MUNCRAT77

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Bisnis Jusuf Hamka yang Tengah Berseteru dengan Pemerintah******

Jusuf Hamka alias Babah Alun tengah menjadi sorotan karena berseteru dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait utang.

Awalnya, ia menagih utang sebesar Rp800 miliar kepada pemerintah. Namun, pemerintah justru menyerang balik dengan menagih utang ratusan miliar kepada perusahaannya.

Jusuf memang bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pebisnis yang sudah malang melintang di dunia usaha, khususnya jalan tol.

Saat ini CMNP memiliki empat anak usaha, yakni PT Citra Margatama Surabaya, PT Citra Waspputowa, PT Citra Persada Infrastruktur, PT Citra Marga Nusantara Propertindo dan PT Girder Indonesia.

Entitas anak itu bergerak dalam bidang usaha yang masih sejalan dengan bisnis CMNP, yaitu pengusahaan jalan tol dan usaha terkait lainnya.

Lihat Juga : Kemenkeu Tagih Balik Utang Jusuf Hamka Usai Diminta Bayar Rp800 M

Berdasarkan data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dua anak Jusuf Hamka menduduki jabatan penting di CMNP. Putrinya yang bernama Fitria Yusuf menjabat sebagai direktur utama, sementara putranya yang bernama Feisal Hamka menduduki posisi komisaris utama di perusahaan tersebut.

Pemegang saham utama CMNP adalah BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch, dengan kepemilikan 58,95 persen saham, lalu masyarakat sebesar 41 persen.

Fitria Yusuf yang menjabat dirut juga memiliki 4,4 persen saham, sementara Feisal Hamka mengusai 4,93 persen saham CMNP.

Dilansir dari berbagai sumber, selain sebagai pebisnis, Jusuf juga dipercaya memegang sejumlah jabatan penting antara lain komisaris utama PT Mandara Permai, komisaris independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan komisaris PT Mitra Kaltim Resources Indonesia.

Jusuf juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Saat ini, politikus Partai Golongan Karya ini juga tengah menjabat sebagai staf khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

Penumpang Commuterline Sudah Dibolehkan Lepas Masker******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi mencabut aturan penggunaan masker di dalam commuterline per Senin (12/6). Penumpang yang dapat memastikan kesehatannya diperkenankan untuk melepaskan masker di dalam gerbong.

"Diperbolehkan tidak memakai masker dalam keadaan sehat," tulis akun Twitter resmi PT KCI @CommuterLine, Senin (12/6).

Lihat Juga : TransJakarta Izinkan Penumpang Tak Bermasker, KRL Masih Wajib Masker

"Dianjurkan untuk tetap memakai masker dengan benar bagi pengguna dalam keadaan tidak sehat," lanjut cuitan Commuterline.

Aturan tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait protokol kesehatan (prokes) pada masa transisi endemi.

"Sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan No. 17 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19," tulisnya.

Lihat Juga : BPKP Siap Audit Ulang Rencana Impor KRL Bekas Jika Diminta Erick

Dalam laman https://commuterline.id/, PT KCI juga menganjurkan penumpang melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Menurut VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, hal tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

"Untuk kesehatan bersama KAI Commuter tetap mengimbau seluruh pengguna tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan," tutur Anne dalam keterangannya.

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Mengintip Progres Pembangunan Stasiun Halim untuk Kereta Cepat******

Progres pembangunan Stasiun Halim untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) sudah mencapai 92 persen.

Pembangunan stasiun ini mau tak mau harus dikebut menjelang uji coba kereta cepat pada 18 Agustus mendatang. Pengerjaannya pun dilakukan 24 jam dengan pergantian shift pekerja siang dan malam.

Pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (14/6), pekerja konstruksi nampak sangat sibuk sedari pagi. Beberapa mengendalikan alat berat seperti excavatordancraneuntuk pengerjaan di area luar gedung. Lainnya, mengerjakan pembangunan bagian dalam stasiun.

Sementara di bagian dalam gedung stasiun, suasana ramai oleh pekerja. Alat penyangga yang berguna membantu pekerja menggapai ketinggian, berdiri di sana sini.

Pekerja yang mayoritas adalah orang Indonesia ini sesekali berinteraksi dengan pekerja lain yang berasal dari China.

Saat, ini semua lantai sudah rampung dipasangi keramik. Hanya dinding dinding-dinding kaca dan instalasi lampu yang belum terpasang sepenuhnya.

Stasiun ini memiliki tiga lantai. Lantai pertama diperuntukkan area masuk penumpang. Lantai kedua, adalah area ruang tunggu dan tenant. Serta lantai tiga merupakan main stasiun atau tempat naik turun penumpang.

Walaupun memiliki tiga lantai, penumpang tak perlu khawatir akan kelelahan naik-turun. Pasalnya, gedung stasiun ini memiliki delapan lift dan 13 unit eskalator.

General Manager Property & Non Farebox PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Devin Pranata menuturkan pembangunan Stasiun Halim rupanya tak hanya soal kereta saja.

Stasiun ini, tuturnya, juga akan menyediakan fasilitas lain seperti tenant produk ritel, restoran, hingga UMKM. Bahkan ia mengatakan akan ada tenant kelas internasional.

Lihat Juga : Daftar Empat Stasiun yang Dilewati Kereta Cepat Jakarta Bandung

"Sekarang bisa merangkul 50 tenant tapi yang sudah minat 79 tenant dan diseleksi sehingga yang masuk tenant yang bisa pas," ucapnya.

