tagihan kredivo

cara dapat uang modal hp 886Jutaan kata 244499Orang-orang telah membaca serialisasi

《tagihan kredivo》

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Luhut Klaim E******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim kehadirane-kataloguntuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengurangi kasus korupsi.

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

Menurut dia, penggunaan belanja produk dalam negeri dengan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.

"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.

Di sisi lain, proses belanja tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satunya memastikan efisiensi dan produk tersebut memang produk dalam negeri.

"Jadi kita harus betul target, jadi UMKM itu harus betul menikmati penggunaan produk dalam negeri yang (mencapai) Rp1.600 triliun. Dan angkanya itu terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kita," imbuhnya.

Selain itu, belanja produk dalam negeri memanfaatkan sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah (government technology) juga memberi ruang lebih besar efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kebocoran.

Misalnya, Luhut menjelaskan dengan teknologi pemerintah tersebut belanja untuk subsidi pupuk hingga alokasi bantuan sosial (bansos) sesuai dengan target sasaran.

"Tapi dengan sekarang kita sedang berjalan ke arah tadi gov tech itu yang sekarang sedang dikerjakan, dan kita harap paling tidak sampai Dukcapil itu bisa selesai bulan Juli ini, itu akan membuat Indonesia lebih maju lagi satu langkah. Jadi orang yang mau korupsi-korupsi ya makin susah," tegasnya.

Adanya transparansi dan digitalisasi belanja produk dalam negeri itu, kata Luhut, juga mulai ditiru negara lain. Misalnya Kenya yang 100 persen menerapkan hal yang sama.

[Gambas:Video CNN]

GoTo Janji Migrasi Transaksi TikTok ke Tokopedia Beres 1,5 Bulan Lagi******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk aliasGoTo berjanji migrasi atau perpindahan transaksi dari TikTok ke Tokopedia rampung 1,5 bulan lagi, di tengah rencana pemanggilan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan progres integrasi dan migrasi kedua aplikasi tersebut hampir rampung. Bahkan, dalam bahan paparannya dituliskan sudah mendekati penyelesaian alias hampir 100 persen.

"Proses integrasi dan migrasi sistem berjalan dengan baik, semua pihak berkomunikasi dengan kementerian terkait, dan sepanjang sepengetahuan kami proses ini pada hari ini sudah hampir selesai," klaim Patrick dalam Paparan Publik Insidental GoTo secara virtual, Rabu (28/2).

Patrick berjanji para pengguna kedua aplikasi tersebut tetap akan memiliki pengalaman belanja yang nyaman. Ia menyebut bakal ada pembagian fungsi dari TikTok dan Tokopedia.

Menurutnya, promosi toko online akan dilakukan di sistem elektronik TikTok. Sementara itu, belanja dan proses transaksi secara keseluruhan berlangsung di sistem elektronik backend Tokopedia.

"Hal ini memberikan pengalaman yang baik bagi pembeli dan tetap memastikan data dan sistem tetap terpisah sesuai dengan peraturan pemerintah. Penyelesaian transaksi akan dilakukan di sistem mitra pembayaran seperti biasa," tandasnya.

TikTok sudah resmi mengakuisisi 75 persen saham GoTo seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS) sejak 11 Desember 2023. Usai akuisisi itu, GoTo mengatakan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia kini dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke tanah air dengan menggandeng Tokopedia tak langsung mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang diharamkan di Indonesia.

Dengan kata lain, TikTok masih belum mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Bahkan, Kemendag menyatakan akan memanggil manajemen platform TikTok dan Tokopedia untuk melihat kepatuhan perusahaan tersebut. Kemendag mengawasi penuh progres migrasi TikTop Shop ke Tokopedia agar tidak terjadi pelanggaran sesuai aturan yang ada.

"Iya dipanggil, untuk lihat comply-nya. 'Kan kemarin sudah tinggal 25 persen (sisa migrasi), dua minggu atau tiga minggu yang lalu," ucap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Label：gopay138、slot gacor wd 20k、sniper 4d slot

Terkait：mpo1551、gadun toto slot、slot 136、data keluaran sdy、paito xiamen lottery、kredivo tidak bisa dipakai、game togel terpercaya、pengajuan kta online、tafsir mimpi 40、gacor 500 slot

bab terbaru：link slot malam ini（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10