slot gacor wd

Buku Ajaib Aegea

link slot online terbaru

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

daftar pinjaman online legal ojk 2022

Fakultas Hukum Universitas Pancasila raih peringkat unggul******

Jakarta (ANTARA) - Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Pancasila (UP) meraih Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang tertuang dalam SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 544/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/lI/2024.

Dekan FH UP, Prof Dr Eddy Pratomo di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi yang erat, dan semangat untuk terus maju, sehingga FH UP berhasil memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

 Baca juga: Universitas Pancasila buka pendaftaran bakal calon rektor

Prof Eddy Pratomo mengapresiasi upaya kolektif dari pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa fakultas hukum dalam membangun iklim akademik yang kondusif.

“Pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa FH UP berada di jalur yang tepat dalam mencapai visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berintegritas," katanya.

Ia mengatakan ke depan FH UP akan fokus untuk mendapatkan akreditasi internasional FIBAA Jerman dan dalam rangka proses tersebut, FH UP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik-topik hukum nasional dan internasional.

Pada Mei mendatang, ada international short cource untuk beberapa mata kuliah pilihan dan dapat diikuti oleh mahasiswa FH dari dalam dan luar negeri. FH UP juga menginisiasi kelas internasional atau IUP international undergraduate Program yang proses pembelajarannya dilakukan dalam bahasa Inggris serta melibatkan dosen-dosen asing.

Baca juga: Komnas terus pantau penanganan kasus pelecehan seksual di kampus

Baca juga: Prof. Dr. Sri Widyastuti dilantik sebagai Plt. Rektor UP

Sedangkan pada Februari 2024, juga telah terselenggara Student Excahenge Program (SEP) yang ke-15 dan merupakan SEP yang memiliki jumlah peserta terbanyak, dimana FH UP menjadi tuan rumah pertukaran 45 mahasiswa peserta dari lima universitas mitra.

Kelima universitas mitra tersebut, yaitu Fakultas Hukum Universitas Malaya (Malaysia), Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang), Fakultas Hukum Warmadewa (Denpasar), dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung).

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa naga di dunia ini

togel jawa kuno prediksi

Pejabat di IKN Tak Dapat Mobil Dinas, Wajib Naik Transportasi Umum******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut para pejabat pemerintah di IKN tidak akan mendapatkan mobil dinas. Mereka harus naik transportasi umum.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan kebijakan ini dikeluarkan sebagai komitmen bahwa IKN dibangun sebagai kota ramah lingkungan dengan 80 persen transportasi publik dan 100 persen kendaraan listrik.

"Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi," ujar Silvia dalam agenda Indonesia Architecture Exhibition & Conference di ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/2).

"Inti pesannya adalah memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh," lanjutnya.

Namun demikian, ia menjelaskan memang ada segelintir pihak yang diperbolehkan menggunakan mobil dinas, dua di antaranya adalah menteri dan presiden.

"Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia.

Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan ini masih digodok. Agar kebijakan ini terwujud, Silvia mengatakan ketersediaan transportasi publik di IKN harus memadai.

IKN dicanangkan sebagai kota 10 menit yang berorientasi pada transit oriented development (TOD). TOD adalah konsep pembangunan interkonektivitas antara perumahan (residential), perkantoran, serta pemberhentian transportasi umum untuk memudahkan masyarakat bermobilisasi.

"Inilah guna konsep kota 10 menit dan transit oriented development di IKN," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

situs slot khusus mahjong

Membandingkan Harga Beras RI dengan India dan China, Mahal Mana?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga beras di Indonesia tengah melonjak jadi Rp18 ribu per kilogram (kg) untuk kualitas premium. Hal ini disebabkan oleh hilang bahan pangan utama itu secara mendadak dari ritel modernmaupun pasar.

"Beras harganya sudah tinggi di kisaran Rp18 ribu-Rp18.500 untuk yang premium," ujar Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan kepada CNNIndonesia baru-baru ini.

Sejatinya, kenaikan harga beras ini terjadi sebelum memasuki Bulan Ramadan. Lonjakan itu berpotensi memicu mengkhawatirkan bagi jutaan penduduk Indonesia.

