situs slot terbagus

Tidak ada tulang terminal

Daftar 3 Usaha yang Paling Banyak Ciptakan Pekerjaan per Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerjaper Agustus 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 139,85 juta orang per Agustus 2023.

Adapun tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah akomodasi dan makanan minuman, konstruksi, serta pertanian pada 3 kuartal pertama 2023 kemarin.

Sementara itu, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di tiga lapangan usaha. Adapun ketiga lapangan usaha itu adalah aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 0,03 juta orang.

Lalu, informasi dan komunikasi menurun 0,02 juta orang. Kemudian, treatment air sampah, dan daur ulang juga menurun 0,02 juta orang.

Lebih lanjut, BPS juga mencatat sebanyak 7,86 juta orang adalah pengangguran per Agustus 2023.

"Pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 pesen," ucap Amalia.

Ia mengatakan jumlah pengangguran itu lebih rendah 0,54 persen dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang.

Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019, yakni 7,1 juta orang.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Grab Klarifikasi soal Istri Founder Dianggap Dukung Israel******

Layanan transportasi onlineGrabramai diprotes karena istri dari salah satu pendirinya, Anthony Tan, dianggap mendukungIsrael. Akibatnya, netizen menyerukan untuk memboikot bisnis jasa ini. 

Melansir detik finance, istri Anthony, Chloe Tong, membagikan momen saat ia dan keluarganya berlibur ke Israel, serta bagaimana ia menyukai perjalanannya itu. Hal tersebut kemudian dianggap netizen sebagai dukungan pada Israel.

Netizen juga menuding Grab mendukung Israel hingga menyerukan agar perusahaan itu diboikot.

Grab bersama Ovo juga berdonasi Rp3,5 miliar untuk membantu korban di Gaza.

"Kami berharap bantuan ini dapat turut meringankan penderitaan korban konflik di Gaza," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut bersuara soal sengketa kepemilikan Hotel Sultanyang terjadi antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo yang kini belum juga  berakhir.

JK menyebut dalam urusan sengketa tersebut, pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menilai saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya,  belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Menyerang! elang

KAI Beri Diskon 25 Persen di 29 Rute Kereta Ekonomi Hingga Eksekutif******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menebar diskon tiketkereta 25 persen untuk semua kelas baik ekonomi, bisnis, dan eksekutif dalam rangka menyambut Hari Pahlawan.

Promo ini berlangsung untuk pemesanan 8-10 November 2023 untuk keberangkatan kereta api 13-30 November 2023. Tiket promo tersebut dapat dibeli di seluruh channel resmi pemesanan tiket KAI, kecuali di loket stasiun.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan promo diskon yang bertajuk Promo Patrioptrip tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen Hari Pahlawan.

Adapun tarif promo tersebut berlaku untuk 29 kereta api, berikut daftarnya:

1. Ambarawa Ekspres (Surabaya Pasarturi-Semarang Poncol pp)

2. Argo Bromo Anggrek (Gambir-Surabaya Pasarturi pp)

3. Argo Cheribon (Gambir-Cirebon/Tegal pp)

4. Argo Dwipangga (Gambir-Solo Balapan pp)

5. Argo Merbabu (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

6. Argo Muria (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

7. Argo Sindoro (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

8. Baturraden Ekspres (Bandung-Purwokerto pp)

9. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen-Surabaya Gubeng pp)

10. Tawang Jaya Premium (Pasar Senen-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

11. Senja Utama YK (Pasar Senen-Yogyakarta pp)

12. Kutojaya Utara (Jakarta Kota-Kutoarjo pp)

13. Gajahwong (Pasar Senen-Lempuyungan pp)

14. Banyubiru (Semarang Tawang Bank Jateng-Solo pp)

15. Ciremai (Bandung-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

16. Jaka Tingkir (Pasar Senen-Purwosari pp)

17. Jayakarta (Pasar Senen-Surabaya Gubeng pp)

18. Kaligung (Semarang Poncol-Blitar pp)

19. Kamandaka (Cirebon Prujakan-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

20. Tegal Bahari (Pasar Senen-Tegal pp)

21. Lodaya (Bandung-Solo Balapan pp)

22. Majapahit (Pasar Senen-Malang pp)

23. Manahan (Gambir-Solo pp)

24. Sancaka (Yogyakarta-Surabaya Gubeng pp)

25. Menoreh (Pasar Senen-Semarang Tawang Bang Jateng pp)

26. Purwojaya (Gambir-Cilacap pp)

27. Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo pp)

28. Taksaka (Gambir-Yogyakarta pp)

29. Sribilah Utama (Medan-Rantauprapat pp)

[Gambas:Video CNN]

Jiehou tidak untuk dijual

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

El Nino, Pemerintah Izinkan Pengecer Jual Gula Pasir Rp16 Ribu per Kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan relaksasi harga gulakonsumsi di tingkat konsumen menjadi Rp16 ribu per kilogram (kg) dan Rp17 ribu per kg khusus di Maluku, Papua, dan wilayah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Pedalaman (3TP).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan relaksasi harga gula pasir di tingkat konsumen dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Pasalnya, produksi dalam negeri menurun karena fenomena El Nino. Sementara harga internasional juga melonjak sehingga mahal untuk impor.

Ketut menjelaskan produksi gula diprediksi turun akibat El Ninodari estimasi awal 2,6 juta ton menjadi 2,3 juta ton.

Sementara realisasi impor gula kristal mentah (GKM) baru sebesar 180 ribu ton atau 22,61 persen dan gula kristal putih (GKP) sebesar 126.941 ton atau 58,82 persen.

Realisasi impor yang masih minim, kata Ketut, disebabkan beberapa perusahaan yang memiliki kuota impor GKM belum merealisasikannya. Hal ini lantaran tingginya harga gula internasional sehingga tidak menjangkau untuk penjualan sesuai harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen.

"Jadi selain optimalisasi penyerapan dalam negeri dan percepatan importasi, diusulkan adanya fleksibilitas harga penjualan di tingkat konsumen. Ke depan pelaku usaha ritel bisa menjual gula konsumsi dengan harga 16 ribu rupiah per kilogram," pungkas Ketut.

HAP gula diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023. Dalam aturan itu HAP gula konsumsi di tingkat produsen dipatok Rp12.500 per kg. Sementara HAP di konsumen Rp14.500 per kg. Khusus wilayah timur dan daerah 3TP sebesar Rp15.500 per kg.