petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

hoki spin slot

maxwin mahjong 866Jutaan kata 69058Orang-orang telah membaca serialisasi

《hoki spin slot》

AS Hikam: Debat Kelima akan tentukan arah dukungan 'swing voters'******

AS Hikam: Debat Kelima akan tentukan arah dukungan 'swing voters'
Tiga pasangan capres/cawapres tiba di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, untuk mengikuti Debat Kelima Capres Pemilu 2024, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam, menyatakan debat capres terakhir malam ini, merupakan debat yang paling menentukan untuk masyarakat yang undecideddan swing voters.

“Ini sangat menentukan. Para capres harus bisa full blown. Kalau menggunakan hitungan Kompas, 20 persen undecideddan swing votersitu banyak. Jadi, masih bisa mendapatkan 10-15 persen suara. Kalau teorinya debat hanya memengaruhi swing voters, tapi kan ini namanya politik, bukan bisnis," ujar Hikam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun menurut Hikam, politik tidak selalu semudah itu. Masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pemilih, antara lain; gagasan, identitas politik, isu-isu terkini, dan pesan kampanye.

Usai pengunduran Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, Hikam meyakini calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan semakin bebas beradu gagasan.

"Saya tidak akan kaget dalam debat capres terakhir nanti, Pak Ganjar bisa lebih bebas mengutarakan pandangannya karena Pak Mahfud telah melepaskan jabatan strategis-nya,” ujarnya.

Menteri Riset dan Teknologi pada 1999-2001 itu mengungkapkan, kebijakan pro-rakyat menjadi ide dasar program sat setGanjar-Mahfud. Salah satunya KTP Sakti dengan target penduduk ekonomi menengah ke bawah.

Keberadaan KTP Sakti dimaksudkan agar masyarakat penerima bantuan pemerintah terdata dengan baik dan mudah mengakses berbagai bantuan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial dan subsidi negara tepat sasaran.

Baca juga: Ganjar akan hadirkan lebih dari sekadar gagasan pada Debat Kelima

Baca juga: Sejumlah petinggi tim pemenangan paslon tiba di JCC

Baca juga: Anies sebut penting sampaikan gagasan dan kebijakan dalam debat 

Terkait kesejahteraan ekonomi sosial, mantan peneliti Litbang Ekonomi dan Pembangungan LIPI itu berpendapat, kebijakan harus menyasar masyarakat yang paling termajinalisasikan.

Buruh dan anak sekolah harus ditingkatkan sumber daya manusianya (SDM) melalui pendidikan dan asupan gizi sehingga kualitas dan kecerdasan semakin tinggi.

Stuntingdi Indonesia diawali dengan 'stuntingcara berpikir pada kalangan elite-nya' yang nggak bisa memperbaiki tantangan global jadi mereka hanya menjadi echo chamber. Akhirnya hanya segelintir orang dari elite kita yang bisa melaksanakan. Secara agregat tetap tidak bisa bersaing," ungkap Hikam

Terkait hal tersebut, Ganjar-Mahfud menyadari pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang harus diperbaiki guna mencapai pemerataan kesejahteraan ekonomi sosial.

"Maka kita coba menyusun suatu perencanaan agar kalau kemudian dari dua hal ini bisa kita jadikan prioritas. Kesehatan dan pendidikan, karena kalau kesehatan baik, anak mulai dari kandungan ibunya sehat, bayinya sehat. Ya bu, kalau bayinya lahirnya sehat, gizi-nya sehat Insya Allah dia tidak akan stunting," ujar Ganjar beberapa waktu lalu di Kuningan, Jawa Barat.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar******

Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar
Warga melintas di samping alat peraga kampanye (APK) pemilu 2024 yang terpasang di pembatas jalur sepeda (stick cone) di Jakarta, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 805 alat peraga kampanye (APK) di tujuh kecamatan di Jakarta Barat melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024.

"Tujuh kecamatan itu yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk dan Kalideres," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta, pada Senin.

Jumlah APK itu, katanya, merupakan hasil penertiban yang dilakukan dari Senin (30/1) malam sampai dengan Selasa (31/1) malam.

"Jumlah APK yang ditertibkan, 277 di Cengkareng, 345 di Grogol Petamburan, 80 di Tambora, 17 di Kalideres, enam di Kembangan dan 80 di Kebon Jeruk," katanya. 

Sementara itu, dia belum menerima laporan terkait jumlah APK yang ditertibkan di Palmerah pada Jumat (2/2).

