petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot yang paling gacor

pinjol ojk terbaik 981Jutaan kata 489327Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot yang paling gacor》

Kepala BKKBN ingatkan Provinsi Aceh optimalkan bonus demografi ******

Kepala BKKBN ingatkan Provinsi Aceh optimalkan bonus demografi 
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (ANTARA/HO-BKKBN)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan agar Provinsi Aceh terus mengoptimalkan bonus demografi, mengingat di beberapa provinsi sudah mulai meninggalkan bonus demografi ini.   

"Untuk skala nasional, kita sudah meninggalkan bonus demografi, karena puncak bonus demografi saat rasio ketergantungan (dependency ratio) 44,33," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  

Hasto menyampaikan, Aceh saat ini masih menuju bonus demografi karena usia produktif ada di angka 67,56 persen, tetapi rasio ketergantungan du tahun 2023 masih cukup berat, yakni 48,01.  

"Dengan kondisi seperti itu, artinya setiap 100 orang bekerja di Aceh harus menanggung 48 orang, dan puncak bonus demografi itu terjadi apabila yang bekerja dan yang ditanggung proporsinya kecil," ujar dia.

Untuk itu, ia mengingatkan agar bonus demografi mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena apabila menginginkan pendapatan per kapita naik, maka seluruh pihak harus memperjuangkan peningkatan angka tersebut meski berat.  

"Jadi secara nasional, kita sudah meninggalkan puncak bonus demografi, maka kalau stunting enggak turun, sedih, kita akan terjebak dalam pendapatan kelas menengah atau middle income trap," ucapnya.  

Kondisi pendapatan kelas menengah yakni saat sebuah negara sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi.

Provinsi Aceh, lanjut dia, mempunyai prospek di tahun 2027 karena angka ketergantungannya rendah, tetapi setelah 2027, Aceh akan meninggalkan puncak bonus demografi sehingga harus tetap waspada, karena akan dipenuhi oleh penduduk usia tua atau aging population, mengingat angka harapan hidup meningkat, sehingga mereka harus diberdayakan agar produktif.

"Kalau balitanya terlalu banyak, bisa digeber melalui pasang kondom, pasang kontrasepsi IUD, terapi kalau lansianya terlalu banyak, bagaimana menurunkannya?" tuturnya.

Ia menegaskan, program menurunkan jumlah lansia tidak ada, oleh karena itu, beban lansia tidak akan bisa ditolak, dan apabila tidak dioptimalkan, maka pada tahun 2035 akan banyak lansia yang panjang umur tetapi rata-rata pendidikan dan ekonominya rendah.

"Untuk menyikapi hal tersebut, saya mengimbau data kependudukan harus dihidupkan, dan visi ke depan harus berbasis data, itu harus dihidupkan. Penting sekali untuk mengupas data," kata Hasto.

Baca juga: Kepala BKKBN: Remaja penentu kualitas SDM dan bonus demografi

Baca juga: Presiden minta Forum Rektor siapkan SDM unggul agar RI tak tertinggal

Baca juga: Pemerintah siapkan pendidikan vokasi hadapi bonus demografi

Baca juga: Kepala BKKBN: Posyandu remaja kunci produktif hadapi bonus demografi


 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

BPSDM Perhubungan persiapkan tenaga terampil bidang transportasi darat******

BPSDM Perhubungan persiapkan tenaga terampil bidang transportasi darat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah  menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pemberdayaan Masyarakat (DPM) secara gratis bagi masyarakat wilayah Kalimantan Barat , di Mempawah. ANTARA/HO-BPSDM Perhubungan.
Kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif, yang mana kegiatan DPM ini merupakan kesempatan yang baik untuk masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang tentu bermanfaat untuk menunjang kegiatan masyarakat bidang transportasi.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah, Kalimantan Barat, berkomitmen untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga terampil bidang transportasi darat.

