aplikasi yg bisa kredit hp

Rahasia seni bela diri

Kemendag Sebut Pembayaran Selisih Utang Tunggu Audit BPK******

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak gorengakan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. 

Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini.

Pertemuan hari ini hanya dihadiri oleh tim teknis yang akan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh BPKP. Selanjutnya BPKP akan mereview mulai dari kebijakan, pelaksanaan survei, hingga metode verifikasi yg dilakukan oleh Sucofindo. "Saya enggak mau berspekulasi dulu sebelum ada hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya dulu ya," kata Isy.

Hasil verifikasi PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk Kemendag sebelumnya menunjukkan utang pemerintah terhadap pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Namun, tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar.

"Kita sedang meminta review oleh auditor negara pemerintah. Hari ini sebenarnya ada pertemuan dengan BPKP mereview hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo," kata Isy di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggonoakhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkanekspor pasir lautlagi.

Menurutnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"IKN misalnya, di sampingnya banyak sekali. Di Batam banyak yang kami tutup (reklamasi). Ada yang bikin resort di Pulau Bawah ditutup, kalau nggak ada izin karena menurut pandangan kami itu merusak lingkungan," katanya, Rabu (31/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Pelaku usaha juga diizinkan untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimuat dalam Pasal 9 PP tersebut.

Bertalian dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10, Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

Pemerintahan Indonesia, tepatnya saat era Presiden Megawati Soekarno Putri pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Siswa Lurus A

Kementerian BUMN Akan Jadikan Waskita Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadikan PT Waskita Karya sebagai anak usaha PT Hutama Karya. Cara yang dilakukan adalah dengan menginbrengkan 70 persen saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ide sementara kita menginbrengkan saham pemerintah ke HK. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," ungkap Tiko, sapaan, akrabnya, di gedung DPR, Senin (5/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat yaitu menyelesaikan Trans Sumatra.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-bid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi pesawat

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Daftar Saham Cuan Pekan Ini, Tambang dan Bank Bisa Jadi Pilihan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 3,16 poin atau minus 0,05 persen ke level 6.633 pada perdagangan pekan lalu.

Tercatat, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,52 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 75,58 miliar.

Dalam rentang Senin-Rabu pekan lalu, indeks saham secara konsisten melemah. Sementara, performa indeks menurun sebesar 1,67 persen.

Peningkatan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa selama sepekan, yakni sebesar 138,5 persen dari 17,460 miliar saham menjadi 41,642 miliar saham. Rata-rata nilai transaksi harian bursa pun turut menguat sebesar 69,67 persen dari Rp10,124 triliun menjadi Rp17,177 triliun.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa turun 5,29 persen dari 1.286.887 transaksi menjadi 1.218.873 transaksi. Selanjutnya, kapitalisasi pasar bursa turun 1,37 persen dari Rp9.484,162 triliun menjadi Rp9.354,254 triliun.

"Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,38 triliun dan sepanjang tahun 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp20,584 triliun," terang Yulianto seperti dikutip dari situs IDX, Rabu (31/5).

Pengamat Pasar Modal Oktavianus Audi memproyeksi IHSG berpotensi menguat terbatas pada pekan ini di level support6.530 dan resistance6.759. Menurutnya, pergerakan indeks saham bakal ditopang oleh optimisme inflasi Indonesia yang menurun pada Mei 2023.

Ia menilai secara konsensus inflasi RI bisa turun kembali menjadi 4,22 persen year on year(yoy). Oktavianus mengatakan penurunan ini akan menjadi yang ke-12 kali berturut-turut dan memberikan sentimen positif untuk pasar.

Pasalnya, hal itu akan memberikan pesan kepada Bank Indonesia (BI) agar dapat melonggarkan kebijakan moneternya. Selain itu, Oktavianus juga menyebut rilis data S&P Manufaktur Indonesia Mei 2023 yang diperkirakan tertahan di level 52, dapat memberikan sentimen positif untuk bursa.

[Gambas:Video CNN]

"Kami melihat sentimen positif untuk pasar seiring dengan industri manufaktur yang bertumbuh dan masih berada di zona ekspansi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (3/6).

Tak cukup sampai di situ, Oktavianus juga menuturkan sentimen positif juga datang dari potensi kenaikan harga minyak mentah seiring dengan pengesahan kesepakatan utang AS dan antisipasi hasil pertemuan OPEC+ yang berencana melakukan pemangkasan produksi.

Menurutnya, secara spesifik hal ini akan memberikan sentimen positif untuk emiten sektor energi. Dalam kondisi seperti ini, Oktavianus menyarankan investor untuk dapat melakukan spekulasi beli didorong sentimen positif tadi.

"Dan pergerakan IHSG yang kembali masuk dalam demand zoneserta berpotensi terjadi penguatan secara teknikal," imbuhnya.

Adapun sejumlah saham yang Oktavianus rekomendasikan untuk dikoleksi, seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang ditutup menguat 1,35 persen ke posisi 3.000 pada pekan lalu. Ia memproyeksi emiten pertambangan itu bisa menyentuh level 3.350 pada pekan depan.

Lalu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI yang ditutup menguat 0,28 persen pada pekan lalu dan bertengger di posisi 9.050. Ia memprediksi BBNI bisa menyentuh posisi 9.600 pekan ini.

Selanjutnya, Oktavianus juga merekomendasikan saham PT Astra International Tbk atau ASII yang pada pekan lalu melemah 0,77 persen ke posisi 6.450. Ia memproyeksi ASII bisa menyentuh level 7.000 pekan ini.

Okatavianus juga merekomendasikan saham PT XL Axiata Tbk atau EXCL yang ditutup menguat 0,76 persen ke posisi 1.985 pada pekan lalu. Ia memproyeksi EXCL bisa menyentuh level 2.250 pada pekan ini.

Sementara itu, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memprediksi IHSG bergerak di rentangsupport6.587 danresistance6.700 selama pekan depan.

Dari sisi sentimen, kata dia, pada sepekan ke depan didominasi dari rilis data ekonomi Indonesia seperti data inflasi dan cadangan devisa. Sementara secara global, investor masih mencermati rilis data neraca dagang dan ekspor-impor AS.

"(Hal itu) kami perkirakan menjadi sentimen positif karena akan mempengaruhi ke ekonomi yang solid apabila rilis datanya baik," kata Herditya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pergerakan IHSG juga bakal ditopang oleh lolosnya AS dari default dan data tenaga kerja yang membaik. Dengan sentimen yang dipaparkan di atas, Herditya menyarankan investor dapat lebih selektif dalam memilih emiten.

Secara teknikal, ia merekomendasikan sejumlah saham yang dapat dikoleksi, seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR yang ditutup melemah 2,5 persen pada pekan lalu dan bertengger di posisi 780. Herditya memprediksi ADMR bisa menyentuh posisi 900 pekan ini.

Kemudian, ada PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR yang pada pekan lalu ditutup melemah 0,22 persen ke posisi 4.530 pekan lalu. Herditya memproyeksi UNVR bisa menyentuh level 4.900 pada pekan ini.

Herditya juga merekomendasikan saham PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang pekan lalu ditutup menguat 1,35 persen ke posisi 3.000. Ia memproteksi MDKA bisa menyentuh level 4.900 pada pekan ini.