Baca juga: Legislator desak DKI tertibkan APK tak layak untuk tekan kecelakaan

"Belum sempat," katanya.

Sebelumnya, penertiban alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jakarta Barat pada Selasa (30/1) malam, difokuskan pada tiga ketagori pelanggaran yakni, APK di flyover, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan APK yang membahayakan masyarakat.

"Jadi fokus kita, satu (APK di) flyover, kedua di JPO dan ketiga spanduk atau baliho yang membahayakan (warga)," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (30/1).

Roup menjelaskan, penertiban APK di flyover khususnya bendera-bendera partai politik yang dipasang pada tiang dan berpotensi jatuh terkena hujan dan angin.

Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar

"Kalau kaya di flyover gitu kan misalnya pakai tiang-tiang gitu ya. Nanti takutnya kena angin hujan, jatuh timpa pengendara kan bahaya itu, makanya kita tertibkan," kata Roup.

Pelarangan pemasangan APK pada gedung atau fasilitas milik pemerintah terdapat dalam pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot online minimal deposit 5000 dana

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
club slot 888
100 erek erek binatang
pinjaman online selalu ditolak
cara dapat uang dolar
slot 00
gacor 268
demo slot zeus maxwin
slot jarwo
daftar pasang togel lewat hp
Daftar isi semua bab
Bab 1 kredit 0 persen tanpa kartu kredit
Bab 2 slot asia gacor
Bab 3 58 bet
Bab 4 server ntp thai
Bab 5 pinjol limit kecil
Bab 6 slot kemenangan
Bab 7 daftar slot terpercaya dan gacor
Bab 8 tafsir mimpi 3 d
Bab 9 mpo138
Bab 10 rtp live marettoto
Bab 11 angka jitu kamboja
Bab 12 komandan88
Bab 13 situs slot gaming
Bab 14 rumah slot online
Bab 15 maxwin369
Bab 16 pinjam uang tenor 12 bulan
Bab 17 slot gacor maxwin hari ini 2022
Bab 18 rtp dogelexus
Bab 19 jokervegas
Bab 20 slot net
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6815bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

viralslot77
Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: Aktor Terbaik

ace99play
Korban tewas kebakaran hutan di Chile jadi 51 orang
Ilustrasi - Kebakaran hutan. ANTARA/Anadolu/aa.
Ankara (ANTARA) - Korban tewas akibat kebakaran hutan yang melanda Chile tengah dan selatan telah meningkat menjadi 51 orang, demikian menurut laporan media pada Minggu (4/2).

"Mengingat kondisi tragedi tersebut, jumlah korban pasti akan meningkat dalam beberapa jam mendatang," CNN mengutip pernyataan Presiden Chile Gabriel Boric dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Boric menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengerahkan lebih banyak unit militer ke daerah-daerah yang terdampak, dengan semua sumber daya yang diperlukan tersedia.

"Sekitar 92 kebakaran aktif terjadi di berbagai wilayah di negara ini dan sejauh ini berdampak pada 43.000 hektar lahan," CNN mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Chile Carolina Toha.

"Pemadam kebakaran telah mengendalikan 40 titik api dan masih berusaha memadamkan 29 titik api," tambahnya.

Pihak berwenang Chile dilaporkan bahwa kebakaran hutan sedang berlangsung di wilayah Valparaiso dan Marga Marga.

Kebakaran hutan di Valparaiso telah merusak sekitar 1.100 rumah, kata pihak berwenang tersebut.

Menyatakan keadaan darurat, Presiden Boric mengatakan di platform X: "Kami telah mengarahkan semua kru kami ke wilayah tengah dan selatan negara ini untuk melakukan intervensi dalam kebakaran tersebut."

Pada Februari 2023, sekitar 13 orang di Chile kehilangan nyawa dalam kebakaran hutan.

Sumber: Anadolu
Baca juga: 10 orang tewas dalam kebakaran hutan di Chile
Baca juga: Gelombang panas Chile bisa perburuk kebakaran hutan
Baca juga: Chile tahan 43 tersangka pemicu kebakaran hutan

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Anjing kimia di dunia lain

erek erek 03 2d
Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik
Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik Pemilu 2024 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). ANTARA/Zuhdiar Laeis/pri.
Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

kehilangan masa remaja

hoki slot 96
Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu
Arsip foto - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo saat menyampaikan pemaparan terkait persediaan beras nasional untuk kebutuhan Januari-Februari 2024 di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/pri.
Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.

Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.

Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.

“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.

Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.

Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).


Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang
Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh 
Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bertarung di langit

slot mudah maxwin
Spanyol sediakan dana bantuan darurat Rp59 miliar untuk UNRWA
Ilustrasi - Suasana di luar kantor UNRWA di Jalur Gaza, Palestina. ANTARA/Anadolu Agency/am.
Madrid (ANTARA) - Pemerintah Spanyol pada Senin (5/2) mengumumkan bantuan darurat senilai 3,5 juta Euro (sekitar Rp59,2 miliar) bagi Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyusul keputusan sejumlah negara yang menangguhkan pendanaan dampak tuduhan Israel terhadap staf UNRWA.

Peran dan kemampuan UNRWA untuk melakukan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah terancam, termasuk dan khususnya di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan darurat tambahan sebesar Rp59,2 miliar agar dalam jangka waktu pendek, UNRWA dapat terus memberikan bantuan kemanusiaan yang berkualitas.

“Perkembangan UNRWA sangat memprihatinkan dan terdapat ancaman serius bahwa kegiatan kemanusiaan UNRWA di Gaza akan lumpuh dalam beberapa pekan,” kata Albares di hadapan anggota parlemen di Madrid.

Pada 2 Februari Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa UNRWA berada di ambang kehancuran finansial, menyerukan agar negara-negara donor memikul tanggung jawab mereka sekaligus mendukung UNRWA untuk memenuhi mandatnya terhadap pengungsi Palestina.

Lebih lanjut sekjen menekankan bahwa UNRWA adalah "tulang punggung" dari seluruh tanggapan bantuan kemanusiaan di Gaza.

“Dana yang ditangguhkan sebesar lebih dari 440 juta dolar AS (sekitar Rp6,9 triliun), hampir separuh dari proyeksi pendapatan UNRWA pada 2024, sehingga mengancam eksistensi mereka,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada Minggu (4/2).

Baca juga: Retno: EU harus konsisten hormati hukum internasional dalam isu Gaza
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa perjalanan pesawat

cara beli hp pakai kartu kredit
RUPST BNI setujui bagikan dividen Rp280,49 per saham
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (tengah), Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan (kanan), dan Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini (kiri) dalam Press Conference Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023, Senin (4/3/2024). (BNI)
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2023, atau senilai Rp10,45 triliun.

“Nilai pembagian dividen naik 42,76 persen dari total dividen tahun buku 2022 yang senilai Rp7,32 triliun. Dengan demikian, nilai dividen kali ini ditetapkan sebesar Rp280,49 per lembar saham,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam Konferensi Pers setelah RUPST di Jakarta, Senin.

Dengan memperhitungkan komposisi saham milik pemerintah sebesar 60 persen, Royke menyebut perseroan akan menyetorkan dividen sebesar Rp6,27 triliun ke rekening Kas Umum Negara.

Lanjutnya, porsi 50 persen lainnya dari laba bersih atau senilai Rp10,45 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI Group ke depan.

“Kenaikan rasio pembayaran dividen menjadi 50 persen di tahun ini dilakukan seiring dengan kinerja keuangan perseroan yang terus membukukan kinerja positif dengan capaian laba bersih senilai Rp20,9 triliun di 2023,” ujar Royke.

Baca juga: Presiden meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Bank BNI di IKN

Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR)perseroan pada level yang sehat mencapai 22 persen per Desember 2023,

Sehingga, menurut Royke, perseroan memiliki kapasitas untuk membagikan dividen dengan rasio dan nilai yang lebih besar, sambil tetap memenuhi kebutuhan bisnis dan investasi BNI Group.

Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen dan berupaya disiplin terus melanjutkan program transformasi agar semakin berdampak positif pada kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dan profitabilitas perusahaan.

Seiring dengan itu, perseroan berkomitmen terhadap implementasi prinsip ESG, seperti penetapan framework dan roadmap ESG untuk jangka pendek, menengah dan panjang, dengan target Net Zero Emission (NZE) Operasional pada tahun 2028 dan NZE Pembiayaan pada tahun 2060.

Baca juga: BNI sediakan wadah UMKM Go Global melalui Xpora dalam Inacraft 2024

Sepanjang 2023, BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20,9 triliun, atau tumbuh 14,2 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pendapatan non-bunga (non-interest income)perseroan terus memberikan dorongan positif pada profitabilitas, dengan capaian sebesar Rp21,47 triliun selama 2023 atau tumbuh 6,6 persen (yoy).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024