rumah spin slot

rajabola99 422Jutaan kata 164850Orang-orang telah membaca serialisasi

《rumah spin slot》

Presiden sebut pembangunan Kantor BPJS lengkapi layanan kesehatan IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pembangunan gedung Kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melengkapi layanan kesehatan untuk masyarakat di IKN.

"Kalau kemarin yang kita 'groundbreaking cluster' industri keuangan sekarang BPJS Kesehatan masuk dan sudah lima RS dalam proses pembangunan sehingga ini akan melengkapi pelayanan di IKN terhadap masyarakat yang ada di sini," kata Presiden Jokowi dalam peletakan batu pertama pembangunan Gedung BPJS Kesehatan di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.  

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kembali beban layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan pada 2015-2016 yang mengalami defisit.

Kemudian, pada periode 2015-2017, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sering mendapat keluhan dari masyarakat yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan, seperti antrean yang terlalu panjang.

Namun belakangan ini setelah peninjauan, Presiden justru menemukan bahwa pelayanan di RS yang melayani pengguna BPJS Kesehatan sudah berubah drastis

"Ngantrenya lama, komplainnya. Saya ini kan ke lapangan selalu saya cek. Komplainnya masih banyak, tetapi setelah 2020 ke sini saya mampir ke RS, cek ke RS antrian di pendaftaran, berubahnya sangat drastis sekali," kata Jokowi.

Presiden pun mengapresiasi bahwa kini BPJS kesehatan sudah tidak lagi mengalami defisit. Jumlah peserta yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan juga mencapai 267 juta jiwa atau 95,7 persen dari total penduduk Indonesia.   

Di akhir sambutan, Presiden mengatakan bahwa pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan akan melengkapi pelayanan kesehatan untuk masyarakat di IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah meletakkan batu pertama untuk lima rumah sakit yang saat ini dalam proses pembangunan.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini peletakan baru pertama groundbreaking gedung BPJS Kesehatan di IKN secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi mengakhiri sambutan, sekaligus meresmikan peletakan batu pertama Gedung BPJS Kesehatan di IKN.

Baca juga: Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial

Baca juga: Presiden Jokowi sarapan sukun goreng bersama para menteri di IKN

Baca juga: Presiden nikmati malam di IKN bersama para menteri dan Panglima TNI

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Peran agen mendukung program Pemerintah di bidang perumahan******

Jakarta (ANTARA) - Masih banyak yang beranggapan pekerjaan agen properti seperti halnya dengan tenaga penjual pada umumnya, yakni memasarkan produk dengan imbalan insentif, komisi, dan bonus apabila target terpenuhi.

Faktanya tugas agen properti lebih rumit dalam artian tidak sekadar memiliki kemampuan meyakinkan calon pembeli, tetapi juga harus bisa memberikan solusi pembiayaan, memberikan appraisal(penaksiran), menghitung pajak, hingga meneliti aspek legalitas produk properti yang dijual.

Hal ini bisa dimaklumi mengingat produk properti bukan barang yang murah sehingga peran agen di sini sangat penting untuk mempertemukan keinginan penjual dengan pembeli yang memang membutuhkan rumah, kantor, atau bahkan lahan.

Dengan demikian peran agen dalam hal ini tidak sekadar memasang spanduk, baliho, atau umbul-umbul di depan rumah atau produk properti yang akan dijual atau disewakan tetapi harus memastikan kliennya tidak terlalu lama menunggu mendapatkan pembeli atau penyewa.

Beberapa pencari rumah, terutama yang seken, lebih memasrahkan kepada agen-agen yang sudah memiliki reputasi untuk memastikan barang yang didapat nantinya tidak memiliki masalah hukum ke depan.

Biasanya agen properti terkemuka sudah bermitra dengan notaris yang terpercaya sehingga transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual bisa langsung closing(selesai) saat itu juga.

Mengingat kemampuan dari agen properti ini khususnya yang sudah bersertifikat, beberapa pengembang rumah terjangkau yang menjadi bagian dari program sejuta rumah pemerintah termasuk BUMN Perum Perumnas juga memanfaatkan profesi ini untuk membantu pemasaran.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun menyebut peran dari agen properti sangat penting untuk mempercepat penyerapan program sejuta rumah.

Setidaknya agen properti bisa menyosialisasikan hunian-hunian terjangkau kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Agen juga memegang peranan penting untuk terwujudnya di pasar sekunder perumahan (seken) sehingga memudahkan pemilik yang akan menjual huniannya dikarenakan membutuhkan uang atau harus pindah ke daerah lain.


Lokapasar rumah

Seiring dengan perkembangan digital saat ini mendorong munculnya lokapasar (marketplace) termasuk dalam hal ini di sektor perumahan.

Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang apakah kehadiran lokapasar di bidang properti termasuk sektor rumah ini bakal menggerus keberadaan agen properti.

Steven Milano pendiri perusahaan yang bergerak di bidang agen properti melihat kehadiran lokapasar properti bukan menjadi ancaman tetapi justru menjadi alat untuk memudahkan penjualan.

