dewaidr

anjing slot 518Jutaan kata 144673Orang-orang telah membaca serialisasi

《dewaidr》

Tim Dokkes Polri disiagakan 24 jam pada Pemilu 2024******

Tangerang (ANTARA) - Tim Satuan Tugas Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polresta Tangerang, Polda Banten akan disiagakan selama 24 jam untuk membantu mengawasi kesehatan para petugas keamanan dan KPPS pada hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Jadi, di setiap puskesmas tenaga kesehatan disiagakan selama 24 jam, baik dari tenaga kesehatan Kepolisian dan Dinas Kesehatan sebagai pemantau kondisi kesehatan para petugas di TPS," ucap Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono di Tangerang, Senin.

Pengerahan tenaga medis dari tim kepolisian ini, dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses pemungutan suara dengan memantau kondisi kesehatan setiap para petugas penyelenggara serta keamanan yang bertugas.

Dalam hal ini, pihaknya juga bersama unsur terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk tim kesiapsiagaan bidang kesehatan yang akan bertugas di seluruh puskesmas sebagai memantau kesehatan petugas dengan menyangkut data hasil skriningriwayat kesehatannya.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda melakukan layanan kesehatan untuk siap sedia layanan masyarakat. Kami juga sudah menyiapkan layanan Hotlinejika nanti dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Sejauh ini, untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap personel keamanan Polri telah pihaknya lakukan. Dimana, jajaran anggotanya yang bertugas dalam pengamanan pemilu tersebut dipastikan kondisinya baik.

Tim kesehatan perlu memastikan hal itu agar tidak ada personel kepolisian yang tidak sehat karena harus bekerja keras untuk melakukan pengawasan selama masa pencoblosan pemilu.

"Untuk jumlah total Dokkes nanti kami akan kalkulasi lagi, namun dipastikan kita mengerahkan petugas kesehatan untuk membantu petugas di lapangan," ujar dia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, mengerahkan bantuan sebanyak 292 tenaga kesehatan (nakes) untuk mendampingi petugas penyelenggara pemilihan umum 2024 di tempat pemungutan suara.

Adapun dari ratusan tenaga kesehatan yang telah disiagakan itu, terdiri dari 90 dokter, 110 perawat dan 92, driverambulance. Mereka nantinya akan ditugaskan di setiap posko yang ada di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

"Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menerjunkan 292 orang petugas kesehatan," ujar Pj Bupati Tangerang Andi Ony.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiagakan seluruh rumah sakit daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Tangerang sebagai membantu penanganan medis.

"Termasuk seluruh puskesmas kita siagakan, karena ini penting sebagai melihat dari pengalaman sebelumnya yaitu pemilu 2019. Maka, kami akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan daftar pemilih tetap berkelanjutan yang diperbarui sebanyak 2.353.825 jiwa, dengan rincian 1.188.969 orang pemilih laki-laki dan 1.164.856 orang pemilih perempuan.

Data itu diambil dari hasil Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional.

Pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 9.016 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 274 desa/kelurahan.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.

Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.

"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.

Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.

"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat

Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.

"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.

Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.

Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu
Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara pinjam uang di bank syariah tanpa jaminan、qq303bet、slot88 lucky login link alternatif

Terkait：jp368 slot、pinjol cicilan 12 bulan、alamat slot、id slot88、e coupon cgv、situs slot booming、bocoran rtp slot jarwo、kudustoto、slot88 slot login、bocoran pola slot mahjong ways 2

---

---

bab terbaru：redwin69（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12