bonus new member 100 all slot

super king slot 120Jutaan kata 163432Orang-orang telah membaca serialisasi

《bonus new member 100 all slot》

BNSP komitmen dukung sertifikasi profesi halal di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berkomitmen mendukung sertifikasi kompetensi profesi halal di Indonesia dengan terus melakukan pembinaan dan pengawasan sertifikasi.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/3) malam, Ketua BNSP Syamsi Hari mengatakan dukungan itu dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Penyelenggara Produk Halal Indonesia (PPHI) dengan Taiwan Halal Integrity Develepment Associantion (THIDA) tentang sertifikasi kompetensi profesi halal.

Dia menegaskan BNSP akan terus berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan sertifikasi, tak terkecuali skema auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal dan pelaksanaan analisis kimia pendukung manajemen halal sebagaimana dikembangkan LSP PPHI.

"Kehadiran BNSP merupakan apresiasi kami terhadap kerjasama LSP PPHI dan THIDA, sekaligus bentuk komitmen kami terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap LSP terlisensi BNSP," kata Syamsi pada penandatanganan MoU LSP PPHI dengan THIDA di kantor THIDA, Taipei, Taiwan, Jumat (1/3).

Baca juga: Menaker minta BNSP perbanyak tenaga kerja tersertifikasi

Syamsi yang hadir didampingi anggota BNSP Miftakul Azis, Sekretariat BNSP Rini Safriadi dan Robiah Adawiyah menaruh harapan besar terhadap LSP PPHI untuk mengembangkan kerja sama serupa tidak hanya dengan THIDA, namun juga dengan lembaga halal luar negeri lainnya.

"Kami berharap kerjasama ini dapat terus dikembangkan tidak hanya di Taiwan, tetapi juga LSP PPHI dengan lembaga halal luar negeri dan Industri halal di negara negara lain," katanya.

Sementara itu, Vice President THIDA Salahuding Ma Chao-Yen menyatakan lembaganya akan terus mengembangkan skema sertifikasi kompetensi, baik bagi para asesor maupun para penyelia halal.

"THIDA sebagai LHLN yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia melalui BPJPH Kementerian Agama Indonesia, THIDA akan terus berkembang salah satunya adalah memastikan asesor kompetensi THIDA mempunyai sertifikat kompetensi dan nantinya para penyelia halal yang ada di Industri mitra THIDA juga kita harapkan bisa disertifikasi kompetensinya," jelasnya.

Baca juga: BNSP: Pemegang sertifikat SDM pariwisata 3 tahun harus perpanjangan

Ia juga berterima kasih kepada BNSP karena sertifikasi kompetensi itu merupakan bentuk pengakuan pemerintah Indonesia terhadap THIDA, khususnya kompetensi para profesional yang ada di THIDA.

"Kami yakin ini akan membuka kerjasama yang lebih luas di bidang halal khususnya di Asia Tengah," ujarnya.

Ketua LSP PPHI Wahyu Suhadji menyebut lembaganya telah mendapatkan rekomendasi dari BPJPH Kementerian Agama RI dan Lisensi 4 skema sertifikasi dari BNSP, yaitu auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal dan analisis kimia pendukung manajemen halal.

"Kami akan menjaga kerja sama ini dengan mematikan penjaminan mutu dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan kami akan terus mengembangkan pelayanan sertifikasi di negara lain tidak hanya pada auditor halal dan penyelia halal, tetapi juga juru sembelih halal," katanya menegaskan.

Baca juga: BNSP sertifikasi tenaga kerja konstruksi IKN tingkatkan daya saing
Baca juga: Unand peroleh verifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP

Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Cadangan Devisa RI Turun ke US5,1 M******

Jakarta, CNN Indonesia--

Cadangan devisa (cadev) Indonesia turun jadi US5,1 miliar pada akhir Januari 2024.

Jumlah ini merosot dibandingkan posisi akhir Desember 2023 yang mencapai US6,4 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menyebut penurunan posisi cadev dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah.

BI menilai cadev tersebut masih sanggup mendukung ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, capaian devisa ini dianggap bisa menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia.

Erwin mengatakan BI memandang cadangan devisa ke depan akan tetap memadai. Mereka mengklaim cadev Indonesia didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.

"Seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

Lihat Juga : Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto yang Buat Lapangan Golf Rp1,2 T

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

---

Label：akun kredivo tidak bisa pinjaman tunai、slot depo 25 jadi 50、situs judi terpercaya 2023

Terkait：togel philippines、pinjaman online bank bca、slot gacor 2023、tafsir mimpi togel、samurai188、pinjaman online bri langsung cair、pinjol yang masuk pusdafil、situs tergacor dan terpercaya 2022、link bo slot terpercaya、4d abjad

---

---

bab terbaru：winlive4d（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03