Kehadiran lokapasar membuat agen properti memiliki pasar yang lebih luas hingga menjangkau pelosok-pelosok Tanah Air.

Tak hanya itu tipikal pembeli muda usia 25-40 tahun lebih suka mencari dari internet menjadi pasar tersendiri melalui layanan lokapasar.

Namun Steven mengingatkan ada hal-hal yang tidak dapat menggantikan fungsi dari agen sampai saat ini yakni menjadi jembatan untuk mempertemukan harga antara pembeli dan penjual.

Agen properti bisa saja memberikan saran kepada penjual bahwasanya harga yang ditawarkan terlalu mahal atau malah terlalu murah atau mengajukan penawaran kepada pembeli untuk bersedia menaikkan harga hingga terjadi kesepakatan.

Hanya, belum seluruh agen properti memanfaatkan layanan lokapasar terutama yang usianya di atas 50 tahun serta belum terlalu menguasai perkembangan teknologi digital.


Pencarian

Beberapa perusahaan penyedia lokapasar properti mengakui peran agen tidak bisa ditinggalkan di tengah kemajuan digital seperti sekarang ini.

Vice presidensalah satu perusahaan penyedia lokapasar di Indonesia Faizal Abdullah mengakui sudah tidak zamannya pembeli berkeliling mencari rumah.

Saat ini calon pembeli rumah lebih suka mengintip dulu di lokapasar untuk mengetahui spesifikasi detail barulah melihat lokasi sebelum memutuskan untuk membeli.

Namun kehadiran agen properti ini, jelas Faizal, juga tidak bisa ditinggalkan karena ibarat nelayan mereka ini yang paling berperan untuk menebar jaring rumah dan produk properti lainnya untuk dimasukkan ke lokapasar.

Seperti untuk mencari rumah di Jakarta yang lahannya sudah sangat terbatas, peran dari agen menjadi sangat penting. Bahkan mereka mampu mendapatkan rumah dengan lebar 3x10 meter.

Saat ini banyak warga yang mencari rumah mungil di Provinsi Jakarta meski dalam waktu dekat sudah tidak menjadi Ibu Kota RI. Tentunya yang menjadi daya tarik karena provinsi ini masih menyediakan iklim bisnis yang menarik dan mencari pekerjaan.

Tren rumah di kota padat penduduk seperti Jakarta, yang paling diminati adalah hunian mungil dan apartemen. Generasi sekarang ini tidak lagi mempersoalkan rumah yang luas.

Mayoritas rumah hanya untuk berkumpul anggota keluarga inti suami, istri, dua anak. Sementara untuk sehari-hari lebih banyak beraktivitas di tempat pekerjaan dan sekolah. Praktis bisa berkumpul di rumah beberapa jam saja.

Mayoritas pencari rumah di Jakarta mensyaratkan lokasi yang strategis, dekat dengan transportasi publik, serta yang paling penting lingkungan yang aman.

Untuk parkir kendaraan juga tidak perlu lahan yang luas mengingat ukuran kendaraan yang beredar di Jakarta juga semakin mungil mengikuti perkembangan.

Aspek yang terakhir ini yang memang sulit untuk diketahui pencari rumah serta hanya dimengerti agen properti yang sebelumnya sudah melakukan appraisalsecara menyeluruh termasuk soal keamanan lingkungan.

Termasuk unit mungil apartemen di Serpong, Tanjung Barat, dan Margonda, Depok, kerja sama Perum Perumnas dan PT KAI juga laris dicari pencari rumah dari kalangan keluarga muda.

Keberadaan agen dan penyedia lokapasar ini memiliki peran penting untuk menjembatani kepada calon konsumen untuk menunjukkan masih ada unit yang terjangkau dan layak di tengah kota pada Jakarta serta tentunya aman dari aspek legalitas.

Soal aspek legal ini juga menjadi syarat utama perusahaan penyedia lokapasar yakni unit yang tercantum harus dipastikan lolos pemeriksaan kualitas terlebih dahulu.

Aspek legal ini penting mengingat sejak pemerintah memperpanjang kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTB) pada tahun 2024 tren transaksi rumah mengalami kenaikan.

Mayoritas pembeli memang pencari rumah untuk dihuni termasuk di Jakarta sehingga aspek legal ini menjadi pertimbangan penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Aspek legal ini di antaranya surat dan sertifikat kepemilikan dan tentunya aspek perpajakan serta memastikan tidak ada tunggakan terkait rumah yang akan dijual tersebut.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mahjong slot 77、pinjol yang gak ribet、capsatoto

Terkait：pinjol legal resmi ojk、slot gacor hari ini pasti menang、situs surga dewa slot、main telegram dapat uang gimana caranya、bocoran slot harmonibet、erek erek ikan gabus、uatas legal atau ilegal、situs slot penipu、erek erek pocong、pinjol online

---

---

bab terbaru：slot online pragmatic play（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07