Jalan spiritual yang kekal

duniaslot777

Soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Md: Nggak Ngajak******

Isu terkait mundurkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeruak beberapa belakangan ini, mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar pada 14 Februari mendatang.

Awalnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan akan mundur, kemudian menyusul Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani diisukan hal yang sama.

Seolah menepis kabar tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa saat ini dirinya tengah fokus bekerja.

“Saya bekerja, saya bekerja,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/1/2024).

Sementara itu, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Menkopolhukam pada 2 Februari silam. Dia mengaku mengalami konflik kepentingan yang tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas sebagai menteri dan kampanye sebagai cawapres.

“Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak Bapak Cawapres, jadi menjadi tidak enak, sehingga saya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko,” kata Mahfud saat ditanyai awak media, pada Jumat (2/2/2024).

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi: Saya Nggak Ngajak-Ngajak”

Fantasi Menunggang Naga

bo yang sering maxwin

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Tuan Bintang Bumi

slot link alternatif

1,75 Juta WNI Nyoblos Pemilu 2024 di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur******

“Kemudian kita minta supaya tidak terjadi apa-apa, potensi-potensi pelanggaran segala sesuatunya kita kontrol tetap. Yang di Kuala Lumpur kita maklumi karena jumlah pemilih ini besar, jadi situasional dimanapun ya orang perwakilan itu kami mengikuti segala macamnya, kami minta laporan dan supaya bisa kita kontrol tetap, supaya tidak ada indikasi atau potensi pelanggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sekiranya misalkan ada potensi pelanggaran atau ada potensi menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara administratif tentu akan segera dihentikan situasi tersebut dan kemudian dikoreksi sesegera mungkin.

Kemudian, Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal yang sama, bahwa negara yang paling rawan pelanggaran pemilu sebenarnya di tempat penyelenggaraan yang paling banyak pemilihnya.

“Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia,” katanya, kepada awak media di Kemenlu RI.

Dia mengatakan telah menekankan kepada jajarannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan, serta pihaknya juga sudah menyampingkan wilayah lain di luar negeri.

Sementara itu, Hasyim Asy’ari menegaskan sekali lagi bahwa kotak suara di Kuala Lumpur, surat suara yang disediakan di dalamnya sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2%.

“Kalau kemudian dibagi rata mau 500 pemilih tentu kami pertanyakan apa dasarnya, karena masing-masing kotak suara kan berdasarkan jumlah pemilih di DPT, tidak bisa sembarangan,” tambahnya.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “KPU: 1,75 Juta WNI Nyoblos di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur Malaysia”

Jalan spiritual yang kekal

daftar slot gacor malam ini

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi” 

Transformasi Naga yang Dipanggil

megawin88

Inovasi Industri Mebel, Mahasiswa UNS Raih Medali Perak Presentasi Pimnas 2022******

“Kami senang sekali karena pekerjaan yang dimulai Februari hingga November diapresiasi dengan membawa medali perak ke UNS,” tutur Puthut Alfi dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Mahasiswa UNS Bikin Mesin Purus Kayu Terintegrasi untuk Dorong Produksi Mebel

Meskipun mereka terkendala jarak karena sedang magang di kota yang berbeda, tetapi mereka berusaha bertemu setiap Sabtu atau Minggu di Kampus V UNS untuk latihan presentasi. Melalui inovasi dan berbagai persiapan yang dilakukan Phutut Alfi dan timnya, mereka berhasil menyisihkan berbagai rival dari berbagai perguruan tinggi.

Pimnas ke-35 Tahun 2022 diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 30 November-4 Desember 2022.

“Kami mengidentifikasi bahwa satu proses produksi produk mebel memiliki kendala dari segi efektivitas dan efisiensi waktu produksi saat proses pembuatan purus kayu. Purus kayu merupakan salah satu bagian yang digunakan dalam suatu sambungan purus dan lubang. Sambungan purus dan lubang merupakan teknik menyambung kayu yang paling umum digunakan pada produk-produk mebel, konstruksi bangunan, dan perabot kayu lainnya,” tutur Puthut Alfi saat menerangkan inovasi yang berhasil mereka buat.

Baca Juga: Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional

Mesin yang mereka buat berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pemotongan sekali proses dengan mesin purus kayu yang terintegrasi. Mesin ini dapat meningkatkan efektivitas pemotongan, serta mempercepat proses pembuatan purus kayu. Dalam proses pembuatannya, mereka dibimbing oleh Dr. Danar Susilo Wijayanto.