Untuk itu, kata Kepala Bidang Pelatihan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Farida Makhmudah, BPSDM Perhubungan melalui BPPTD Mempawah menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pemberdayaan Masyarakat (DPM) secara gratis bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif, yang mana kegiatan DPM ini merupakan kesempatan yang baik untuk masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang tentu bermanfaat untuk menunjang kegiatan masyarakat bidang transportasi," kata Farida dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Unhas dan Kemenhub kerja sama peningkatan SDM transportasi

Menurut Farida, diklat ini memiliki tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab di sektor transportasi, meningkatkan pelayanan publik atas jasa transportasi, meningkatkan keterampilan masyarakat untuk membantu mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi, serta menjaga keselamatan dan keamanan transportasi.

“Saya berharap dengan pelaksanaan DPM ini, dapat memberikan dampak yang baik serta dapat membantu dalam peningkatan kinerja dan keselamatan transportasi dan sekaligus berkontribusi positif bagi peningkatan sektor ekonomi di wilayah Kalbar” katanya.

Kepala BPPTD Mempawah, Arif Kurniawan menjelaskan bahwa diklat ini merupakan kerjasama antara pihaknya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Provinsi Kalimantan Barat.

“Kegiatan diklat ini dilaksanakan terdiri atas dua jenis diklat yaitu enam Angkatan Diklat Kecakapan Awak Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 150 orang peserta dan Diklat Pengelasan Dasar dua Angkatan sebanyak 50 orang peserta yang seluruhnya berasal dari masyarakat di lingkungan Kalimantan Barat,” katanya.

Baca juga: Kemenhub siapkan 18 stasiun kereta api layani mudik motor gratis

Dijelaskan Arif bahwa Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan selama satu minggu terdiri dari pembelajaran teori dan praktek dengan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

“Untuk itu kami di BPSDMP khususnya di BPPTD Mempawah hadir untuk mendidik putra putri bangsa, masyarakat umum khususnya di sekitar Kalimantan agar memiliki kompetensi dan menjadi tenaga-tenaga yang produktif,” katanya.

Pada diklat yang bertujuan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kompetensi khususnya di bidang transportasi darat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dan Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan DPM yang dilaksanakan di BP2TD Mempawah pada 4-8 Maret 2024 memiliki jumlah peserta sejumlah 200 orang yang terdiri dari 150 orang peserta Diklat Kecakapan Awak Kapal ASDP dan 50 orang peserta Diklat Pengelasan Dasar.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:toko voucher

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
panenjp
slot bonus new member 200 di awal
maxwin jp
tafsir mimpi 2 angka
togelhoki8
spg slot77
rtp deltabet88
game slot88
tarikan jp paus vip 2
Daftar isi semua bab
Bab 1 sultanmpo
Bab 2 mpo007 slot
Bab 3 maxwin jackpot
Bab 4 togel galaxy
Bab 5 trislot96
Bab 6 aplikasi kredivo terbaru
Bab 7 patio chairs
Bab 8 rtp toto88
Bab 9 perak777
Bab 10 mpgoal
Bab 11 livedrawhktercepat
Bab 12 cbrbet
Bab 13 imdobet
Bab 14 tafsir mimpi jitu
Bab 15 intan123
Bab 16 ppnusa
Bab 17 prediksi england togel
Bab 18 agen gacor 898
Bab 19 slot terbaru dan gacor
Bab 20 amanahtoto login
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2972bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Peri dokter ajaib

goncengqq
Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang
Ilustrasi - Para petugas medis berjalan di sebuah rumah sakit di Daegu, Korea Selatan, pada 15 Maret 2000. ANTARA/Lee Sang-ho/Xinhua/tm
Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.

“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

maniak kecepatan

panenslot
Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang
Ilustrasi - Para petugas medis berjalan di sebuah rumah sakit di Daegu, Korea Selatan, pada 15 Maret 2000. ANTARA/Lee Sang-ho/Xinhua/tm
Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.

“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal Dinasti Song

situs 138 paling gacor
Iriana dan OASE KIM sosialisasikan ketahanan pangan kepada siswa SD
Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wury Ma'ruf Amin bersama anggota OASE KIM menyosialisasikan ketahanan pangan kepada para siswa SD di Alun-Alun Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut masyarakat lain yang masih membutuhkan.
Jakarta (ANTARA) - Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wury Ma'ruf Amin bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menyosialisasikan ketahanan pangan kepada para siswa sekolah dasar di Alun-Alun Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Rangkaian kegiatan sosialisasi melalui gerakan stop boros pangan ini merupakan kolaborasi OASE KIM bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat yang diketuai oleh Tri Tito Karnavian, TP PKK daerah, dan Badan Pangan Nasional.

"Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut masyarakat lain yang masih membutuhkan," kata Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian dalam keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pemprov DKI tanam 30 ribu bibit cabai untuk jaga ketahanan pangan

Tri menjelaskan bahwa gerakan stop boros pangan merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan secukupnya.

Setelah menyosialisasikan gerakan stop boros pangan, Iriana dan Wury melakukan gerakan tanam cabai nasional bersama dengan TP PKK seluruh Indonesia melalui konferensi video.

Gerakan penanaman cabai nasional diharapkan mampu membantu mencukupi kebutuhan cabai skala rumah tangga. "Diharapkan dengan penanaman cabai nasional ini kita bisa membantu menurunkan inflasi di mana harga cabai sekarang cukup tinggi," kata Tri Tito.

Selain kedua kegiatan tersebut, Iriana, Wury, dan para anggota OASE KIM menebar benih ikan bersama masyarakat di Situ Citatah, Alun-alun Cirimekar.

Kegiatan penaburan benih ikan juga merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan kolam atau lahan yang ada untuk budidaya ikan.

"Ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mempunyai kolam-kolam sendiri, memanfaatkan halamannya sendiri kalau memang itu cukup. Tidak hanya punya lahan, tapi juga punya sistem memakai ember dan lain-lain," kata Tri Tito.

Baca juga: Anggota DPR minta Bapanas fokus bangun ketahanan pangan

Tri Tito pun berharap kegiatan sosialisasi oleh Iriana, Wury, dan anggota OASE KIM dapat memberikan edukasi ketahanan pangan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa TP PKK turut menyukseskan program pemerintah.

Tim Penggerak PKK berdasarkan Perpres Nomor 99 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menjadi mitra dalam menyukseskan program-program pemerintah.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Vampir di Kota Berbeda

lancar slot
KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar. ANTARA/HO-Kemen PPPA/am
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pendampingan terhadap SR (17) dan ER (14), dua anak perempuan yang menjadi korban perundungan remaja di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"TKP di Batam dan sudah dalam penanganan kepolisian dan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Batam," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Korban mengalami perundungan yang dilakukan oleh empat pelaku yang terdiri atas seorang perempuan dewasa berinisial NU (18), dan tiga anak perempuan berinisial RSS (14), M (15), dan AK (14).

Para pelaku merupakan teman korban.

Perundungan dilakukan karena pelaku merasa kesal kepada korban yang diduga mengambil barang milik pelaku. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban menjelek-jelekkan pelaku.

Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Balerang dan telah melakukan penjangkauan kepada korban.

Baca juga: Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua-anak cegah bullying

Baca juga: Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong

Pada Senin (4/3), UPTD PPA Kota Batam akan melakukan asesmen sosial dan akan menjadwalkan layanan psikologi pada korban.

"Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban," kata Nahar.

Selain itu, pihaknya juga terus memantau proses hukum yang saat ini masih berjalan di Polresta Balerang, Batam.

Sebelumnya, rekaman video perundungan ini beredar di media sosial.

Perundungan diduga terjadi pada Rabu (28/2), yang membuat korban mengalami luka di tangan, leher, kepala, wajah, dan punggung.

Selanjutnya pada Jumat (1/3), polisi mengamankan empat pelaku.

Baca juga: Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan

Baca juga: Polresta Malang Kota selidiki dugaan perundungan pelajar SMP

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

tuan perak

situs slot gacor hari ini pragmatic play
Sudin KPKP Jakpus selenggarakan sembako murah untuk tekan harga pangan
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi (ketiga kanan) saat melayani warga pada gelaran sembako murah di halaman Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Program tersebut  sudah digelar beberapa kali di sejumlah wilayah
Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) Jakarta Pusat menyelenggarakan kegiatan penjualan sembako murah untuk menekan harga pangan menjelang bulan Ramadhan.

