ligamansion2

daftar situs slot terpercaya 47Jutaan kata 402181Orang-orang telah membaca serialisasi

《ligamansion2》

Pengamat: Cawapres kurang paparkan kedalaman analisis******

Debat mungkin kurang memberikan solusi praktis dan terukur untuk masalah ekonomi yang rumit, seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, atau pengangguran

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Muhammad Fauzinudin Faiz menilai bahwa ketiga calon wakil presiden dalam debat tahap kedua masih kurang memaparkan kedalaman analisis dan solusi praktis dalam argumen-nya.

"Kekurangan dalam analisis, seperti bagaimana secara spesifik rencana mereka akan diimplementasikan dan dampak jangka panjangnya, serta solusi praktisnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam.

Menurutnya tema debat tahap kedua sudah bagus yakni memfokuskan pada ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, dan tata kelola APBN/APBD. Itu menunjukkan kesadaran akan isu-isu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Baca juga: Cak Imin: Perlu perangkat regulasi kembangkan ekonomi syariah

Baca juga: Mahfud akan perketat rekrutmen diplomat untuk menjadi agen ekonomi

"Debat mungkin kurang memberikan solusi praktis dan terukur untuk masalah ekonomi yang rumit, seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, atau pengangguran," tuturnya.

Karena fokus debat terkait ekonomi, lanjut dia, para cawapres seharusnya bisa memberikan rencana ekonomi yang lebih rinci, termasuk langkah-langkah spesifik, timeline, dan sumber pendanaan.

Ia menjelaskan cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membawa isu kesetaraan ekonomi dengan membangun ekonomi pakai hati pakai otak dan itu masih penjelasan yang normatif.

"Ketika cawapres Mahfud bertanya terkait kenapa target 5 persen bukan 7 persen pertumbuhan ekonomi, maka jawabannya masih jawaban politikus," ucap Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jember itu.

Sedangkan cawapres Gibran Rakabuming Raka karena usia masih muda maka dia lebih bisa berbicara istilah-istilah baru di digitalisasi. Kalau cawapres Machfud Md masih kukuh dengan perbaikan hukum yang mendorong ekonomi seperti perbaikan pajak, dan regulasi regulasi.

"Intinya semua masih berbasis pengetahuan dan pengalaman bidang masing masing. Sebaiknya lebih bagus model menjawab pertanyaan panelis seperti yang dulu," harapnya.

Baca juga: Gibran: Lebur DJP, Bea Cukai untuk fokus penerimaan negara 

Fauzinudin menilai debat capres-cawapres saat ini seakan akan tim sukses masing masing menyiapkan pertanyaan untuk lawannya dengan materi yang menjadi kelemahan calon lainnya, sehingga kesannya tidak menarik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin 13 November 2023.

Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama antarcapres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023

Kapolda Metro Jaya: Firli Bahuri bisa dijemput paksa******

bisa dijemput paksa jika kembali mangkir untuk kedua kalinya

Jakarta (ANTARA) - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri  bisa dijemput paksa apabila berkali-kali tidak menghadiri pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan.

"Firli bisa dijemput paksa jika kembali mangkir untuk kedua kalinya dalam pemeriksaan ," kata Karyoto  di Jakarta, Kamis.
Karyoto menanggapi langkah Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang akan menjadwalkan kembali pemanggilan Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri setelah Kamis ini tidak menghadiri pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). "Saya tanya dulu ke Direskrimsus langkah selanjutnya bagaimana," kata  saat ditemui di Jakarta, Kamis. Karyoto juga menambahkan surat pencekalan terhadap Firli telah diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Sudah (terbit) lama itu udah beberapa minggu yang lalu," katanya. Karyoto juga tidak menanggapi soal gugatan praperadilan Firli Bahuri yang ditolak oleh PN Jakarta Selatan. "Ya nggak perlu ditanggapi orang udah diputus begitu mau diapain, dari awal saya selalu hati-hati, saya ingatkan kepada penyidik berlaku profesional, bukan karena intervensi dari saya, mereka sudah ada sistem, " katanya. Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Kamis (21/12). "Besok jadwal pemeriksaan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Namun Firli Bahuri tidak menghadiri pemeriksaan tersebut, hal itu disampaikan oleh pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar. Ian mengatakan kliennya sudah memiliki jadwal kegiatan lain. Dia mengaku telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik. "Iya, itu kan kami minta tunda," katanya saat dikonfirmasi.
Baca juga: Alexander Marwata sebut ada upaya intervensi dalam kasus DJKA
Baca juga: Dewas KPK: Firli Bahuri rugi jika tidak hadir dalam sidang kode etik
Baca juga: Dewas KPK sebut Firli Bahuri tak hadir tanpa alasan

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023

Dua penyuap eks kepala Basarnas divonis masing******

Jakarta (ANTARA) - Dua terdakwa pemberi suap kepada mantan kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi, yakni Marilya dan Mulsunadi Gunawan, dijatuhi vonis hukuman masing-masing dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis.

Marilya, yang merupakan Direktur PT Intertekno Grafika Sejati, dijatuhi pula vonis denda sejumlah Rp100 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan. Marilya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sejumlah Rp100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Hakim Ketua Asmudi dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Puspom TNI berencana sita aset Marsdya HA terkait korupsi di Basarnas

Sementara itu, terdakwa Mulsunadi Gunawan, selaku Komisaris PT Intertekno Grafika Sejati sekaligus Komisaris PT Bina Putera Sejati, turut dijatuhi vonis denda sejumlah Rp200 juta, subsider empat bulan pidana kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sejumlah Rp200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," tambah Asmudi.

Mulsunadi juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 5 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor junctoPasal 64 ayat 1 KUHP junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Asmudi.

Baca juga: Penyuap mantan Kabasarnas minta dibebaskan dari dakwaan

Hal-hal yang memberatkan hukuman kedua terdakwa itu adalah perbuatan mereka tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hal meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.

Vonis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Penyuap eks Kabasarnas Roni Aidil minta dihukum seringan-ringannya

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Mulsunadi Gunawan dengan pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar 250 juta subsider enam bulan penjara; sementara Marilya dituntut pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pada perkara dugaan korupsi pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan di lingkungan Basarnas tersebut, Mulsunadi bersama Marilya didakwa memberi cek senilai Rp1.499.999.898 (Rp1,4 miliar) dan Rp999.710.400 (Rp 999 juta) kepada Henri Alfiandi.

Cek tersebut diberikan melalui Koordinator Staf Administrasi Basarnas Afri Budi Cahyanto dengan maksud agar Hendri Alfiandi, sebagai kepala Basarnas kala itu, menunjuk perusahaan milik Mulsunadi sebagai pelaksana proyek pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023.

Baca juga: Marilya, penyuap mantan Kabasarnas minta diadili seringan-ringannya

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：situs slot terbaik di asia、airasiabet、beli hp kredit online

Terkait：gacor 777、angka jitu rabu wage、saranghoki、pin kredivo、kudetabet98、jptopwin138、slot gampang menang member baru、kingdom4d、kumpulan slot gacor hari ini、cara menggunakan akulaku di lazada

---

---

bab terbaru：slot bagus hari ini（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02