bosvip88

jalan menuju keabadian

Jokowi Resmikan Kereta Cepat Whoosh, Tercepat se******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) WHOOSH di Stasiun Halim, Jakarta Timur pada hari ini, Senin (2/10).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Stasiun Halim sejak pukul 07.00 WIB sudah terdapat empat KCJB berwarna silver merah yang telah bersiaga. Keempat KCJB itu terparkir di peron 1, 2, 5 dan 6. Namun, peresmian baru dilakukan pukul 09.00 WIB.

"Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh dioperasikan," kata Jokowi. Setelah itu Jokowi pun menandatangani prasasti sebagai simbol diresmikannya KCJB.

"Kereta Jakarta Bandung ini merupakan kereta pertama tercepat di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 360 km per jam," ujarnya.

Nama WHOOSH diambil dari suara kereta yang berjalan secara cepat. Selain itu WHOOSH juga merupakan singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.

Dalam peresmian ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan), Menteri Perhubungan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Kemudian, Ketua Wantimpres Wiranto, Anggota Wantimpres Agung Laksono, Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Jazilul Fawaid, Arsul Sani.

Setelah meresmikan KCJB, Jokowi dan jajaran kementerian pun memasuki salah satu WHOOSH. Jokowi langsung mencoba kereta cepat itu sampai ke Padalarang, Bandung.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Namun, dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Pemerintah Akan Blokir Media Sosial Bandel Usai Dua Kali Peringatan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan media sosial yang melanggar aturan pemisahan e-commerce akan diblokir, usai diberi dua kali peringatan. 

Pemblokiran itu sesuai dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

"Tentu kalau melanggar ada peringatan satu, peringatan dua, dan pada saatnya nanti Kominfo tentu bisa memblokir," kata dia di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa praktik berjualan di jagat maya harus dipisah antara sosial media dengan e-commerce. Sehingga tidak boleh lagi ada yang namanya social commerce. 

Kendati demikian apabila pihaknya menemukan ada praktik social commerce, maka Kemendag akan menyurati hingga dua kali, kemudian akan diteruskan kepada Kemenkominfo untuk diblokir.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Sebelumnya, Zulhas resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh sejumlah pedagang, seperti di antaranya pedagang tekstil di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pedagang mengeluh sepi karena harga yang ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop jauh lebih murah.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya masih memantau situasi sepekan ke depan, untuk menutup toko daring TikTok Shop.

"Kemendag kasih waktu sepekan bagi TikTok untuk tutup dan pisahkan e-commerce dari media sosialnya. Kominfo.lihat dulu perkembangan sepekan mendatang," ujarnya, dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/9) malam.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Biar Gajian Enggak Cuma Lewat, Belanja Bulanan di Transmart Aja******

Mau belanja bulanan, tapi takut boros dan bikin gajian cuma lewat doang? Nih, ada caranya.

Caranya, belanja bulanan di Transmart saat pesta diskon seharian alias Full Day Sale pada Minggu (1/10) mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai se-Indonesia.

Lihat Juga : Buruan Gercep ke Transmart Full Day Sale, Selagi Masih Ada Waktu

Selain itu, ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pengguna metode pembayaran Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Wah, kapan lagi belanja bulanan dapat double discountbegini? Ya cuma di Transmart lah! Harga produk diskonnya dijamin lebih murah dari toko lain.

Enggak percaya? Yuk langsung aja buktikan belanja di Transmart Full Day Sale dengan mengunjungi gerai terdekat.

Ingat! Transmart Full Day Sale ini berlangsung seharian ini aja! Mumpung masih ada waktu, cus langsung ke gerai terdekat ya biar uang gajian enggak cuma numpang lewat!

Ratapan Ksatria

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Pecinta kuliner tidak terbatas

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Iblis leluhur dari dunia penyihir

IHSG Diprediksi Tertekan Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (29/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks berpotensi tertekan di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah. Namun, peluang kenaikan dalam jangka pendek masih terbuka mengingat kondisi fundamental perekonomian yang masih cukup kuat.

"Sehingga peluang koreksi dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan harapan capital gain yang cukup besar," katanya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, BBNI, BMRI, JSMR, dan LSIP.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham bakal melemah hari ini. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support 6.804 dan resistance 7.118.

"IHSG cenderung akan melanjutkan pembentukan wave b menuju 6.861 sebagai support yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 38,2 persen dari wave a jika hari ini menembus ke bawah 6.900," ungkapnya.

Lihat Juga : Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China

IHSG ditutup di level 6.937 pada Rabu (27/9) sore. Indeks saham menguat 14,02 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,76 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,78 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 276 saham menguat, 245 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]