slot yang paling bagus

Ratuku Zhou Jielun

trik bermain rolet

Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno menanggapi protes yang disampaikan penyanyi dangdut sekaligus pengusaha karaoke Inul Daratista terkait kenaikan pajak hiburanmenjadi 40 persen.

Sandi mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan.

Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19. Industri tersebut, sambungnya, juga membuka 40 juta lebih lapangan kerja.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandi.

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Kenaikan pajak hiburan ini pun ramai dikeluhkan pengusaha, termasuk Inul Daratista.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Penjahat terkuat di alam semesta

cara kerja akulaku

KAI Pastikan Tak Ada Korban Jiwa di Anjlok KA Pandalungan Minggu Pagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Api Indonesia(Persero) atau KAI memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa anjloknya KA Pandalungan (KA 75A) rute Gambir - Surabaya - Jember di Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Minggu (14/1) pagi.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan saat ini proses evakuasi terhadap penumpang dan rangkaian kereta masih terus berlangsung.

"Kami sampaikan bahwa tidak ada korban jiwa atas kejadian ini," ucapnya melalui keterangan resmi.

Joni pun menuturkan KAI melakukan skema operasional perjalanan KA dari lintas bangil memutar lewat malang dan kertosono. Hal ini dilakukan sebagai layanan lanjutan bagi para pelanggan.

"KAI juga menyediakan bus dari stasiun Bangil dan stasiun Sidoarjo untuk mengantar pelanggan menuju stasiun tujuan" imbuh Joni.

Adapun KA-KA yang terganggu sementara ini akibat kejadian tersebut yaitu KA (75A) Pandalungan relasi Gambir - Surabaya - Jember dan KA (432) Commuterline Penataran.

Saat ini KAI tengah melakukan upaya evakuasi pada Rangkaian kereta api tersebut dan normalisasi jalur.

"KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan dan perjalanan kereta api" tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

slot demo pragmatic terlengkap

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

Jakarta, CNN Indonesia--

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

(yli/vws)

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

daftar main slot online

Tanggapan atas Pernyataan Keliru yang Beredar di Media tentang Kepailitan Toshiba di Indonesia******

Singapura, (ANTARA/PRNewswire) - Rumor tentang kepailitan Toshiba telah beredar di beberapa platform media di Indonesia. Rumor ini adalah klaim yang keliru, serta tudingan tanpa dasar yang tidak memiliki bukti atau kebenaran. 
Struktur kepemilikan Toshiba yang baru saja mengalami perubahan, dan akuisisi yang dilakukan oleh sebuah konsorsium yang dipimpin Japan Industrial Partners (JIP), mencerminkan keputusan strategis yang akan meningkatkan daya saing dan kesinambungan Toshiba pada pasar global yang dinamis saat ini.
Toshiba tetap berkomitmen kuat pada transparansi dan praktik bisnis yang etis. Kami sangat memegang standar tata kelola perusahaan yang tertinggi, serta menjamin akuntabilitas dan integritas diterapkan pada seluruh jenjang operasional
Meski pemegang saham Toshiba telah mengalami pergantian, produk dan layanan yang disediakan Toshiba, serta hubungan yang terjalin dengan para pelanggan tidak akan berubah. Kami ingin mencapai target netralitas karbon dan ekonomi sirkular dengan terus meningkatkan profitabilitas.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju keabadian itu sulit

slot demo agen138

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Denpasar, CNN Indonesia--

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Lihat Juga : Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/sfr)

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

pinjam online tanpa bi checking

PSI klaim amankan 10 kursi DPRD di Maluku******

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Maluku Ronald Kneefel mengklaim partainya berhasil mengamankan 10 kursi DPRD di Maluku dalam Pemilu 2024.

Ronald mengungkapkan bahwa perolehan kursi DPRD di Maluku mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Pada Pemilu 2019, PSI hanya memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

"Pada Pemilu 2019 PSI Maluku hanya memperoleh satu kursi di Kabupaten Maluku Tengah, pada Pemilu 2024 perolehan meningkat 1.000 persen,” kata Ronald dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pengalaman pada Pemilu 2019 membuat struktur di internal partai jauh lebih solid dan lebih siap menghadapi Pemilu 2024.

Namun, dia mengatakan bahwa pengaruh terbesar datang dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Karena karakter dari putra bungsu Presiden RI Joko Widodo menarik simpati masyarakat Maluku.

"Mas Kaesang adalah sosok anak muda yang memberikan teladan dengan sikap santun dan kesederhanaan yang khas. Karakter pemimpin seperti inilah yang membuat rakyat Maluku makin terpukau dan menyukai PSI," tuturnya.

Baca juga: PSI amankan enam kursi DPRD Kota Tangerang
Baca juga: Faktor Kaesang dongkrak perolehan suara PSI di Solo

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024