slot yang gacor

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Puncak Mudik, 163 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol******

PT Jasa Marga Tbk mencatat 163.829 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada puncak arus mudik H-3 Lebaran atau Rabu (19/4).

Angka tersebut merupakan rekor tertinggi pelayanan lalu lintas oleh perusahaan tol pelat merah itu selama periode mudik Lebaran di Indonesia.

Berdasarkan data perseroan, kendaraan tersebut melintas di kilometer (Km) 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju Timur (Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya dan sekitarnya).

Menurutnya, meskipun lonjakan volume lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek signifikan, kondisi lalu lintas dapat dikendalikan dengan sangat baik. Di tahun ini, dengan perencanaan yang lebih matang, kesiapan teknologi yang lebih baik dan koordinasi yang jauh lebih intensif dengan Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, tidak terjadi kepadatan khusus di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Terdapat tiga manajemen kunci manajemen arus lalu lintas mudik yang kami lakukan di tahun ini," imbuhnya,

Pertama, kesiapan dari infrastruktur jalan tol dengan penambahan satu lajur di Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk kedua arahnya.

Kedua,penggunaan teknologitraffic countingsebagai 'decision support system' yang mendukung keputusan pimpinan puncak di Kepolisian dan Jasa Marga dalam memutuskan penanganan volume lalu lintas yang jumlahnya luar biasa.

Ketiga,memperkuat koordinasi lintas sektoral yang intensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif.

Secara rinci, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat volume lalu lintas di Ruas Tol wilayah Jabotabek dan Jawa Barat terhitung H-7 (15/4) sampai H-3 (19/4) adalah sebagai berikut:

A. Lalu Lintas Jabotabek

Total kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 450.053 kendaraan atau lebih rendah 1,89 persen dibanding volume lalu lintas harian normal sebanyak 458.714 kendaraan. Adapun lalu lintas terdistribusi melalui dua Gerbang Tol (GT) dengan rincian sebagai berikut:

1. GT Cengkareng Jalan Tol Prof. Dr.Ir. Soedijatmo
Penurunan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 2,63 persen atau sebanyak 335.572 kendaraan dibanding dari lalu lintas harian normal sebanyak 344.646 kendaraan.

2. GT Benda Utama 2 Jalan Tol Kunciran-Cengkareng
Terpantau peningkatan volume lalu lintas di GT Benda Utama 2 sebesar 0,36 persen atau terealisasi 114.481 kendaraan dari volume lalu lintas harian normal sebanyak 114.068 kendaraan.

B. Lalu Lintas Jawa Barat

Terpantau sebanyak 164.439 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju selatan melalui GT Kalihurip Utama, meningkat 11,95 persen dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 146.882 kendaraan. Adapun distribusi lalu lintas menuju Jawa Barat sebagai berikut:

1. GT Cileunyi Ruas Tol Padaleunyi

Jasa Marga mencatat sebanyak 167.311 kendaraan keluar menuju wilayah Rancaekek, Garut, Sumedang dan sekitarnya melalui GT Cileunyi. Volume lalu lintas transaksi di GT Cileunyi meningkat 26,71 persen dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 132.045 kendaraan.

Sedangkan volume lalu lintas transaksi dari arah sebaliknya atau yang menuju arah Bandung/Jakarta melalui GT Cileunyi tercatat 157.378 kendaraan atau lebih tinggi 9,92 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 143.178 kendaraan.

2. GT Pasteur Jalan Tol Padaleunyi
Sementara itu, volume lalu lintas transaksi di GT Pasteur (keluar) menuju Kota Bandung tercatat 167.209 lebih rendah 2,20 persen dari lalin normal sebanyak 170.979 dan volume lalu lintas transaksi yang meninggalkan Kota Bandung melalui GT Pasteur tercatat 142.036 kendaraan atau lebih rendah 4,17 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 148.213 kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Ratuku Zhou Jielun

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Kadin: Limited FTA Indonesia******

Dalam bidang perdagangan mineral kritis, Ketua Umum Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid, menyoroti pentingnya dukungan terhadap proposal Limited Free Trade Agreement(FTA) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, proposal ini akan memberi dampak positif bagi industri manufaktur kendaraan listrik serta sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

"Proposal LimitedFTA Indonesia dengan AS adalah langkah tepat untuk menjaga daya saing mineral kritis dan industri manufaktur kendaraan listrik Indonesia di pasar global, khususnya di AS. Mineral kritis seperti nikel, aluminium, kobalt, dan tembaga sangat penting untuk pengembangan ekosistem energi baru dan terbarukan di Indonesia dan seluruh dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4).

