gen777

Armor Naga Pembunuh Langit

Pebisnis Spa Protes Pajak Hiburan 40 Persen Bakal Matikan Usaha******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan para pengusaha spadi keberatan dengan adanya kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen.

Bisnis spa masuk dalam kategori hiburan sehingga bakal dipajaki 40 persen.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi Senin (8/1).

Menurutnya, pemerintah terburu-buru menaikkan pajak hiburan dari sebelumnya 15 persen, tiba-tiba naik menjadi 40 persen. Hal ini membuat kaget para pebisnis spa.

"Masa dari 15 persen sampai 40 persen? Ini kalau kenaikan, iya, pelan-pelan ojo kesusu. Jangan ngagetin usaha dan itu akan membunuh usaha. Kita kan baru recovery, baru sembuh dari 2,5 tahun pandemi Covid," ucapnya.

Ia menilai kebijakan ini bakal membuat bisnis spa bangkrut. Pasalnya, bagaimana usaha pijat ini bisa bertahan jika pajak akan menggerogoti pemasukan.

"Bagaimana usaha tumbuh dan berkembang kalau bayar tax-nya 40 persen? Operasional cost 60 persen dan bayar tax 40 persen, bagaimana bisa hidup?" ungkapnya.

Oleh karena itu, PHRI mendesak pemerintah meninjau ulah besaran tarifnya agar bisnis spa bisa tumbuh, bukan malah tutup.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, spa bakal dipungut pajak sebesar 40 persen.

Mengacu perda itu, pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan ditetapkan sebesar 10 persen. Namun, pajak hiburan khusus tarif jasa mandi uap atau spa, diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, dipungut paling rendah 40 persen per 1 Januari 2024.

[Gambas:Video CNN]

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Otorita Klaim Investasi Masuk IKN Tembus Rp41,4 T di 2023******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim berhasil meraih total realisasi komitmeninvestasiRp41,4 triliun di Nusantara sepanjang 2023.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut nilai tersebut berasal dari tiga rangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 1 hingga tahap 3 pada tahun ini.

Menurutnya, aliran investasi itu menunjukkan investor sangat percaya diri masuk ke proyek IKN.

Ia menyebut aliran investasi Rp41,4 triliun itu berasal dari beberapa perusahaan. Aliran pertama yang masuk sebesar Rp23 triliun pada groundbreaking tahap 1 yang berlangsung pada 21-23 September 2023.

Pada tahap ini, ada 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.

Perusahaan itu adalah Agung Sedayu Group (pemimpin konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

Sementara aliran kedua sebesar Rp13,1 triliun, yang masuk pada groundbreaking tahap 2 yang berlangsung pada 1-2 November silam.

Aliran investasi ini datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia.

Sementara itu sisanya masuk pada groundbreaking tahap 3 yang dilaksanakan Jokowi pekan ini.

Bambang optimis aliran investasi itu ke depan akan semakin banyak. Keyakinan itu berdasarkan pada 330 Letter of Intention (LOI) atau surat peminatan investasi yang masuk ke OIKN hingga saat ini.

Lihat Juga : Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri

LOI itu bahkan ada yang berasal dari investor Singapura, Jepang, China dan Malaysia. Keyakinan juga ia dasarkan pada sejumlah 'gula' yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investasi ke IKN.

Pemerintah tercatat memang memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN. Insentif tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar nol persen selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar nol persen, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen, Bea masuk sebesar nol persen, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar nol persen selama 10 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Belanja di Transmart Pakai Bank Mega atau Allo Bank Auto Diskon 20%******

Belanja makin hemat di Transmart dengan bertransaksi menggunakan Bank Mega atau Allo Bank, soalnya bisa langsung dapat diskon 20 persen.

Selain itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk aneka produk terpilih di Transmart Full Day Sale. Belanja jadi makin hemat!

Lihat Juga : Belanja Hemat Akhir Pekan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi Besok

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgradeke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget kan produknya? Cus, siapkan daftar belanjaan buat ke Transmart sekarang juga, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

Musim semi Xianxia

3 Perusahaan Media AS Ramai******

Tigaperusahaan media Amerika Serikat (AS) kompak mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawai mereka pada awal 2024 ini.

Terbaru, ada Business Insider yang bakal memangkas 8 persen jumlah pegawai mereka. Namun demikian, perusahaan tak merinci total berapa orang pekerja yang masuk angka 8 persen tersebut.

Kepala Eksekutif Business Insider Barbara Peng dalam sebuah memo kepada pegawai mengatakan media yang berkantor pusat di New York itu perlu memfokuskan kembali prioritas demi keberlangsungan di masa yang akan datang.

Peng mengatakan pekerja yang terkena dampak akan menerima gaji minimal 13 pekan dan asuransi kesehatan.

Business Insider bukan media pertama yang mengumumkan PHK awal tahun ini. Sebelumnya, Los Angeles Times dan Majalah Time juga melakukan hal serupa.

