data togel hk 833Jutaan kata 178646Orang-orang telah membaca serialisasi
《bookiepalace》
Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******
"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.
Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.
Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.
Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu
Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.
"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.
Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.
RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.
Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.
Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.
Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
IHSG Perkasa ke 6.921 di Awal Pekan******
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.921 pada Senin (29/8). Indeks saham menguat 26,28 poin atau 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,41 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,24 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 280 saham menguat, 258 terkoreksi, dan 214 lainnya stagnan.
Mengikuti, bursa saham Eropa juga ikut menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,07 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,39 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,57 persen.
Senada dengan Asia dan Eropa, saham Amerika juga ikut melemah. Indeks S&P 500 menguat 0,67 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,54 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga menguat 0,94 persen.
[Gambas:Video CNN]
IHSG Menguat ke Posisi 6.957 Meski 268 Saham Ambruk******
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.957 pada Selasa (29/8) sore. Indeks saham menguat 36,1 poin atau 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,59 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,3 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 256 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 230 lainnya stagnan.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,18 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 1,97 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan 0,34 persen.
Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 1,49 persen, indeks DAX di Jerman 0,42 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis 0,36 persen.
Menyusul Asia dan Eropa, bursa Amerika juga ramai-ramai menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,63 persen, indeks NYSE Composite 0,71 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga 0,84 persen.
[Gambas:Video CNN]
Label:97 togel、rajacuan69、permainan slot yang gacor malam ini
Terkait:paito 3 pasaran、pinjaman mudah di acc、akun slot gacor 2022、depo bonus new member、goncengqq、situs slot trending、slot paling hoki hari ini、slot gacor hari、rtp zeus138、akun slot gacor maxwin
bab terbaru:cara pasang togel via online(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.
"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).
"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.
Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.
Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.
"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.
Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.
"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.
Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.
"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.
Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.
Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.
(rir/rir)Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengaku banyak utang budi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
"Dengan PUPR saya banyak utang budi. Karena saat Asian Games (2018) ketika kita mau dicabut (status tuan rumah) dipindahkan ke China, Pak Basuki (Menteri PUPR) ini figur sentral yang menjanjikan, 'Jangan, Indonesia bisa!" ungkap Erick dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).
"Akhirnya membangun Wisma Atlet dalam 9 bulan. Alhamdulillah Wisma Atlet juga pada saat covid digunakan sebagai rumah sakit covid terbesar saya rasa di Asia Tenggara," sambungnya.
Iwan membacakan naskah sambutan Menteri PUPR Basuki. Dalam teks sambutannya, Basuki mengingatkan pentingnya memberantas backlog alias kepemilikan rumah yang masih kurang dari kebutuhan.
"Dalam data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2021, backlog ada 12,7 juta dengan pertumbuhan keluarga baru mencapai 700-800 keluarga per tahun," kata Iwan membacakan teks sambutan Basuki.
Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan rumah layak huni bisa terus meningkat. Kementerian PUPR menargetkan 70 persen akses rumah layak huni dicapai pada 2024 mendatang.
[Gambas:Video CNN]
PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).
"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).
Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.
Lihat Juga :![]() |
"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.
Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.
Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.
Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.
Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Pilihan Redaksi
|
Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.
"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).
Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.
Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.
"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
Pemerintah tengah mengkaji kenaikan subsidi konversi motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Hal itu dilakukan agar masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke listrik.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana itu juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan tingkat polusi udara di Jabodetabek.
"Penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp7 juta ke Rp10 juta untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," kata Ridwan usai rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).
"Tanya sama Pak RK (Ridwan Kamil), yang penting kan bukan dari mulut saya. Pasti kebijakannya di saya," katanya singkat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengimbau agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik agar tercipta kualitas udara yang baik, khususnya di Jakarta. Menurutnya, kontribusi kendaraan bermotor bahan bakar fosil terhadap polusi udara lebih dari 50 persen.
"Oleh karenanya kami mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar," ujar Budi, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (13/8).
Realisasi program subsidi konversi motor listrik Rp7 juta sendiri masih terbilang minim. Per Juli lalu, realisasinya baru sekitar 5.000 unit. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi subsidi menjangkau 200 ribu unit.
[Gambas:Video CNN]
Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP.Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
《bookiepalace》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,javaplay88 situs judi slot gacor idn poker casino sportsbook terbaikHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bookiepalace》bab terbaru。