slot eropa gacor

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

cara pinjam uang di permata bank

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Xuanling Sembilan Alam

shio88

7 Daerah Tetapkan Pajak Hiburan 75 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tujuh daerah menetapkan pajak hiburantertentu sebesar 75 persen atau batas tertinggi pungutan sektor tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) ditetapkan besaran pajak hiburan sektor tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati mengatakan ketujuh daerah itu sudah menetapkan pungutan tinggi sejak UU lama yakni UU Nomor 28 Tahun 2009.

Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), serta Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung).

Selanjutnya, ada juga Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah), serta Kota Tual (Maluku).

Lydia menekankan, tapi tidak semua sektor hiburan pajaknya di atas 40 persen. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Ada penurunan tarif yang ditetapkan UU yang semula jasa kesenian dan hiburan umum itu sampai dengan 35 persen dengan UU ini menjadi sampai dengan 10 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Buku Harian Masalah Aize

cara meminjam uang

Pesantren (Digipreneur Al******

Surabaya (ANTARA) - Tidak jauh dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) dan Kantor PWNU Jawa Timur, tepatnya 200-an meter di sisi utara atau di Jalan Pagesangan Baru VIII/17, Surabaya, ada Pesantren Digipreneur Al Yasmin, yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa, Kamis (29/2/2024).

Biasanya, pesantren itu berbasis kitab, tapi pesantren yang pembangunannya diperkirakan selesai dalam hitungan bulan itu memiliki "nilai plus" berbasis era digital. Pesantren dengan konsep digipreneur itu mencakup dua hal sekaligus, yakni digital dan entrepreneurship.

Pesantren itu adalah lembaga pendidikan era digital yang berikhtiar menjawab tantangan era kekinian yang banyak dibanjiri gosip, sekaligus mengubah atau memanfaatkan era digital untuk hal positif secara keilmuan dan kemandirian. Jadi, ada perpaduan ilmu agama, ilmu digital, dan kemandirian dalam talenta digital.

"Pesantren yang kami rintis sejak 2021, dengan keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014731.AH.01.04 (Yayasan Santri Milenial Indonesia/ Yasmin), itu merupakan cita-cita lama sejak 20-an tahun lalu atas spirit yang ditanamkan almaghfurlah KHA Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU 2000-2010)," kata inisiator Pesantren Digipreneur Al Yasmin, H Helmy M Noor, dalam perbincangan dengan ANTARA.

Dia mengaku mendapat inspirasi tentang digitalisasi dari almarhum KHA Hasyim Muzadi, bahkan pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, itu mengenalkan dirinya dengan dunia digitalisasi sejak muda.

DIa pernah diajak Kiai Hasyim Muzadi ke sebuah kampus di India yang memiliki studio cukup besar, yang melahirkan aktor-aktris dunia dari Hollywod. Kiai Hasyim Muzadi mengamanati Helmy untuk bisa membuat hal serupa, tapi berbasis pesantren/Islami, mengingat kelompok radikal juga masif di dunia digital.

Meski belum memiliki bangunan berwujud pesantren secara fisik, namun dirinya sejak mendapatkan keputusan MenkumHAM pada tahun 2021 itu telah mengadakan serangkaian kegiatan, seperti ngaji kitab "Nisa'u Ahlil Jannah", santunan anak yatim, pelatihan dakwah digital, dan bantuan kamera profesional ke beberapa pesantren.

Kini, Humas Masjid Al Akbar Surabaya itu bersama tim menyiapkan pembangunan pondok, dengan harapan ke depan akan dikembangkan tiga program, yakni pesantren mahasiswa, pesantren tematik, dan pesantren tahfidz/TPQ.

Program pesantren mahasiswa itu memang untuk santri yang menjadi mahasiswa, namun mahasiswa bertalenta khusus, seperti public speaking, desain grafis, musik, dan talenta kewirausahaan lainnya. Targetnya, santri menempa hobi untuk menjadi profesi.

Untuk program pesantren tematik lebih bersifat "pesantren kilat", yang mengemas pembelajaran tematik, seperti digital marketing, pertanian digital, konten kreator, media, advertisingdigital, dan ketrampilan khusus bertema digital lainnya.

Untuk program pesantren tahfidz/TPQ dikhususkan pada anak-anak untuk membelajari dasar-dasar Dinul Islam, sekaligus memahami Al-Quran pada usia dini, dengan suasana belajar yang tematik dan menyenangkan.