Los Angeles Times secara gamblang mengungkapkan bahwa perusahaan memangkas 100 jurnalis. Menurut manajemen perusahaan, PHK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Tak terima, serikat pekerja perusahaan itu pun mogok kerja pada Jumat (19/1) lalu. Serikat pekerja meminta Los Angeles Time untuk menjelaskan berapa target penghematan biaya serta jumlah persis karyawan yang akan dirumahkan. Pasalnya, perusahaan cukup tertutup mengenai informasi tersebut.

Lihat Juga : Basuki Akhirnya Bicara soal Giant Sea Wall Ala Prabowo-Airlangga

Di sisi lain, Pihak perusahaan juga mengaku kecewa dengan rencana mogok para pegawai. Namun, manajemen Los Angeles Times tetap menghormati putusan itu.

"Kami kecewa dengan keputusan serikat pekerja, namun menghormati hak mereka untuk mogok," kata Los Angeles Times.

PHK terjadi setelah editor eksekutif surat kabar tersebut, Kevin Merida, mengundurkan diri dari jabatannya satu pekan sebelum pengumuman PHK 100 jurnalis tadi.

Menyusul Los Angeles Times, Majalah Times melakukan PHK pada 15 persen karyawan pada Selasa (23/1) lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.

Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.

Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.

"Saya mulai bekerja di Majalah TIME tepat satu tahun yang lalu, dan pagi ini saya diberhentikan bersama 12 jurnalis lainnya," ujar Haley Weiss, reporter kesehatan dan sains TIME dalam sebuah postingan di X.

Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.

"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

Len Blavatnik, Imigran Ukraina yang Sukses Berharta Rp496,7 T di AS******

Leonid Valentinovich Blavatnik (Len Blavatnik) merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Pundi-pundi hartanya terutama berasal dari perusahaan investasi multisektor, Access Industries.

Forbes memperkirakan total kekayaan Blavatnik mencapai US,8 miliar atau sekitar Rp496,7 triliun (asumsi kurs Rp15.619 per dolar AS) pada Sabtu (20/1).

Dengan kekayaannya itu, Blavatnik menempati peringkat orang terkaya ke-45 di dunia versi media keuangan itu.

Saat berusia 21 tahun, keluarganya memutuskan pindah ke New York, Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam, Blavatnik melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar master di bidang ilmu komputer Universitas Columbia pada 1981.

Ia memutuskan untuk melepas kewarganegaraan Rusia dan menjadi warga AS pada 1984.

Lalu, pada 1986, Blavatnik bersama rekannya mendirikan perusahaan investasi Access Industries (AI). Saat awal berdiri, AI banyak berinvestasi di Rusia. Namun, Blavatnik memilih untuk tak terlalu dekat dengan Kremlin dan memilih menyerahkan urusan bisnis di sana ke rekannya.

Pada 1989, Blavatnik memutuskan untuk melanjutkan studi demi meraih gelar MBA di Harvard Business School. Saat itu, Access Industries mulai dilirik sebagai perusahaan investasi ternama.

Blavatnik memiliki kepiawaian dalam memilih bisnis tempat perusahaannya berinvestasi dan menyulapnya menjadi lebih menguntungkan. Di tangannya, Access Industries mendapatkan banyak keuntungan.

Hampir empat dekade berdiri, portofolio investasi Access Industries kini sudah mencapai US miliar dari investasi di 200 lebih negara dan teritori.

Awalnya, perusahaan banyak bermain di sektor tambang dan energi, salah satunya di perusahaan minyak Rusia TNK-BP. Kemudian, perusahaan terus melakukan diversifikasi bisnis dengan menempatkan investasi pada perusahaan kimia LyondellBasell hingga Warner Music yang dibeli pada 2011 senilai US,3 miliar.

Dalam tempo sembilan tahun, Blavatnik sukses membawa Warner melantai di bursa saham dengan nilai empat kali lipat dari pasa saat dibeli. Sebagai pemilik Warner Music, tak jarang Blavatik berpose dengan sejumlah musisi papan atas dunia seperti Ed Sheeran hingga Chris Martin.

Leonid Valentinovich Blavatnik (Len Blavatnik) merupakan salah satu orang terkaya di dunia dengan harta mencapai US,8 miliar atau sekitar Rp496,7 triliun. (GREGG DEGUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Raih Gelar Ksatria Berkat Amal

Selain sebagai pengusaha, Blavatnik juga dikenal sebagai filantropi. Melalui Yayasan Keluarga Blavatnik, ia banyak memberikan donasi untuk mendukung ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi, hingga kebudayaan.

Lewat yayasan itu, Blavatnik sudah menyumbangkan lebih dari US miliar ke lebih dari 250 institusi pendidikan dan kebudayaan di dunia.

Berkat sumbangannya pada dunia pendidikan, Blavatnik mendapatkan gelar kehormatan Chavalier of the French Legion d'Hounner.

Kemudian pada 2017 lalu, Blavatnik juga meraih gelar ksatria 'Sir' dari Ratu Elizabeth II berkat sumbangannya ke dunia pendidikan, salah satunya ke Universitas Oxford.

Di usia senja, Blavatnik menghabiskan waktu bersama istrinya, Emily Bavatnik, yang ia nikahi pada 1994. Bersama Emily, Blavatnik memiliki empat orang anak. Saat ini, ia banyak menghabiskan waktu di New York, AS dan London, Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal