cara pinjam uang 100 juta

Bab dari masa lalu

Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Jika memang ada industri yang kesusahan, maka akan didatangi untuk melakukan dialog dan jalan tengah yang paling tepat, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu industri alas kaki dan garmen yang ada di Jawa Barat.

"Kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkret ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena Dinas Naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.

Menurut Indah, beberapa kesepakatan yang bisa dilakukan, seperti mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur. Kemudian juga menghapuskan fasilitas bonus, mengurangi shiftpembagian waktu kerja, dan membatasi kerja lembur.

Selanjutnya, bisa juga dengan mengurangi jam dan hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu agar perusahaan bisa menghemat biaya pengeluarannya.

"Ini yang harus disepakati Disnaker dan manajemen. Bisa juga diupayakan tidak memperpanjang kontrak yang sudah habis masa kontraknya, juga upaya pensiun pekerja yang sudah memenuhi syarat dalam peraturan PKB-nya (perjanjian kerja bersama)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Mengenal Tunjangan Profesi Guru yang Dibahas Anies dan Stafsus Menkeu******

Staf Ahli Menteri KeuanganYustinus Prastowo buka suara soal kelebihan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) senilai Rp23,3 triliun pada 2016 lalu atau saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud).

Dalam perbincangan di media sosial, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter @sutanmangara baru-baru ini, dikatakan kelebihan anggaran itu disebabkan oleh kesalahan Kemenkeu yang mentransfer kebanyakan untuk membayar tunjangan guru.

Namun, Prastowo mengatakan informasi yang beredar tersebut salah dan tidak sesuai fakta. Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitternya @prastow.

"Nah di tahun 2016, hasil rekonsiliasi menemukan bahwa target jumlah guru bersertifikasi tidak tercapai sebagaimana data yang disampaikan Kemendikbud sebelumnya, sehingga anggaran TPG ternyata berlebih alias over-budget sebesar Rp23,3 triliun," ujar Yustinus seperti dikutip Selasa (8/11).

Mengacu pada perdebatan tersebut, sebetulnya apa sih TPG itu ?

TPG adalah tunjangan khusus yang diberikan pemerintah kepada guru sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya.

Tunjangan itu diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Dalam hal ini, TPG diberikan sebesar satu kali gaji pokok tiap bulan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen******

Buruhmendesak pemerintah untuk menaikkan UpahMinimum Provinsi (UMP) sampai dengan 30 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan tuntutan disuarakan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 yang moncer hingga 5,72 persen.

Ia mengatakan pertumbuhan itu merupakan momentum tepat untuk meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk buruh.

Nining mengatakan pemerintah seharusnya berani mengambil langkah tegas menaikkan UMP di tengah berbagai situasi ekonomi yang sedang dihadapi agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Dengan menaikkan upah, maka berpengaruh pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa dipacu.

"Kita bisa lihat bagaimana beban kesulitan yang semakin dalam di masa pandemi, upah tidak ada kenaikan, korban dirumahkan upah tidak dibayar, PHK semena-mena, kenaikan BBM, omnibus law semakin memperparah kondisi ekonomi buruh karena upah buruh naik berdasarkan inflasi," jelasnya.

Suara sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Ia juga menuntut kenaikan UMP 2023.

Kendati demikian, dirinya memberikan angka kompromi kepada pemerintah.

"Angka yang kami usulkan ada di 13 persen dengan asumsi, yang pertama inflasi kami menghitungnya itu kan baru kuartal III, kalau kita asumsi inflasi mungkin sudah di angka 6 persen. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi menggunakan angka sekitar 5 persen," jelasnya.

Mirah lantas menyinggung soal inflasi pangan yang diklaim sudah mencapai 14 persen. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dia rata-ratakan di angka 30 persen.

"Jadi sebenarnya bukan 13 persen, tapi lebih dari 13 persen. Angka 13 persen adalah angka kompromi yang kami juga sangat memahami kondisi pemerintah dan kondisi perusahaan saat ini di situasi pasca covid," tutur Mirah.

Namun, Mirah dengan tegas meminta Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) untuk berhenti membicarakan kenaikan UMP dengan dasar PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Kalau kami dari ASPEK Indonesia mengusulkan, meminta kepada pemerintah untuk perhitungan UMP 2023 berdasarkan perhitungan menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 di mana menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021," tegas Mirah.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutankeduaadalah menolak PHK dengan dalih resesi. Dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus lawuntuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penetapan UMP bakal dilakukan pada 21 November 2022. Saat ini, sedang dalam proses pembahasan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos).

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Nantinya, UMP 2023 ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Harga Bawang Naik, Mata Emak******

Harga bawang merah dan bawang putihnaik masing-masing 3,05 persen dan 1,97 persen pada Senin (7/11).

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, bawang merah ukuran sedang rata-rata dibanderol Rp37.150 per kilogram (kg).

Di beberapa daerah, bahkan harga bawang merah bisa dipatok di atas Rp40 ribu per kg, seperti di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak sebesar Rp41 ribu.

Selanjutnya, harga rata-rata bawang putih secara nasional mencapai Rp28.400 per kg setelah naik Rp550 per kg dalam sepekan terakhir.

Di Padang Sidempuan, bawang putih dihargai Rp31.500 per kg. Kemudian di Cirebon seharga Rp33 ribu, dan Rp35 ribu di Jakarta. Bahkan, mencapai Rp50 ribu per kg di Ternate.

Selain komoditas bawang, harga cabai-cabaian juga dalam tren naik. Antara lain, cabai rawit merah naik 1,58 persen menjadi rata-rata Rp48.200 per kg, dan cabai merah besar tumbuh 1,4 persen menjadi Rp39.750 per kg.

Lalu, minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan juga mendaki masing-masing menjadi Rp14.700 per kg dan Rp21.850 per kg.

Kemudian, harga gula pasir, baik kualitas lokal maupun kualitas premium, juga tercatat naik masing-masing menjadi Rp14.400 per kg dan Rp15.950 per kg.

Kendati demikian, masih ada beberapa komoditas yang tercatat turun harganya. Yakni, cabai rawit hijau yang turun 4,81 persen menjadi Rp36.600 per kg, serta harga cabai merah keriting turun 2,33 persen menjadi Rp37.800 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Biaya Membengkak, Kereta Cepat Jakarta******

Pembangunan proyek Kereta Cepat-Jakarta Bandungkekurangan dana. Hal itu disiratkan oleh Direktur Utama PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Didiek Hartantyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11) kemarin.

Ia menambahkan masalah itu terjadi karena pembengkakan biaya pembangunan proyek. Sebelumnya, pembengkakan biaya berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrunlagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

Ia mengatakan selain dari tambahan PMN, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

[Gambas:Video CNN]

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun.

Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.