link slot bonus new member tanpa deposit

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Industri Pangan dan Energi Jadi Kunci Hindari Resesi******

Pemerintah perlu fokus menjaga ketahanan industri pangandan energi untuk menghindari ancaman resesi.

Ekonom senior Indef Aviliani mengatakan kedua komponen tersebut menentukan fundamental perekonomian di tengah berbagai gejolak dari global akibat perang Rusia-Ukraina.

Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dan kaya akan produksi pangan sendiri.

Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup, tinggal bagaimana memaksimalkan pengolahannya agar tidak bergantung pada impor.

"Kita punya energi di mana-mana. Jadi pangan dan energi menurut saya industri pokok penting yang perlu dipikirin oleh pemerintah untuk tahan terhadap resesi," jelasnya.

Untuk mengembangkan dan memperkuat ketahanan pangan, Aviliani menyarankan pemerintah untuk melihat produk apa yang bisa dijadikan andalan baru. Sehingga, tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tapi juga bisa menjadi andalan ekspor baru.

"Mungkin ke depan perlu membuat lagi di departemen perindustrian ya, perlu membuat apa lagi, mana sih komoditas yang punya kompetisi yang tinggi untuk kita berikan insentif dan itu menjadi andalan ekspor kita," kata dia.

Menurutnya, penambahan komoditas sebagai andalan baru ekspor ini nantinya berdampak pada perekonomian nasional. Selain itu, kekhawatiran akan penurunan ekspor di tengah meredanya boomkomoditas bisa terhindarkan.

"Kalau kita enggak mau memperbaiki struktur ekspor kita yang terjadi kita selalu akan defisit terus neraca nya. Ini tidak bagus karena nanti dampaknya ke penurunan nilai tukar dan perekonomian. Jadi harus diperbaiki," pungkasnya.

Sebagai informasi, kondisi perekonomian global saat ini memang tengah dihadapkan oleh ancaman krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Perang ini menyebabkan harga energi melonjak dan pangan langka akibat terganggunya rantai pasok.

[Gambas:Video CNN]

Kamp pelatihan iblis

Intip Harta Ciliandra Fangiono, Orang Terkaya Paling Muda di RI******

Ciliandra Fangiono, seorang CEO perusahaanSingapuraberusia 46 tahun, dinobatkan sebagai orang terkaya termuda di Indonesia berdasarkan daftar Forbesbertajuk 2022 Indonesia's 50 Richest.

Mengutip Forbes, Senin (12/12), ia menempati posisi 20 orang paling tajir di Tanah Air. Tercatat kekayaan Ciliandra mencapai US,2 miliar atau setara Rp34,41 triliun (asumsi kurs Rp15.644 per dolar AS).

Pada tahun sebelumnya, Ciliandra masih berada di posisi 24 orang terkaya di Indonesia. Saat itu, kekayaannya mencapai US,83 miliar.

First Resources memiliki puluhan pabrik pengolahan sawit yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Perusahaan itu berdiri 1992 dan terdaftar di Bursa Singapura sejak 2007 lalu.

Tak hanya perkebunan dan pabrik kelapa sawit, First Resources melalui pabrik penyulingan mereka juga memproses produksi CPO dan inti sawit menjadi produk berbasis kelapa sawit, seperti; biodiesel, minyak inti sawit, bleached and deodorzed olein dan RBD stearin.

Dari perusahaan ini lah kekayaan Ciliandra terkumpul. Namun, sebelum bergabung dengan bisnis keluarga, Ciliandra bekerja di divisi perbankan investasi Merrill Lynch di Singapura selama beberapa tahun.

Hingga akhirnya setelah menamatkan karirnya di situ, ia masuk ke First Resources. Berbekal pengetahuan soal merger, akuisisi dan pengetahuan bisnis umum baik di sekolah maupun tempat kerjanya, ia berhasil tampil cemerlang di First Resources.

Hingga pada 2007, atau saat usianya masih belia, ia sudah dipercaya duduk di jajaran dewan direksi perusahaan. Selama duduk di posisi itu, ia berhasil memainkan peranan kunci dalam memetakan arah dan strategi bisnis perusahaan.