Selain itu, Arsjad juga mendukung langkah pemerintah dalam mengajukan proposal Limited FTA Indonesia-AS. Ia meyakini bahwa dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan sektor bisnis, Indonesia akan memperoleh manfaat besar dari perjanjian tersebut.

Namun, Arsjad yakin bahwa Indonesia dapat memastikan portofolio perdagangan mineral kritis yang inklusif dengan negara China maupun non-China untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan.

"Kami adalah penyedia mineral kritis seperti nikel dan turunannya yang terbesar di dunia dan kami selalu berupaya memastikan memiliki portofolio perdagangan mineral ini dengan negara China maupun Non-China guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," tegas dia.

Terakhir, Arsjad berharap agar inisiatif pengajuan proposal Limited FTA Indonesia-AS segera mendapat respons positif dan dapat segera disepakati.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua negara, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri mineral kritis global.

Sistem transformasi dimensi

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 51 Dibuka, Cek Syaratnya******

Pemerintah kembali membuka pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke-51 pada Rabu (20/4).

Pengumuman disampaikan langsung oleh akun instagram resmi @prakerja.go.id.

"Gelombang 51 sudah dibuka loh. Sudah pada klik 'Gabung Gelombang' belum di dashboard Kartu Prakerja kamu," tulis akun tersebut.

Untuk pendaftaran kartu Prakerja gelombang 51 ini, para calon peserta bisa langsung masuk ke portal www.prakerja.go.id.

Berikut syarat pendaftaran Kartu Prakerja:

1. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun.

2. Calon peserta tidak sedang menempuh pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah, hingga tinggi.

3. Calon peserta merupakan pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, hingga buruh yang dirumahkan.

4. Calon peserta bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi. Keempat, calon peserta bukan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat desa, anggota TNI/Polri, hingga direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN atau BUMD.

5. Hanya boleh dua orang dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Jasa Marga Imbau Pemudik Hindari Puncak Arus Balik Hari Ini dan Besok******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi arus balik Lebaran 2023 terjadi 24-25 April 2023 alias hari ini dan besok. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana juga memperkirakan arus balik selanjutnya terjadi Minggu (30/4) dan Senin (1/5).

Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat pengguna jalan tol menunda kepulangan di tanggal-tanggal tersebut agar tidak terjadi penumpukan di jalan.

Lihat Juga : Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 20 Persen dari Semarang ke Jakarta

Menurut Lisye, diskon itu hanya berlaku untuk perjalanan menerus yang melakukan tap-in di Gerbang Tol Kalikangkung dan melakukan tap-out di GT Cikampek Utama. Ia pun menegaskan itu berlaku untuk penggunaan uang elektronik.

[Gambas:Video CNN]

Oleh sebab itu, ia mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kesiapannya saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

"Khusus untuk perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa, hanya bisa menggunakan e-toll yang sama saat tap in dan tap out. Tidak bisa meminjam e-toll pengguna jalan lainnya jika saldo kurang," ucapnya.

Selain itu, menurut Lisye, para pengguna jasa jalan tol juga harus menghindari perjalanan di waktu-waktu favorit seperti pagi dan malam hari.

Tak hanya Jasa Marga, Presiden Jokowi juga mengimbau pemudik untuk menunda kepulangan demi menghindari penumpukan kendaraan di jalan.

Permintaan tersebut disampaikan Jokowi dengan harapan dapat mengurai potensi kemacetan saat puncak arus balik mudik Lebaran 2023 yang diprediksi terjadi hari ini, Senin (24/4), dan Selasa (25/4).

"Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," ujar Jokowi dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Kabinet.

Jokowi menyarankan agar masyarakat yang tidak memiliki keperluan yang mendesak dapat menunda mudik dengan mengambil cuti tambahan atau cuti lainnya sesuai dengan teknis di perusahaan dan instansi masing-masing.

"Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN atau pun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," jelasnya.