ahha4d

Makam Peri

Pengusaha Akan Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Pengusaha akan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Rencana itu disampaikan oleh Ketua Kadin Arsjad Rasjid usai bertemu dengan sejumlah asosiasi pengusaha yang menjadi anggota organisasinya. Ia berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

Menaker Ida Fauziyah pekan lalu menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi tidak boleh melebihi 10 persen. Keempat, kebijakan kenaikan UMP paling lambat harus diumumkan 28 November 2022

Aturan dibuat setelah pengusaha dan pekerja ribut soal rumus yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2023. Pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara pekerja minta kenaikan UMP ditentukan berdasarkan rumus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diteken Jokowi pada 2015 lalu.

Ida dalam pertimbangan aturan itu mengatakan Permenaker 18 dibuat dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Ketiga,penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Aku bukan Zhong Kui

Ford Tarik 634 Ribu Mobil SUV Akibat Risiko Kebakaran******

Ford Motor Co menarik kembali 634 ribu mobil SUV di seluruh dunia akibat risiko kebakaran yang berasal dari keretakan injektor bahan bakar. Ford menarik model SUV Bronco dan Escape sepanjang 2020-2023.

Penarikan itu mencakup sekitar 520 ribu kendaraan di Amerika Serikat dan sekitar 114 ribu di negara lain.

Ford mengaku telah menerima 54 laporan kebakaran di bawah kap 1,5 liter. Empat di antaranya dengan injektor bahan bakar yang retak. Sekitar 13 lainnya kemungkinan disebabkan oleh injektor bahan bakar yang bocor.

Perusahaan dari Amerika Serikat itu pun mendesak pemilik agar memeriksa kembali kondisi mobil mereka. Terutama model dengan mesin 3 silinder, 1,5 liter juga banyak ditarik sejak April kemarin. Pasalnya, ada pemisah oli yang retak dan berpotensi menyebabkan kebocoran hingga kebakaran mesin.

Menurut Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional, kendaraan yang sudah diperbaiki dari penarikan April lalu masih butuh perbaikan lewat penarikan periode ini.

Ford mengatakan usai perbaikan dilakukan, dealer akan memperbarui software kendaraan untuk mendeteksi apakah injektor bahan bakar retak. Jika keretakan terjadi, software itu akan memberikan pesan lewat dasbor dan mengingatkan pengemudi.

"Jika penurunan tekanan di rel bahan bakar terdeteksi, tenaga mesin secara otomatis akan berkurang untuk meminimalkan risiko apa pun, sekaligus memungkinkan pengguna menyetir ke lokasi yang aman dan menghentikan kendaraan serta melakukan servis," tambah Ford dilansir dari Reuters, Jumat (25/11).

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Pengadilan Tolak Gugatan Obligor BLBI Buka Blokir 20 Perusahaan di AHU******

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan obligor BLBI Kaharudin Ongko untuk membuka blokir 20 perusahaan ke layanan administrasi hukum umum (AHU).

Adapun gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada 4 Juli 2022 dan ditujukan kepada Satgas BLBI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Hal ini dilakukan karena Kemenkum HAM membekukan rekening PT Mahkota Berlian Cemerlang milik penggugat.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296 ribu," tulis putusan pengadilan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/11).

Satgas BLBI menyatakan ada 22 perusahaan yang belum diserahkan obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional dan memohon untuk melakukan pemblokiran perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lalu, pada 30 November 2021, Kemenkum HAM mengabulkan permohonan Satgas BLBI melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-4293 yang intinya dinyatakan bahwa dari 22 perusahaan yang dimohonkan blokir, terdapat 20 perusahaan dapat dilakukan pemblokiran akses dan dua perusahaan tidak dapat dilakukan pemblokiran karena telah dibubarkan.

Sebagai informasi, Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7,72 triliun atau tepatnya Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359,43 miliar atau Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen).

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Pengusaha Akan Ajukan JR Permenaker 18/2022 Soal UMP Pekan Depan******

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pihaknya akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung pekan depan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Kadin Arsjad Rasjid berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha. Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Tindakan itu merespons menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziyah. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi tidak boleh melebihi 10 persen. Keempat, kebijakan kenaikan UMP paling lambat harus diumumkan 28 November 2022

Aturan dibuat setelah pengusaha dan pekerja ribut soal rumus yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2023. Pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Gambar Dewa Takdir

Pulau Widi Akan Dilelang Situs Asing, Jubir Luhut Ancam Pengelola******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estatasing.

Melansir CNN, lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan induk.

Charlie Smith, wakil presiden eksekutif untuk EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) di Lelang Pramutamu Sotheby mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

Strategi Nanchen

Menko Airlangga: Indonesia Akan Jadi Negara Energi Hijau Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan menjadi negara energi hijau dunia di masa mendatang.

Hal itu itu diutarakan Airlangga saat menghadiri pembukaan PLN Locomotion 2022 bertema "Building Synergy of Local Content for Indonesia Future Energy" yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

"Semoga acara ini bisa menjadi dorongan, pemicu, dan penyemangat, bahwa Indonesia bisa menjadi mandiri dan Indonesia akan menjadi the green energy of the world. At least, di level ASEAN saya yakin kita akan menjadi juaranya," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, komponen utama kelistrikan yang dulu hanya bisa diimpor, kini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Alhasil anggaran belanja yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kini didorong untuk mengalir dan berputar di dalam negeri.

Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah yang dulu hanya menjadi penonton, kini juga dapat terlibat langsung menjadi bagian dalam rantai pasok industri kelistrikan. Teknisi dan tenaga ahli yang dulu berasal dari asing, kini didorong berasal dari teknisi dan tenaga ahli lokal.

"Semuanya butuh mesin, peralatan, dan perlengkapan. Terlebih sekarang Indonesia sedang melakukan transisi energi yang akan membentuk banyak perubahan di sektor ketenagalistrikan," ungkapnya.

Adapun Airlangga mengawali kegiatan dengan mengunjungi pameran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mempertemukan pelaku bisnis lokal dengan target market, melalui exhibition, diskusi, dan kerja sama. Tujuannya untuk mendorong peningkatan ekosistem produk lokal dan membangun sinergi antar instansi dan produsen, serta UMKM lokal.

Pemerintah, kata Airlangga, mengapresiasi upaya PLN yang capaian TKDN-nya sudah di atas target tahun ini, yaitu mencapai 49% dari target 42%. Airlangga berharap TKDN dapat terus didorong dan ditingkatkan lagi.

"Jika konsisten separuhnya adalah komponen dalam negeri, maka transisi energi yang dilaksanakan PLN ke depan bisa jadi dorongan kemunculan industri dan ekonomi baru nasional," ucapnya.

Peningkatan produk dalam negeri di sektor ketenagalistrikan merupakan tantangan bersama. Tingkat komponen dalam negeri terus diupayakan untuk mencapai target, menuju 2024 diharapkan TKDN-nya mencapai minimal 50%.

"Tentunya ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak," tambahnya.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa TKDN ini jangan sampai hanya menjadi jargon. Ini adalah gerakan nasional, gerakan gotong royong. Dengan TKDN ini, Pemerintah mendorong komponen-komponen produk untuk bisa dikerjakan SDM dalam negeri.

"Bahan-bahan dan penggunaan peralatannya juga harus dari dalam negeri. Sehingga inilah yang disebut TKDN, bukan hanya mereknya, tetapi kandungannya adalah yang bisa menggerakan roda perekonomian nasional," pungkasnya.