slot deposit rp 5000

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Viral Warunk Upnormal Sepi Hingga Tutup, Ini Faktanya******

Warunk Upnormal mendadak viral dan menjadi perbincangan warganet. Pasalnya, kafe yang sempat ngehits beberapa tahun lalu itu diklaim sepi, bahkan ada beberapa gerai yang tutup permanen.

Obrolan soal Warunk Upnormal mencuat di media sosial Twitter. Para pengguna media sosial itu berbincang mengenai bagaimana rasa makanan dan minuman di kafe tersebut hingga kondisinya sekarang.

"Kalian pernah makan di warunk up normal gak fess? Gimana nih menurut kalian??" cuit pengguna Twitter di salah satu akun auto base terkait kuliner, dikutip Selasa (7/2).

Kolom komentar unggahan tersebut pun dibanjiri silang pendapat warganet. Ada yang mengatakan Warunk Upnormal kalah saing karena menunya yang tidak variatif hingga komplain terkait harga yang ditawarkan sangat mahal.

Mengutip detikcom, beberapa gerai Warunk Upnormal saat ini memang berstatus tutup permanen. Lokasi tersebut tersebar di berbagai kota dan pulau, antara lain di Gresik, Bogor, Mojokerto, Makassar, Purwokerto, Seturan, Gejayan, Buah Batu, Kopo, dan Cinere.

Gerai Warunk Upnormal lainnya yang tutup tersebar di Cimindi, Cirebon, Lampung, Jambi, Semarang, Banjarmasin, Pekanbaru, Tegal, Jatinangor, hingga Sumenep. Salah satu gerai tersebut pun membenarkan kabar tersebut.

"Kami mulai benar-benar tutup permanennya itu Maret 2021," ujar PIC Warunk Upnormal Gresik EW.

[Gambas:Video CNN]

Panjang umur iman

Curiga Greenpeace di Balik Mulusnya Program B35 Tapi Minyakita Langka******

Juru Kampanye Hutan GreenpeaceIndonesia Arie Rompas menduga ada monopoliindustri di balik jalannya program B35 dan kelangkaan Minyakita.

Kecurigaan itu merujuk pada laporan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut program B35 menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi.

"B35 berjalan, tiba-tiba Minyakita hilang. Karena memang monopoli industri ini sangat besar. Mereka yang dapat subsidi ya mereka-mereka lagi. Bukan subsidi, ini menambah keuntungan buat mereka (korporasi dan oligarki)," kata Arie di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum meresponsya.

Bicara soal kuota hingga supply crude palm oil (CPO), Arie mengatakan itu bergantung kuota permintaan. Menurutnya, di kasus kelangkaan minyak goreng, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)danDomestic Price Obligation (DPO)tidak mampu menjadi solusi.

"Karena kontrolnya dari hulu ke hilir masih dikuasai segelintir perusahaan, itu yang dimainkan. B35 diterapkan tiba-tiba Minyakita hilang. Dalam konteks saat ini, kuota terhadap minyak goreng juga digunakan untuk biodiesel," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto menuding mudahnya pemerintah menaikkan program B30 ke B35 tidak lepas dari peran orang kuat alias raksasa korporasi yang berperan mengatur alokasi dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merasa ironis Minyakita langka ketika program B35 resmi berlaku sejak 1 Februari 2023. Menurutnya, kebutuhan untuk minyak goreng sejatinya bisa terpenuhi melihat capaian produksi RI.

Herman mengatakan begitu volume subsidi biodiesel meningkat, ekspor meningkat, kemudian harga komoditas di tingkat internasional meningkat, kebutuhan untuk minyak goreng malah tidak terpenuhi.

"Kita hanya butuh 7,5 juta metrik ton dalam setahun untuk minyak goreng dengan harga afirmatif, tidak terjadi. Betapa ironisnya, padahal kita produksi 50 juta metrik ton setahun. Bahkan hari ini minyak goreng curah mulai langka, Minyakita yang disubsidi pemerintah hilang," jelas Herman.