“Kegiatan ini menggandeng program tanggungjawab sosial perusahaan sehingga harganya bisa menjadi sangat terjangkau dari Rp135 ribu menjadi Rp100 ribu sudah mendapat beberapa barang (items) terdiri atas beras, minyak goreng, terigu, gula,” kata Kepala Suku Dinas, Penty Yunesi Pudyastuti ​​​​​​​ di Jakarta, Senin.

Program tersebut  sudah digelar beberapa kali di sejumlah wilayah. Hari ini, kegiatan sembako murah juga dilakukan kembali di kedai Swadarma, Kecamatan Tanah Abang.

Di samping itu, Penty juga menjelaskan selain dengan program sembako murah, gerakan menanam cabai di wilayah Jakarta Pusat juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan mengatasi kenaikan harga.

Sehingga, untuk kebutuhan cabai minimal bisa terpenuhi untuk kebutuhan rumah tangga, lanjut Penty.

Selain itu, Satuan tugas (satgas) pangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus melakukan pemantauan stok, harga, dan mutu beras di Jakarta secara rutin menjelang Ramadhan 2024.

Pemprov DKI Jakarta pun turut menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan antar pelaku usaha dengan konsep kerja sama bisnis (business to busienss/ b2b) dengan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya.
Baca juga: Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari
Baca juga: Wali Kota: Stok dan harga beras di Jakarta Barat terkendali
Baca juga: Meski hujan, warga Jaksel tetap berburu sembako murah

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

bbnt4d
Anggota OPEC+ perpanjang pemangkasan produksi minyak hingga Q2 2024
(Xinhua)
Wina (ANTARA) - Beberapa anggota OPEC+ pada Minggu (3/3) mengumumkan perpanjangan pemangkasan produksi minyak hingga kuartal kedua (Q2) 2024 guna mendukung "stabilitas dan keseimbangan pasar minyak."

OPEC+ adalah kelompok produsen minyak yang terdiri dari negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dan sekutunya.

OPEC pada Minggu malam waktu setempat menyatakan bahwa Sekretariatnya "mencatat pengumuman" dari beberapa negara OPEC+ tersebut mengenai perpanjangan pemangkasan sukarela tambahan sebesar 2,2 juta barel per hari (bph) untuk Q2 2024.

OPEC menjelaskan bahwa pengurangan tambahan ini diambil dari kuota yang disepakati dalam pertemuan tingkat menteri OPEC+ pada Juni 2023 lalu. Pengurangan ini merupakan tambahan dari pengurangan produksi sukarela yang diumumkan oleh negara-negara OPEC+ pada April tahun lalu dan kemudian diperpanjang hingga akhir 2024, kata OPEC.

Pada November 2023, Arab Saudi, Rusia, dan beberapa negara OPEC+ lainnya mengumumkan pemangkasan produksi secara sukarela dengan total sekitar 2,2 juta bph untuk kuartal pertama (Q1) tahun ini.

Kementerian Energi Arab Saudi pada Minggu mengatakan bahwa negaranya, yang merupakan pemimpin de facto OPEC, akan memperpanjang pemangkasan produksi sukarela sebesar 1 juta bph hingga akhir Juni tahun ini. Negara tersebut akan memproduksi minyak sekitar 9 juta bph sampai akhir Q2 tahun ini, kata kementerian itu.
 
 (Xinhua)


Rusia, sekutu utama OPEC, juga mengumumkan pemangkasan sukarela sebesar 471.000 bph dari produksi dan ekspor minyak mentahnya untuk Q2. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pemangkasan 500.000 bph di Q1.

Negara-negara OPEC+ lainnya, termasuk Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman, juga memperpanjang pemangkasan produksi sukarela mereka hingga Q2 2024.

Namun, pernyataan OPEC menyebutkan bahwa pemangkasan sukarela ini "akan disesuaikan secara bertahap tergantung pada kondisi pasar" guna mendukung stabilitas pasar setelah bulan Juni.

Negara-negara OPEC+ akan mengadakan pertemuan tingkat menteri pada Juni mendatang guna membahas target produksi. 


 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024