (16/11).
Periode Natal dan Tahun Baru 2024 ditetapkan mulai 11 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024, dengan puncak perjalanan diprediksi terjadi pada 22 Desember 2023 dan puncak kepulangan pada 4 Januari 2024.
Pelni memperkirakan sepuluh rute terpadat pada Natal dan Tahun Baru antara lain Batam - Belawan, Belawan - Batam, Bau Bau - Makassar, Makassar - Bau Bau, Makassar - Surabaya, Batam - Tanjung Priok, Surabaya - Makassar, Jayapura - Biak, Balikpapan - Pare Pare, dan Sorong - Ambon.
Bagi calon penumpang yang berangkat dari Jakarta, Surabaya dan Makassar, tiket hanya bisa dibeli melalui Mobile Apps maupun website yang sudah berlaku per 1 November 2023. Sementara untuk kota lain masih dapat membeli tiket di loket kantor cabang.
Meski tidak dapat lagi membeli langsung, loket di kantor cabang Pelni di Jakarta, Surabaya dan Makassar tetap melayani pelanggan untuk kebutuhan pengembalian dana atau refund,pertanyaan seputar rute dan jadwal kapal hingga keberangkatan rombongan.
Lebih lanjut, perusahaan menargetkan penutupan layanan pembelian tiket melalui loket akan diperluas ke cabang lainnya tahun depan.
"Untuk kota selanjutnya akan ditentukan setelah evaluasi kebijakan penutupan loket di tiga kota tadi. Kami tentu berharap transisi ini dapat berjalan dengan mulus dan dapat diterima dengan bagi oleh seluruh pelanggan kami," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah perjalanan Kereta Cepat Whoosh reguler dari 14 menjadi 28 perjalanan per hari mulai hari ini, Rabu (1/11). Hal itu dilakukan seiring peningkatan jumlah penumpang.
Berdasarkan data per1 November, terdapat sekitar 165 ribu tiket kereta cepat Whoosh yang terjual untuk perjalanan 17 Oktober hingga 4 November 2023.
Dari jumlah tersebut ada sekitar 134 ribu penumpang yang telah berangkat pada 17-31 Oktober 2023. Rata-rata okupansi penumpang pada setiap rangkaian yang beroperasi mencapai 85 persen hingga 99 persen untuk setiap perjalanan, dengan angka penumpang tertinggi mencapai sekitar 14.200 per hari.
Melalui jumlah sarana yang ada, perusahaan akan mengoperasikan empat rangkaian Kereta Cepat Whoosh setiap hari yang sudah dipastikan telah melalui pengecekan harian dengan standard tertinggi. Perusahaan juga akan memastikan keandalan prasarana yang dimiliki demi keselamatan penumpang.
"Pengoperasian kereta cepat Whoosh juga akan diatur sebaik mungkin untuk menjaga ketepatan waktu keberangkatan Kereta Cepat Whoosh yang rata-rata mencapai 99,5 persen pada Oktober," ujar Dwiyana.
Untuk melayani jadwal baru, terdapat lebih dari 78 personil yang akan bertugas dengan ramah dalam melayani penumpang selama dalam seluruh perjalanan. Kemudian lebih dari 200 orang passenger service on station mulai dari station master, supervisor, petugas peron, loket, hingga kebersihan yang akan memastikan seluruh penumpang menerima layanan terbaik.
Perusahaan bersama PT KAI (Persero) juga akan mempersiapkan semua stasiun dan kereta cepat whoosh mulai dari Stasiun Halim, Padalarang, Tegalluar, Cimahi, dan Bandung telah dalam kondisi yang baik untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang.
Lihat Juga :Alasan Jokowi Tiba-tiba Rem Investasi Asing di IKN |
Untuk melengkapi penambahan perjalanan kereta cepat whoosh, KCIC juga telah berkoordinasi dengan KAI untuk menambah jadwal perjalanan KA Feeder Kereta Cepat dari 14 perjalanan per hari menjadi 28 perjalanan yang selaras dengan jadwal kereta cepat whoosh yang baru.
"Bagi penumpang yang berkebutuhan khusus seperti lansia, orang dewasa dengan anak, orang sakit dan lainnya yang membutuhkan waktu utk berpindah stasiun, dapat menggunakan KA Feeder lebih awal untuk menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang," ujar Dwiyana.
Kehadiran KA Feeder juga menjadi penting, karena sebagian besar penumpang keberangkatan dari Stasiun Halim akan turun di Stasiun Padalarang. Berdasarkan data, sebanyak 75-80 persen penumpang keberangkatan Halim akan turun di Padalarang dan sisanya meneruskan perjalanan ke Tegalluar.
Dari keseluruhan penumpang yang turun tersebut, sekitar 70-75 persen melanjutkan perjalanan menggunakan KA Feeder Kereta Cepat menuju Stasiun Cimahi dan Bandung.
"Peningkatan jumlah perjalanan kereta cepat whoosh dan KA Feeder yang berlipat ganda, tentunya akan membuat perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi pengalaman yang lebih lancar dan mudah diakses", pungkas Dwiyana.
[Gambas:Video CNN]
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.
Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.
"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara |
Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.
Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.
"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara |
Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Jepang akan mengkaji proyek pembangunan jalur kereta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Basuki menyebut pengkajian tersebut dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Ia mengklaim Presiden JICA Akihito Tanaka menyampaikan langsung hal tersebut kepadanya beberapa waktu lalu.
"Sekarang sedang dikaji pembangunan jalur kereta api dari Balikpapan maupun di kawasan IKN sendiri," kata Basuki di Jepang, dikutip dari Antara, Jumat (10/11).
Akan tetapi, Basuki tidak menegaskan kapan Jepang akan menggarap studi kelayakan proyek jalur kereta di IKN tersebut.
Terpisah, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Jepang sudah menandatangani nota kesepahaman (Mou) pengembangan 3 daerah potensial, yakni di Balikpapan, Samarinda, dan IKN Nusantara. Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh menteri pertanahan infrastruktur dan transportasi Jepang.
Setidaknya ada empat proyek kereta api yang bakal dibangun pada 2025 hingga 2029. Keempat proyek tersebut adalah kereta api bandara, kereta perkotaan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, kawasan perkotaan di dalam Kalimantan, dan intercity.
Di lain sisi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengusulkan anggaran 2024 sebesar Rp9,8 triliun. Uang sebanyak itu termasuk untuk mendukung proyek kereta IKN.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《jam gacor mahjong 2》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,togel london hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jam gacor mahjong 2》bab terbaru。