Puthut Alfi berharap agar pencapaian medali perak kategori presentasi ini menjadi motivasi teman-teman mahasiswa dan UNS pada program PKM tahun depan.

“Kami yakin mahasiswa UNS memiliki potensi yang sama dengan mahasiswa UGM dan IPB. Tinggal bagaimana motivasi berprestasi yang harus disiapkan. UNS bisa, UNS juara!” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Mahasiswa UNS Uns UNS Solo Pimnas Industri Mebel Share

---

Prabowo-Gibran Siap Rangkul Anies-Ganjar Jika Menang di Pilpres 2024

Prabowo-Gibran Siap Rangkul Anies-Ganjar Jika Menang di Pilpres 2024Newswire ,  Chelin Indra Sushmita Jumat, 2 Februari 2024 - 19:11 WIB share SOLOPOS.COM - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berikan sambutan dalam acara 'Suara Muda untuk Prabowo-Gibran, Menjemput Indonesia Maju' di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (27/12024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

SOLO — Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, bersama pasangannya calon wakil presiden (cawapres), Gibran Rakabuming Raka, menyatakan, siap mengayomi dua rivalnya yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, jika kalah pada Pemilu 14 Februari 2024.

“Mereka yang tidak memilih saya, termasuk yang 01, 03, saya tetap akan mengayomi. Saya tetap akan membela,” ucap Prabowo, saat berkampanye di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/2/2024).

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Dalam acara silaturahmi relawan dan deklarasi pemenangan di tempat itu juga, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada rakyat di Sulawesi Selatan yang memberikan kekuatan sekaligus energi kepadanya sehingga jiwa mudanya kembali berkobar.

Ia pun percaya diri hampir semua survei menyebut Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran, sehingga seluruh tim, relawan dan pendukung tidak boleh lengah, tidak boleh sombong, tidak boleh besar kepala. Dia mengingatkan pelajaran nenek moyang tentang ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk.

“Saudara-saudara sekalian, jangan pernah mau mengejek orang lain, jangan pernah mau menghina orang lain, apalagi menghardik, memfitnah jangan. Jangan mau diprovokasi,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Ia menekankan, bangsa Indonesia memiliki masa gemilang di masa mendatang, sebab data dan indikatornya jelas menuju ke arah sana. Hanya saja, untuk mencapai masa gemilang itu syaratnya semua pemimpin bersatu.

“Saya katakan, masa depan kita gemilang. Semua data, semua indikator, semua fakta menuju ke situ. Semua pengamat, semua pakar dalam dan luar negeri mengatakan itu. Tapi, ada syaratnya, semua pemimpin harus bersatu, harus sejuk, harus arif,” paparnya.

“Kalian lebih suka pemimpinmu rukun atau cekcok? Mau pemimpin arif atau keras kepala? Rendah hati atau tukang marah terus? Saudara-saudara semua suku, semua kelompok etnis, semua ras, semua agama, semua bagian dari Indonesia yang saya jumpai, semua ingin persatuan, kerukunan,” lanjut dia.

Prabowo yang masih menjabat Menteri Pertahanan ini mengatakan, bila mana pasangan Prabowo-Gibran diberikan mandat oleh rakyat, maka mereka akan mengulurkan tangan, merangkul semua kekuatan demi keutuhan, persatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

“Pak Jokowi sudah memberikan contoh. (Pada) 2019 beliau menang (Pilpres), tapi beliau ajak saya gabung, dan saya siap bergabung walau dikalahkan. Ini untuk berbakti, untuk rakyat Indonesia. Ingat debat Pilpres 2019, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tidak pernah saling menyakiti, saling mengejek, menghujat, apalagi memberikan nilai kecil,” katanya.

“Setelah saya masuk jadi tim Jokowi, saya saksi beliau bekerja luar biasa untuk rakyat. Semuanya tokoh-tokoh bekerja untuk rakyat Indonesia. Saya saksinya. Coba hitung berapa kilometer jalan, pelabuhan, bandara, waduk, semua dibangun oleh presiden Jokowi dan pemerintahnya,” sambung dia menjelaskan.

Bintang besar yang paling mempesona

daftar slot yang gacor

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).