Di bawah komandonya juga, perusahaan berhasil memperluas aset. Lahan perkebunan yang tadinya hanya seluas 146 ribu hektare berhasil meningkat jadi 247 ribu hektare.

Selama masa kepemimpinannya juga, dia berhasil membangun Ciliandra Perkasa. Perusahaan itu fokus di sektor pengilangan dan produksi minyak sawit.

Keberadaan Ciliandra Perkasa ini membuat perusahaan inti jadi lebih mudah dapat akses minyak sawit yang lebih baik.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Raja Makanan

Laju IHSG Dibayangi Rupiah, Menguat Tapi Terbatas******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan hari ini, Selasa (13/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memaparkan IHSG menunjukkan upaya untuk keluar dari masa konsolidasinya.

"IHSG hari ini berpeluang untuk menguat terbatas. Pergerakan IHSG saat ini menunjukkan upaya untuk keluar dari rentang konsolidasi wajarnya," kata Willian dalam riset hariannya.

"Dan masih tercatatnya capital inflowsecara year-to-date masih menunjukkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.676 dan resistance 6.834. Dengan saham pilihan, ia merekomendasikan BBCA, TLKM, ITMG, AKRA, UNVR, CTRA, ICBP, serta LSIP.

Sementara, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih akan melemah karena berada dalam fase bearish.

Bearishialah tren pergerakan saham yang diam dan cenderung turun. "Pergerakan IHSG masih berada pada fase bearishnya," jelasnya.

Meski demikian, selama IHSG tidak terkoreksi ke bawah 6.641, maka IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji level 6.799-6.847.

Herditya memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.607 dan resistance 6.747.

Adapun saham pilihannya adalah INDF, IPPE, ITMG, dan KRYA.

IHSG ditutup di level 6.734 pada Senin (12/12). Indeks saham perlahan menguat 19,33 poin atau plus 0,29 persen usai tertekan selama tujuh hari belakangan.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,17triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,68 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 316 saham menguat, 226 terkoreksi, dan 162 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Erick Thohir Pangkas Direksi Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memangkas jajaran direksi Angkasa Pura I(AP I). Pemangkasan itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Senin (12/12) kemarin, dua jabatan direktur di AP I dipangkas.

Kini hanya ada enam direktur di Angkasa Pura I. Dua jabatan yang dihapus itu adalah direktur sdm dan umum yang terakhir dijabat oleh M Arifin Firdaus serta direktur pemasaran dan pelayanan yang ditempati Devy Suradji.

Perubahan itu dituangkan dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-287/MBU/12/2022 tertanggal 12 Desember Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Angkasa Pura I.

Melalui RUPS itu juga, Erick Thohir juga kembali menetapkan Faik Fahmi sebagai Direktur Utama.

Lebih jauh, terdapat perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas direksi. Pertama mengalihkan Dendi Tegar Danianto dengan jabatan Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Komersial dan Pelayanan.

Kemudian, Israwadi yang sebelumnya menjabat sebagai direktur kepatuhan, aset, dan pengadaan berubah nama menjadi direktur human capital.

"Kami menyambut hasil RUPS ini dengan baik. Kami optimistis perubahan susunan jabatan anggota direksi ini dapat membawa perusahaan ke arah yang semakin baik," ujar Rahadian.

Susunan Direksi PT Angkasa Pura I terbaru menjadi:
1. Direktur Utama: Faik Fahmi
2. Direktur Operasi: Wendo Asrul Rose
3. Direktur Teknik: Lukman F. Laisa
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Yudi Rizkyardie Darun
5. Direktur Human Capital: Israwadi
6. Direktur Komersial dan Pelayanan: Dendi Tegar Danianto

[Gambas:Video CNN]

Pistol Tuhan menangis darah

Bahlil Soal RI kalah di WTO: Sampai Lubang Jarum Pun Kami Hadapi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Menurutnya, Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Sebab itu,  hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun. Padahal Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan UE mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di UE, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]