Herman mengatakan pada akhirnya tetap swasta yang akan untung. Ia bahkan menyebut suatu saat sawit rakyat juga bakal hilang karena terus dipermainkan dan tidak memiliki saluran industrinya.

Aku membunuh Long Aotian

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata keloladana pensiunBUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dariDetik Finance, Sabtu (3/2).

"Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuhnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Saat keajaiban jatuh

Dewan Sawit Minta Pemerintah Tunjuk Bulog Jadi Distributor Minyakita******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong pemerintah agar menunjuk Perum Bulog sebagai distributor minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) merek Minyakita demi menghindari kelangkaan pasokan. 

Plt Ketua Umum DMSISahat Sinaga menyebutkan jika distribusi dilakukan oleh pemerintah, kelangkaan bisa dikendalikan lebih baik. Sedangkan jika dilakukan swasta maka rentan terjadi permainan dan sulit dikendalikan.

"Penyaluran distribusi minyak curah itu diminta dengan hormat dilakukan oleh pemerintah supaya terkontrol, dilakukan oleh Bulog. Nggak usah 100 persen, 60-70 persen mereka yang kontrol, itu pasti aman," kata Sahat dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Ia pun mengkritik masuknya Minyakita ke dalam gerai ritel modern. Menurut Sahat, pemerintah punya kecenderungan untuk tidak neko-neko dalam pendistribusian Minyakita, sebab diawasi oleh lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan distribusi diserahkan pada swasta, apalagi minyak subsidi milik negara. Biar pemerintah yang mengurus (distribusi) dari produsen," ucapnya.

Selain itu, kualitas Minyakita diklaim Sahat lebih rendah dari minyak goreng premium. Untuk minyak curah, rata-rata yang digunakan jenis CP10. Sementara untuk minyak premium menggunakan jenis CP6 dan CP8.

"Minyakita nggak cocok masuk gerai market, karena minyak premium itu CP6 CP8. Minyak curah itu CP10. Artinya minyak premium di bawah AC temperatur 7 derajat masih cair, tapi kalau minyak curah masuk situ, dia mulai cloudy atau memutih," tegasnya.

Dengan demikian, jika Minyakita tidak masuk ke ritel modern dan hanya fokus di pasar tradisional, maka pembelian Minyakita tidak lagi memerlukan KTP.

"Jangan jual Minyakita dan bentuknya melalui pasar modern. Jadi tidak perlu pake KTP seperti yang diusulkan Pak Zulhas, terlalu ribet, jual saja semua Minyakita ini lewat pasar tradisional," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Inggris Akan Gelontorkan Rp17 T untuk MRT Fase 3******

Pemerintah Inggrismelalui Expression of Interest (EoI) berkomitmen menggelontorkan investasiUS$ 1,2 miliar atau setara Rp17,87 triliun (Kurs Rp14.899 per dolar AS) untuk proyek MRT.

Dana digelontorkan untuk pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari koridor East-West sepanjang 84,1 km. Komitmen itu disampaikan Menteri Ekspor Inggris Andrew Bowie.

"Saya senang Inggris-Indonesia sedang mengeksplor peluang kerja sama dalam pengembangan MRT Jakarta. Pertemuan hari ini mendatangkan para ahli infrastruktur dan keuangan terdepan dari Inggris untuk berkolaborasi dalam mendukung rencana pengembangan transportasi Indonesia. Saya senantiasa menantikan perkembangan hubungan kedua negara di bidang tersebut," katanya seperti dikutip dari detik.com, Jumat (3/2).

Lintasan Fase 3 MRT Jakarta nantinya membentang dari Cikarang, Jawa Barat hingga Balaraja, Banten. Lintasan tersebut juga akan melewati DKI Jakarta.

Sri Haryati juga menyebutkan bahwa pembangunan Fase 3 ini merupakan salah satu yang menantang karena melewati 3 provinsi.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang telah kami terima sejak tahun lalu dari Inggris, minat Inggris untuk terlibat dalam proyek ini telah memberi kami harapan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]