bosplay77

Guru Besar Wuji

Rencana Prabowo Impor 1,5 Juta Sapi Dinilai Terlalu Fantastis******

Rencana calon presiden (capres) Prabowo Subianto untukimpor sapi perah sebanyak 1,5 juta ekor dinilai terlalu berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyono mengatakan Indonesia memang harus impor sapi untuk memenuhi kebutuhan 4 juta ton susu segar per tahun. Saat ini, produksi dalam negeri tidak mencukupi karena hanya mampu 800 ribu ton.

"Kalau harus impor sapi perah itu realistis. Tidak ada pilihan lain untuk mempercepat produksi susu segar mau nggak mau harus ditambah populasi sapi sapi perah melalui impor. Hanya saja jumlah 1,5 juta [ekor] terlalu fantastis," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (6/1).

"Impor harus bertahap dan jelas siapa yang akan pelihara. Peternak rakyat atau korporasi," jelasnya.

Sementara itu, untuk wilayah asal impor sapi perah yang paling ideal dinilai dari Australia, New Zealand, USA, dan Kanada. Bila sesuai rencana Prabowo dari India, maka dikhawatirkan akan membutuhkan anggaran lebih.

Sebab, sapi perah dari India statusnya belum bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sapi yang berasal dari negara itu harus dikarantina sesuai prosedur UU.

Sedangkan, Indonesia belum memiliki Pusat Karantina untuk hewan yang terjangkit penyakit. Karenanya, akan membutuhkan anggaran lebih untuk terlebih dulu membuat tempat karantinanya.

"Kita belum punya pusat karantina. Selain itu di India penghasil susu setahu saya adalah kerbau perah," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi bila terpilih menjadi presiden. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri saat menjalankan rencana program bagi-bagi susu gratis kepada 82 juta anak.

Prabowo menyebutkan kemungkinan sapi perah akan didatangkan dari India karena anggarannya lebih murah.

"Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India, lebih banyak kita bisa impor, kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita," ucapnya.

Naruto: Aktor Terbaik

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Pembalasan Tentara Bayaran

Kemenkop UKM Endus Parpol Pilih Belanja Peraga Kampanye di Luar Negeri******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengendus partai politik (parpol) lebih memilih membelialat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini. Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

Selain karena partai beli dari e-commerce, ia juga menduga penurunan penjualan UMKM terjadi karena lima faktor. Pertama, partai peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode pemilu sebelumnya masa kampanye 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga para peserta pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

Semen Padang FC mulai incar sejumlah pemain untuk hadapi Liga 1******

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Dunia monster

Bos Bulog Jamin Tak Ada Atribut Kampanye di Bansos Beras******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024. 

"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.

"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.

"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan putri saudagar

Empat Parpol di Bangkalan gugat hasil Pemilu ke MK******

"Jadi, meski rekapitulasi tingkat kabupaten hingga nasional selesai, sengketa pemilu masih terus bergulir,"

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024