situs slot gacor pagi ini

tolong panggil aku tuan Paus

Badan Otorita Sebut Korsel Bakal Investasi Taksi Udara di IKN******

Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan Korea Selatan (Korsel) akan berinvestasi taksi udara tanpa awak di ibu kota baru.

Investasi advance urban air mobility itu akan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. Nantinya, sambung Dhony, Korsel akan mengembangkan pusat inovasi dan penelitian advance urban air mobilityAsia Tenggara di IKN.

"Ini nanti bisa jadi wahana yang tidak merusak lingkungan karena tidak membuat infrastruktur di darat untuk menghubungkan kota-kota mitra dan penyangga dari IKN," ujar Dhony kepada di Menara BNI, Kamis (20/9).

Selain advance urban air mobility,Korsel juga akan berinvestasi pada sektor perumahan di IKN. Namun, Dhony tidak menyebutkan total nilai investasi Korea di IKN.

"Korean Land and Housing sudah menyatakan akan berpartisipasi membangun apartemen dan area komersial. Kemudian ada beberapa lagi yang sedang dalam pembicaraan,"ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur segala bentuk investasi di IKN.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan aturan tersebut akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha di IKN Nusantara, berupa fiskal dan non fiskal.

Selain itu beleid yang sedang dibahas oleh Kemenkeu dan Bappenas itu juga akan akan mengatur agar investor bisa menanamkan modal dan usaha serta melakukan usaha di IKN dengan sebaik mungkin.

"Itu bakal bermanfaat untuk semua pihak, baik mereka yang bermukim di sana hingga pelaku usaha itu sendiri," imbuh Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Ruang Hidup Dewa Dharma

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Indonesia Impor Propilen Glikol dari China, India, dan Vietnam******

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan propilen glikol dan polietilen glikol yang beredar di Indonesia berasal dari China, India, dan Vietnam.

Dua bahan inilah yang diduga jadi sumber cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam obat sirop anak -- yang kemudian memicu anak terkena gangguan ginjal akut.

Hanya saja, Ignatius tidak menjelaskan lebih rinci asal negara propilen glikol dan polietilen glikol untuk industri farmasi, karena kedua zat tersebut juga digunakan industri lain seperti tekstil. 

"Ada yang dari China, India, dan Vietnam. Kemarin kita komunikasi ke mereka, Kementerian Perdagangan (Kemendag)," kata Warsito kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/10).

Warsito menjelaskan bahwa impor propilen glikol dan polietilen glikol ini sebenarnya tidak hanya untuk kebutuhan farmasi, melainkan juga tekstil. Ia juga menjelaskan sebenarnya kedua bahan baku tersebut tidak berbahaya.

Namun, ia tidak merinci apakah ketiga negara yang merupakan produsen propilen glikol dan polietilen glikol, hanya memasok khusus untuk obat atau bercampur dengan kebutuhan tekstil.

Sementara itu, Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan mengatakan masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut dengan tim terkait impor dua produk yang disinyalir menyebabkan gagal ginjal akut tersebut.

"Saya mau bahas dengan tim yang tangani terkait importasi bahan berbahaya (B2) dan sejenisnya. Kami harus cek lebih detail lagi," jelasnya saat dikonfirmasi.

Di lain sisi, Kemenperin telah melakukan koordinasi dengan industri farmasi yang produknya mengandung cemaran EG dan DEG melewati ambang batas aman.

Industri menyatakan tidak ada penggunaan bahan baku EG maupun DEG pada proses produksi, sehingga adanya EG dan DEG diduga berasal dari cemaran bahan baku tambahan lain yang disebutkan tadi.

"Sebagai tindak lanjutnya, industri terus melakukan evaluasi internal, pengujian kandungan cemaran bahan baku pada laboratorium independen, serta berkoordinasi untuk melakukan penarikan produk dari pasar. Hal ini sejalan dengan komitmen industri farmasi untuk memproduksi produk obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu," jelas Agus melalui keterangan resmi, Jumat (21/10).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul berita dan paragraf pertama dikoreksi pada pukul 19.30 WIB karena terjadi kesalahan. Semula judul berita: "China, India, dan Vietnam Kirim Cemaran EG dan DEG ke Indonesia".

Panggil para pahlawan

Kimia Farma Setop Penjualan Obat Sirop Buntut Kasus Gagal Ginjal Akut******

PT Kimia Farma Tbk menghentikan penjualanobat siropbuntut penyebaran gagal ginjalakut progresif atipikal di Indonesia yang mencapai 206 orang per Selasa (18/10).

"Menindaklanjuti arahan dari pemerintah, untuk saat ini kami menghentikan sementara distribusi dan penjualan produk obat sediaan cairan/sirop," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Kendati, Ganti belum bisa memastikan sampai kapan penghentian penjualan obat sirup ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

4.300 Korban PHK Ajukan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mengatakan sebanyak 4.200 orang telah mengajukan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) per September 2022. Sementara anggaran yang disalurkan sebanyak Rp18 miliar.

"Kalau JKP yang klaim sampai awal September kemarin di angka Rp18 miliar. Jumlah pesertanya ada di 4.200," ujar Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia di Plaza BPJamsostek, Kamis (20/10).

Roswita menambahkan korban PHK yang sudah mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tidak otomatis menjadi peserta JKP karena persyaratannya yang berbeda.

Mengutip jkp.go.id, JKP adalah jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK.

Program JKP ditujukan bagi peserta BPJS yang memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Ketentuan PHK yang diterima tidak dapat disebabkan karena mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, dan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.

[Gambas:Video CNN]