Dari tiga program itu, pesantren ingin mencetak santri era kekinian dengan dua kemampuan, yakni talenta digital (mahasiswa-intelektual-praktisi-kemandirian-tematik) dan kesalehan digital (dakwah digital-dinul Islam).

Selain talenta digital, agaknya tematik dakwah, dalam konteks kesalehan digital juga tematik dakwah yang penting dan bahkan relevan menyauti "bangkitnya" para mantan anggota HTI, meski HTI telah resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017 (Perppu Nomor 2 Tahun 2017).

Buktinya, para mantan anggota HTI menggelar acara Isra' Mikraj di TMII Jakarta pada 17 Februari 2024, yang berkedok nama "one ummah" untuk membangkitkan kembali HTI dengan misi "khilafah" (negara Islam) ala mereka.


Kesalehan digital

Khusus talenta digital (intelektual-praktisi-kemandirian) untuk santri dan mahasiswa di pesantren itu mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa saat peletakan batu pertama pesantren.

Khofifah yang juga Pembina Pesantren Digipreneur Al Yasmin menilai lembaga itu akan menjadi "kafetaria sistem" dalam penguatan dakwah bil mal atau harta, karena akan mencetak mahasiswa santri (mahasantri) dengan talenta digital yang profesional.

Menurut Khofifah, tampilnya peran pesantren itu didukung dengan berkembangnya kalangan profesional yang sangat luar biasa di lingkungan NU, sehingga dakwah lisan dan dakwah berbasis kitab akan berkembang lebih efektif, karena talenta mereka lebih riil dibandingkan dengan pola ceramah.

Dikatakan sebagai kafetaria sistem dalam dakwah "bil mal", karena pesantren itu akan menjadi pertemuan pemikiran yang berlanjut dalam pertemuan programatik, lalu berkembang menjadi pertemuan jejaring dalam pengembangan ekonomi.

Bahkan, pertemuan jejaring itu akan mampu menata pengembangan UMKM menjadi kelas tengah, menjadi besar dan menjadi potensi pasar. 

Selain talenta digital, agaknya kesalehan digital dalam konteks dakwah digital itu penting, mengingat radikalisasi lewat dunia digital juga didakwahkan para aktivis dan simpatisan kelompok radikal, meski ada yang berkedok nama "one ummah" untuk mengecoh masyarakat dan aparat.

Dakwah digital bukan sekadar viral, melainkan materi dakwah yang bermanfaat, karena dunia digital memang merupakan dunia yang merombak struktur komunikasi antarmanusia, dari komunikasi nyata menjadi komunikasi maya, yang bila tidak diberi konten yang benar dan baik justru akan menjadi "bumerang".

Jadi, sikap yang tidak bijak itulah yang bisa menjadi "mesin pembunuh" karakter. Ibaratnya, teknologi semakin maju, namun manusia semakin purbakala, karena karakter "menghalalkan" segala cara, seperti bukan manusia yang maju saja, melalui hoaks, framing, scam (penipuan), hack (retas), dan sebagainya.

Lebih dari itu, jebakan digital yang lebih gawat dari sekadar hoaks dan tindak kriminalitas bermodus digital adalah justru radikalisasi lewat dunia digital, seperti yang dilakukan kelompok tertentu yang terus mennggalang kader hingga berani tampil di depan pbulik.

Dosen UINSA M Ainur Rofiq Al Amin dalam buku "Kontra Narasi Melawan Kaum Radikal/Khilafers" menyebut ada pihak yang membenturkan Islam dengan Pancasila, dengan tema pertanyaan, "mana yang paling baik antara Islam dan Pancasila?" Tentu, kaum milenial yang awam akan menjawab Islam, kemudian ada ajak untuk memakai Islam dan meninggalkan Pancasila.

Padahal, "logika" itu salah besar, karena Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Tentu tidak pas membandingkan agama dengan ideologi, karena seharusnya agama dibandingkan dengan agama, dan ideologi dibandingkan dengan ideologi.

Oleh karena itu, alangkah indahnya bila Pesantren Digipreneur Al-Yasmin tidak hanya menyiapkan talenta digital, namun juga mencetak santri yang mahir bersikap saleh di dunia digital dan paham dengan jebakan dunia digital, serta tidak sekadar mementingkan viral dengan mengorbankan karakter.

