gebyar4d

Sejarah perjuangan putri saudagar

Erick Thohir: Proyek Kereta Cepat Tak Mungkin Dimangkrakkan******

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proyek kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mangkrak meski biaya membengkak.

"Hasil negosiasi kereta cepat harus berjalan, tidak mungkin kita mangkrakkan," kata Erick saat memberikan keterangan pers di Stasiun Pasar Senen, seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/4).

Menurut Erick, pembengkakan biaya kereta cepat terjadi karena pandemi covid-19 menyebabkan pengerjaan proyek mundur.

Selain itu, menurut Erick, pembengkakan biaya proyek KCJB juga terjadi lantaran naiknya harga komponen utama termasuk besi dan baja, hingga terganggunya rantai pasok (supply chain).

"Kalau kita hitung lagi pembangunan sekarang dan kemarin lebih mahal lagi karena tidak hanya besi, (komponen) yang lain-lain juga naik," ujarnya.

Erick juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat segala halnya perlu perencanaan matang untuk penggunaan jangka panjang masyarakat luas.

"Konteks pembangunan infrastruktur itu tidak mungkin seperti kita membangun supermarket (yang bisa cepat). Jalan tol dibangun selama delapan tahun dan terbukti hari ini mulai visible dengan kendaraan dan pergerakan ekonomi yang membaik," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB.

Pekan lalu, Luhut mengungkapkan tim teknis dari kedua negara telah menyepakati besaran pembengkakan biaya mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun.

Dalam negosiasi, pihak China menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman US0 juta. Bunga itu masih lebih tinggi dari harapan pemerintah sekitar 2 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Wuhuangjing

IHSG Bangkit ke 6.821 Berkat Penguatan Sektor Energi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.821 pada Selasa (18/4). Indeks saham menguat 34,22 poin atau plus 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,01 triliun, dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,12 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, sebanyak 245 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor energi yang meroket 1,88 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,51 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,63 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan merosot 0,19 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa kompak perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,23 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,37 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,23 persen.

Mirip dengan Eropa, bursa Amerika juga kinclong. Indeks S&P 500 naik 0,33 persen, indeks NYSE menguat 0,43 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,28 persen.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Dibuka 5 Mei******

Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) kembali digelar tahun ini. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkarir di perusahaan pelat merah.

"BUMN memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk berkarir di BUMN Grup seluruh Indonesia. Ayo persiapkan dirimu sebaik-baiknya," tulis unggahan akun Instagram Forum Human Capital Indonesia BUMN @fhci.bumn, Selasa (18/4).

Dalam unggahan tersebut, rekrutmen bersama BUMN akan dibuka Mei 2023.

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun officilal Instagram @kementerianbumn & @fhci.bumn," tulisnya.

Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 seperti sebelumnya diunggah akun Instagram Menteri BUMN Erick Thohir @erickthohir:

1. Registrasi

Meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 5-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada 1 Juni 2023.

[Gambas:Instagram]

2. Tes TKD dan Akhlak

Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen). Tes ini dilakukan pada 10-19 Juni 2023 dan diumumkan pada 28 Juni 2023.

3. Tes Bahasa Inggris

Threshold>450 dan ranking sesuai ratio. Tes berlangsung pada 8-12 Juli 2023 dan diumumkan pada 19 Juli 2023.

4. Tes oleh BUMN

Tes akan dilakukan pada 22 Juli 2023 - 9 Agustus 2023 dengan rincian:
- Tes Kompetensi Bidang
- User interview
- Sosmed Analytic & Digital
- Mindset
- MCU

5. Pengumuman Final

Pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMNyl yang diinput melalui sistem akan dilakukan pada 16 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

Erick Thohir Sebut Mestinya Dirut BUMN Tak Bawa Pistol, Siapkan Sanksi******

Menteri BUMN Erick Thohirbuka suara soal kasus letusan pistolmilik Dirut BUMN berinisial HW di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

"Enggak tahu [kabarnya], nanti saya cek. Mestinya [Dirut BUMN] enggak boleh [bawa pistol]. Kalau saya sebagai menteri enggak pernah bawa pistol," kata dia, di Jakarta, Rabu (19/4).

Erick menegaskan bakal mempelajari temuan di lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan tindak lanjut. Tak menutup kemungkinan ada sanksi tegas jika Dirut BUMN tersebut membawa senjata api.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

"Memang benar [ada peristiwa itu]," kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

"Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan," tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan Dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

"Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan," ucap dia.