Devin mengatakan tenant-tenant tersebut nanti akan tersebar di area lantai dua stasiun.

Sementara itu, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti optimis stasiun tersebut bisa rampung sebelum Agustus kala kereta cepat akan diluncurkan.

"Kalau (Stasiun Halim) ini sih kelihatannya sudah siap, kan sekarang Juni, Juli, Agustus siap," ucapnya.

Tak hanya di Stasiun Halim, Emir juga menuturkan saat ini pembangunan Stasiun Karawang dan Tegalluar sudah mencapai 93 persen. Sedangkan, pembangunan Stasiun Padalarang 63 persen.

Sementara, untuk keseluruhan proyek KCJB, progres pembangunannya sudah mencapai 91 persen.

Emir memastikan 11 rangkaian kereta sudah berada di Indonesia. Sebanyak 8 rangkaian di antaranya sudah berada di depo, sedangkan 3 sisanya masih di Pelabuhan Tanjung Priok dan dalam proses pengiriman ke Depo Tegalluar.

Ia merinci satu rangkaian terdiri dari delapan kereta. Adapun satu rangkaian bisa mengangkut 601 penumpang.

Emir pun mengonfirmasi masyarakat bisa menjajal KCJB mulai Agustus 2023 mendatang. Ia mengatakan masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial bahkan gratis sebelum dioperasikan secara komersial pada Oktober.

Meski demikian ia tak berani berjanji uji coba akan diberikan secara cuma-cuma untuk masyarakat. Pasalnya, pihaknya juga tengah menunggu hasil kajian dari skema pembelian tiket.

"(Agustus) masyarakat sudah bisa coba. Tata cara dan skemanya itu belum ditetapkan, masih dibahas," ucapnya.

Selama uji coba pada Agustus, lanjutnya, masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA Feeder menuju Stasiun Bandung.

Tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB, sehingga penumpang tidak perlu membayar lagi.

Adapun kereta cepat ini akan memiliki tiga kelas yaitu premium ekonomi, second class, danfirst class.

[Gambas:Video CNN]

Zaman kuno

DPR Setujui PMN InJourney Rp1,19 T Buat Bayar Utang Proyek Mandalika******

Komisi VIDPRRI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp5,7 triliun untuk empat perusahaanBUMN.

PMN ini bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2023.

"Hari ini teman-teman ingin menyampaikan langsung pandangan dan catatannya masing-masing terhadap keputusan yang pada intinya dapat menyetujui PMN untuk keseluruhan empat BUMN," ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI bersama Menteri BUMN, Kamis (15/6).

Lalu, untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney sebesar Rp1,19 triliun. Dana ini diberikan dalam rangka pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur.

Kemudian, untuk PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp1 triliun. PMN diberikan dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri.

Terakhir, untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food sebesar Rp500 miliar. PMN ini diberikan dalam rangka investasi dan modal kerja.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

KCIC Uji Coba Laju Kereta Cepat 220 Km per Jam Jelang Beroperasi******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melaporkan lajucomprehensive inspection train(CIT) atau kereta inspeksi di jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) kini mencapai 220 km/jam.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholderterus melakukan berbagai persiapan jelang pengoperasian KCJB pada Agustus 2023.

"Saat ini, laju kereta inspeksi di jalur KCJB telah menembus angka 220 km per jam. Hal ini merupakan sejarah baru bagi perkeretaapian di Indonesia yang akan segera memiliki kereta api kecepatan tinggi," kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (13/6), dikutip dari Antara.

Emir menambahkan saat ini pihaknya sedang fokus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan testing and commisioningKCJB secara internal yang dilaksanakan oleh kontraktor KCJB.

Lihat Juga : Kementan Bidik Produksi Padi Tahun Depan Capai 55,4 Juta Ton

Melalui kereta inspeksi tersebut, seluruh parameter sarana dan prasarana KCJB dapat terdeteksi selama proses pengujian.

Pengujian dilakukan secara berkala dengan rute Stasiun Tegalluar, Stasiun Padalarang, Stasiun Karawang, dan Stasiun Halim. Laju kereta inspeksi pada saat pengujian juga akan terus ditingkatkan kecepatannya secara bertahap hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam.

KCIC juga terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub untuk mempersiapkan izin operasi KCJB.

"Kami dengan Kemenhub saat ini sedang menyiapkan uji pertama kelaikan sarana dan prasarana KCJB sebagai bagian dari tahapan untuk mendapatkan izin operasi. KCIC akan mematuhi dan mengikuti sepenuhnya regulasi yang ditetapkan Kemenhub," ujar Emir.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Yustinus yang menyebut dirinya bukan siapa siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa di CMNP, saya bukan siapa-siapa di daftar pemegang saham tak ada. Bagaimana tidak ada, matanya rabun ayam kali. Lihat saja di Ditjen AHU saya pemegang saham pengendali walaupun satu lembar doang, saya beneficial owener-nya," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail.

Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," imbuh Prastowo.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci dia hanya mengutip data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-uploaddi Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Sengketa antara Jusuf Hamka dengan Kemenkeu termasuk dengan Yustinus Prasowo merupakan buntut dari kasus tagihan utang Rp800 miliar yang diajukan oleh bos jalan tol itu kepada Kemenkeu yang hingga kini tak lekas dibayar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.