Dengan begitu, alumni pesantren itu akan menjadi santri yang memiliki talenta digital yang kreatif, sekaligus mengembangkan kesalehan digital sebagai program tematik dalam dakwah digital yang disukai Generasi Z Islami (GenZI), tapi juga saleh dan dalam bingkai ajaran "Islam yang rahmatan lil alamin".
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Aku benar-benar iblis

kebo88

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - BRIN menyebutkan optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
 Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut. "Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Nawawi menerangkan pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras. Sebagai negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata dia, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Baca juga: BRIN: Zona pekarangan tantangan utama jaga buah lokal "Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi. Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi para penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti Pisang Goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik, bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari. Selain pisang, lanjutnya, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat sebanyak 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Baca juga: BRIN: Indonesia pusat keanekaragaman sukun dunia
Baca juga: BRIN: Sukun bisa jadi alternatif pengganti beras

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Master Kartu Permainan

mustang303

Tak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tahun politik kali ini sungguh berbeda dengan Pemilulima maupun 10 tahun sebelumnya bagi UMKM. Pengusaha konveksi yang biasanya dapat pesanan membludak, kini harus gigit jari.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengakui pesta demokrasi yang berjalan sebentar lagi tersebut tak 'menetes' ke pelaku usaha kecil. Bahkan dari data yang dimiliki, omzet UMKM konveksi anjlok hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1) pekan lalu.

PDIP, misalnya, tercatat sebagai parpol yang penerimaan dan pengeluaran dananya paling besar. Dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), total penerimaan PDIP yang dilaporkan Rp183 miliar, dan total pengeluarannya Rp115 miliar.

Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni Rp301 juta dan total pengeluaran Rp228 juta.

KPU juga merilis laporan dana kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Lihat Juga : Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen

Untuk periode 16-26 November 2023, dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, Rp31,4 miliar. Lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Rp23,3 mliar dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Rp1 miliar.

Lalu, ke mana larinya duit kampanye ratusan miliar itu, yang bahkan tidak menetes ke UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan euforia kampanye 2019 lalu dengan saat ini memang sangat terlihat berbeda.

Bila sebelum pandemi lalu banyak terlihat keriuhan di lapangan saat masa kampanye, saat ini lebih 'sunyi' sehingga memberikan dampak tak menyenangkan bagi pelaku usaha konveksi.

Menurutnya, penyebabnya tak lain adalah kampanye yang dilakukan peserta pemilu fokus ke media online. Di mana, para elit politik lebih memilih mengalokasikan dananya untuk para buzzer atau influencer.

Sebetulnya, ia melihat bahwa perubahan era kampanye ini tidak hanya berdampak pada UMKM konveksi. Tapi juga iklan kepada media cetak maupun televisi yang sebelumnya ramai dilakukan.

"Dana kampanye banyak terserap ke alat peraga digital di platform-platform media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Penyalurannya nampaknya melalui influencer-influencer dan iklan langsung partai dan caleg," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Arena Kampanye Mulai Beralih ke Dunia Digital

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Penjinak Jenius

00 erek erek togel

Melihat Perkembangan Hotel Nusantara IKN yang Terkait Maruarar Sirait******

Jakarta, CNN Indonesia--

Politikus Maruarar Sirait buka-bukaan soal pembangunan Hotel Bintang Lima Nusantara di IKN yang dilaksanakan oleh Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Cerita ia sampaikan terkait posisinya di konsorsium. Mantan anggota PDIP Perjuangan itu mengatakan ikut berinvestasi di ibu kota baru lewat Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Konsorsium itu diketahui beranggotakan sejumlah pengusaha, termasuk dirinya.

"Ya orang saya sudah investasi, sudah setor uang. Kalau investor kan setor modal, ya kan, gimana kita jadi investor kalau nggak setor modal? kalau nggak salah 20 Desember (2023 kemarin) Pak Jokowi sudah mengunjungi (proyek hotel Nusantara di IKN)," katanya.

Pada Desember lalu, Ara menceritakan bahwa pembangunan hotel sudah mencapai lima dari delapan lantai yang direncanakan. Dengan perkembangan itu, ia percaya diri pada Agustus mendatang, hotel sudah bisa dipakai.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya, Jumat (8/12).

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

Keikutsertaan Ara dalam proyek IKN tercium usai ia mengunggah foto dirinya bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu, Frangky Wijadja, dan Boy Thohir di sebuah meja bundar pada Desember lalu.

Ia mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)