gacorslot138

Dewa Gila Pedang Terbalik

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Naga datang ke dunia

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Masalah Aize

Kerajinan Tangan hingga Kopi Jadi 'Oleh******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan para delegasi KTT G20 akan mendapatkan oleh-oleh berupa kerajinan tangan hingga kopi yang diproduksi oleh UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.

Sandi mengatakan souvenir tersebut juga dijajakan di ruang pertemuan utama KTT G20 di The Apurva Kempinski, Bali

"Produk UMKM yang sudah terkurasi mulai dari Sumatra ke Papua dan juga produk kerajinan tangan dan terakhir ada kopi dari beberapa wilayah Indonesia juga disiapkan," ujar Sandi dalam konferensi pers di Bali, Selasa (15/9).

Namun, para kepala negara disebut bebas menentukan pakaian yang akan dikenakan.

"Nanti malam ada dua pilihan, nanti bebas, tapi ada pakaian adat dan nasional yang disiapkan. Nanti ini surprise yang akan diinfokan," ujar Sandi.

KTT G20 berlangsung pada Selasa (15/11) hingga Rabu (16/11). Acara ini dihadiri oleh delegasi dari 17 negara.

Puncak KTT G20 dibuka langsung oleh Presiden Jokowi Jokowi di Nusa Dua, Bali pada Selasa (15/11) pagi.

Jokowi membuka event internasional dalam kapasitasnya sebagai Presiden G20 tahun ini.

Dalam pidato pembukaannya, Jokowi ingin pertemuan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu bisa menghasilkan sesuatu yang konkret untuk membuat dunia lebih baik.

Ia pun mengajak para pemimpin negara-negara G20 bekerja sama untuk pulih dari krisis dan menjaga perdamaian dunia.

Jokowi dalam pidatonya juga berharap G20 bisa mencetak keberhasilan dan bukan kegagalan.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

Buka Global Tourism Forum, Sandiaga Uno Tawarkan Investasi 8 KEK******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menawarkan investasi senilai US$ 6 miliar hingga US$ 8 miliar di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada para investor.

Hal ini disampaikan Sandiaga Uno kepada 200 peserta, termasuk 21 investor potensial dari berbagai negara saat membuka Global Tourism Forum 2022 di Jimbaran, Bali.

"Kami berharap selain dari delapan KEK, ada 12 sustainable tourism project yang kita tawarkan dan 21 investor yang hadir di sini akan mendapatkan pilihan," kata Sandiaga dalam keterangannya dikutip Jumat (18/11).

Harapan tersebut katanya merujuk deklarasi yang disampaikan para pemimpin negara dalam KTT G20, antara lain fleksibilitas dalam kebijakan, stabilitas makro ekonomi.

Selanjutnya, sustainable development goals dan investasi yang sangat diperlukan untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

"Ini semua tercakup dalam Global Tourism Forum, dan pesan dari Bapak Presiden agar kita hentikan perang, kita hentikan kekerasan dengan alasan kemanusiaan untuk kebangkitan kita dan juga masalah pangan dan energi ini yang menjadi salah satu kunci utama kita bisa hadirkan," kata Sandiaga.

"Kedua, Bapak Presiden mengharapkan mereka untuk tinggal lebih lama lagi di Indonesia, di Bali dan lima destinasi super prioritas, mendorong bangkitnya sektor ekonomi kita," tutupnya.

Tong menguasai dunia

Harga Emas Antam Bangkit ke Rp973 Ribu per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp973 ribu per gram pada Selasa (15/11). Harga emas naik Rp3.000 per gram jika dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Tak beda jauh, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp3.000, dari Rp872 ribu menjadi Rp875 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp536,5 ribu, 2 gram Rp1,88 juta, 3 gram Rp2,8 juta, 5 gram Rp4,64 juta, 10 gram Rp9,22 juta, 25 gram Rp22,93 juta, dan 50 gram Rp45,79 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,20 persen menjadi US.773,3 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot melemah 0,14 persen ke US.768,9 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas tertekan hari ini imbas pernyataan Gubernur The Fed Christopher Waller soal suku bunga acuan.

"Rally pada harga emas diperkirakan akan tertahan oleh rebound dolar AS setelah (pernyataan) Wakil Gubernur The Fed Lael Brainard dan Gubernur The Fed Christopher Waller. Keduanya sepakat walau The Fed akan lebih less agresif ke depan, namun suku bunga masih akan terus naik untuk memerangi inflasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.755 per troy ons dan resistance US.785 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

Mayoritas Kripto Perkasa Pagi Ini, Bitcoin Kembali Unjuk Gigi******

Mayoritasaset kripto teratas menguat pagi ini. Penguatan terbesar dialami oleh bitcoin.

Mengutip coinmarketcap.com, Senin (26/9), harga bitcoin menguat 1,87 persen dalam sehari ke US.917 per koin. Namun, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini melemah 1,45 persen.

Penguatan juga terjadi pada ethereum sebesar 1,18 persen ke US.225,79 per koin dalam 24 jam terakhir. Dalam sepekan, ethereum masih merosot 1,92 persen.

Harga dogecoin juga naik 0,59 persen ke US<句子>,086 per koin dalam sehari. Harganya juga naik 0,17 persen sejak minggu lalu.

Berikutnya, penguatan harian dialami oleh BNB sebesar 0,41 persen ke US3,05.

Sementara, harga cardano melemah 0,03 persen ke US<句子>,33 per koin dan Polygon turun US<句子>,23 per keping.

Adapun koin stabil seperti Binance USD dan USD Coin, masing-masing menguat 0,03 persen dan 0,01 persen ke US.

Pagi ini, kapitalisasi pasar aset kripto mencapai US1,03 miliar secara global. Angka itu naik 1,03 persen dibandingkan kemarin.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]