Penduduk sejumlah negara bahkan yang terbanyak di dunia seperti India dan China juga banyak yang mengkonsumsi beras.

Lalu bagaimana harga beras di dua negara itu, mahalkah?

Dibandingkan dengan India dan China, yang penduduknya sama banyaknya dengan Indonesia, harga beras dalam negeri terbilang cukup mahal, kecuali untuk jenis beras basmati yang banyak dijumpai di India.

Di India, harga eceran beras tercatat US263 calon perwira polisi jalani tes kesehatan tahap awal******

Ternate (ANTARA) - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Maluku Utara mengawali proses seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan ke-53 tahun 2024 setelah melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas beberapa waktu lalu.

"Hari ini, 263 calon siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan ke-53 yang telah lulus pemeriksaan administrasi (Rikmin) menjalani tes kesehatan tahap I," kata Kabi Humas Polda Malut AKBP Bambang Suharyono di Ternate, Sabtu.

Baca juga: Seorang perwira menengah polisi di Maluku Utara positif narkoba

Dia menyatakan bahwa tes kesehatan tahap I ini mencakup pemeriksaan terhadap berbagai aspek kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan, penglihatan, kelainan fisik, tekanan darah, pendengaran, serta kondisi gigi calon siswa.

Proses tes kesehatan ini dilaksanakan oleh tim uji kesehatan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Malut, dengan pengawasan langsung dari tim pengawas internal dan eksternal. Tes ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan pembagian menjadi dua kelompok.

Menurut Kabid Humas, pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian penting dari tahap seleksi untuk memastikan bahwa calon perwira yang melalui jalur SIP ini memenuhi persyaratan kesehatan yang diperlukan.

Oleh karena itu, ia berharap melalui proses seleksi ini, akan dihasilkan calon perwira yang tidak hanya memiliki kompetensi dan integritas, tetapi juga kondisi kesehatan yang prima untuk mengemban tugas-tugas kepolisian dengan baik.

Baca juga: 814 casis Polri dinyatakan lulus tahap dua di Polda Malut

Baca juga: Kompolnas awasi seleksi penerimaan calon taruna Akpol 2023

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

,65 (INR53,88) atau Rp10.140 per kg (asumsi kurs Rp15.600 per kg) hingga US,06 atau Rp32.136 per kg. Termahal bisanya untuk beras jenis basmati.

Harga beras grosir tercatat sebesar USPemerintah Kaji Peluang Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Setelah Juni******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan berupaberas10 kg sedang dipertimbangkan akan dilanjutkan setelah Juni 2024 atau hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Keberlanjutan, kata Airlangga, program ini bergantung pada hasil panen April hingga Mei mendatang.

"Kita lihat juga hasil panen kita di bulan April-Mei nanti," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).

"Ya kita sekarang sampai bulan Juni 2024 nanti tentu akan ada evaluasi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) setelah Juni 2024.

Program itu awalnya cuma digelar pada Maret sampai Mei 2023. Namun, pemerintah memperpanjang pemberian bantuan hingga Juni 2024.

"Kalau pemerintah punya kemampuan, akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi, janji saya ya sampai Juni dulu," kata Jokowi di Gudang Bulog, Bekasi, Jumat (16/2).

Jokowi mengatakan pemerintah sudah merencanakan pembagian bansos beras hingga pertengahan tahun. Sebanyak 20,66 juta keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram beras per bulan.

Program ini menjadi sorotan selama Pemilu Serentak 2024. TPN Ganjar-Mahfud sempat meminta Jokowi menghentikan bansos sementara karena dugaan politisasi.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos, dan itu menguntungkan paslon tertentu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta),46 atau Rp7.176 per kg hingga US,44 atau Rp22.464 per kg.

Sementara, di negara perekonomian nomor dua di dunia, China, harga eceran beras tercatat US<句子>,77 hingga US,53 per kg atau Rp12.012 - Rp23.868 per kg.

Sedangkan harga eceran tercatat antara US<句子>,54 sampai US,07 per kg atau Rp8.424 - Rp16.692 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Aku membunuh Long Aotian

maxwin register

<句子>

Jalan Magister Menuju Kultivasi

jam gacor olympus higgs domino

<句子>