petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

uatas legal atau ilegal

keju4d 667Jutaan kata 852429Orang-orang telah membaca serialisasi

《uatas legal atau ilegal》

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan gemilang Indonesia di Piala Asia dihentikan Australia******

Perjalanan gemilang Indonesia di Piala Asia dihentikan Australia
Penjaga gawang bola Timnas Indonesia Ernando Ari (tengah) berjabat tangan dengan pesepak bola Timnas Australia Aziz Behich (kedua kiri) usai pertandingan 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024). Indonesia kalah dari Australia dengan skor 0-4. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/tom.
Jakarta (ANTARA) - Setelah mencatat sejarah gemilang dengan lolos ke babak 16 besar, Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan di Piala Asia 2023 dengan menelan kekalahan 0-4 dari Timnas Australia pada babak 16 besar di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Minggu. Australia sukses mencuri keunggulan dua gol melalui Elkan Baggott (bd), Martin Boyle, Craig Goodwin dan Harry Soutttar, demikian catatan AFC. Selanjutnya Australia pada babak perempat final akan menghadapi pemenang laga antara Arab Saudi kontra Korea Selatan di Stadion Al Janoub, Al-Wakrah, Jumat (2/2) mendatang. Pada babak pertama Australia mengambil inisiatif menyerang, namun Indonesia memiliki peluang terlebih duli lewat sontekan Rafael Struick yang masih melambung tipis di atas mistar gawang Matt Ryan. Australia akhirnya mampu menciptakan gol terlebih dahulu pada menit 12 lewat tendangan Jackson Irvine yang berujung gol bunuh diri Elkan Baggott sehingga skor berubah menjadi 1-0. Indonesia keluar dari tekanan dan memiliki peluang lewat tendangan Justin Hubner, namun masih tepat mengarah ke pelukan Matt Ryan. Skuad Garuda terus berupaya untuk mencari gol penyeimbang lewat upaya Yakob Sayuri dan Marselino Ferdinan, akan tetapi kedua peluang tersebut masih belum membuahkan hasil. Memasuki penghujung babak pertama Australia dapat menciptakan gol kedua melalui sundulan Martin Boyle pada menit ke-45 sehingga skor berubah menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama usai.

Baca juga: Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Australia pada babak pertama Selanjutnya pada babak kedua, permainan berjalan tempo sedang, namun Australia lebih mendominasi, sementara Indonesia belum bisa keluar dari tekanan. The Socceroos hampir menggandakan keunggulan lewat Mitchell Duke setelah memanfaatkan kesalahan Elkan Baggott, namun tendangannya masih menyamping dari gawang Indonesia. Australia kembali mendapatkan peluang lewat tendangan dari luar kotak penalti Nathaniel Atkinson yang masih belum menemui sasaran. Skuad asuhan Graham Arnold sukses menambah keinggulan menjadi 3-0 lewat gol Craig Goodwin memanfaatkan bola muntah sundulan Jackson Irvine pada menit 89. Hanya berselang dua menit, Australia menambah keunggulan menjadi 4-0 setelah umpan tendangan bebas dapat disambut oleh sundulan Harry Soutttar yang membobol gawang Ernando Ari. Pada sisa waktu pertandingan, Australia tetap mendominasi jalannya pertandingan dan hingga peluit panjang dibunyikan skor 4-0 tetap bertahan.

Berikut susunan pemain Australia vs Indonesia: Australia (4-3-3):Matthew Ryan (GK); Gethin Jones (Nathaniel Atkinson 69'), Harry Soutttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Riley McGree (Conor Metcalfe 61'), Keanu Baccus (Aidan O'Neil 87'), Jackson Irvine; Martin Boyle, Bruno Fornaroli (Mitchell Duke 61'), Jordan Bos (Craig Goodwin 87'). Indonesia (3-4-3):Ernando Ari; Elkan Baggott, Jordi Amat, Sandy Walsh; Shayne Pattynama, Justin Hubner, Ivar Jenner, Asnawi Mangkualam (Witan Sulaeman 58'); Yakob Sayuri (Rizky Ridho 75'), Rafael Struick, Marselino Ferdinan.


Baca juga: Penampilan keempat timnas kembali riuh kehadiran suporter
Baca juga: Susunan pemain Indonesia vs Australia: debut Pattynama di Piala Asia
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Setengah lusin senjata pasukan Indonesia menghadang Australia
Baca juga: Perpanjangan kontrak STY akan diputuskan setelah Piala Asia U-23 2024
Baca juga: Erick: Mental jadi pembeda kekuatan timnas sekarang dan masa lalu

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024

Tarif Tol Surabaya******

Tarif Tol Surabaya-Gresik naik mulai 4 Februari 2024
Sejumlah kendaraan melewati persimpangan exit Gerbang Tol (GT) Dupak yang mengarah ke Pasar Turi dan Tanjung Perak. ANTARA/HO-PT JTT/am.
Hal itu juga menjamin tingkat pelayanan jalan tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.
Surabaya (ANTARA) - Tarif Tol Surabaya-Gresik, Jawa Timur (Jatim) sepanjang 20,73 kilometer yang dikelola oleh PT Margabumi Matraraya, naik mulai 4 Februari 2024 berdasarkan evaluasi penyesuaian tarif yang dilakukan setiap dua tahun sekali dengan pengaruh laju inflasi.

Humas PT Margabumi Matraraya Andjar Hari Sutoto dalam keterangannya di Surabaya, Rabu, mengatakan penyesuaian tarif tol tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 149/KPTS/M/2024, pada 19 Januari 2024.

Tarif tol itu untuk kendaraan golongan I dengan asal tujuan Dupak menuju Tandes, awalnya Rp4.000 akan menjadi Rp4.500, kemudian golongan II dan III dengan rute yang sama awalnya Rp5.500 akan menjadi Rp7.000.

Berikutnya, untuk tarif dari Manyar menuju Dupak awalnya Rp22.500 akan menjadi Rp27.500 untuk golongan I, sedangkan untuk kendaraan golongan IV dan V awalnya Rp44.500 akan menjadi Rp54.500.

"Evaluasi penyesuaian tarif tol juga untuk memastikan iklim investasi yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol di Indonesia," ujarnya pula.

Andjar menjelaskan evaluasi tersebut juga sesuai dengan UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 48 ayat (2) dan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP No. 17 Tahun 2021.

Sedangkan, berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 48 ayat 4 tentang Jalan, kata dia lagi, evaluasi penyesuaian tarif tol dapat dilakukan jika terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi.

"Hal itu juga menjamin tingkat pelayanan jalan tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol," katanya pula.

Adapun penyesuaian tarif tol ruas Surabaya-Gresik pada 4 Februari 2024, ujarnya lagi, dihitung berdasarkan inflasi periode 1 November 2021 hingga 31 Oktober 2023, yakni sebesar 10,35 persen dan tambahan sebesar Rp134,00 per km (Gol.1) karena penambahan lingkup investasi.

"Kami memastikan secara konsisten selalu menjaga dan meningkatkan pelayanan dengan pemeliharaan jalan dan fasilitasnya, fasilitas pelayanan lalu lintas dan armada layanan jalan tol dalam kondisi prima (kendaraan derek, ambulans, rescue, kamtib), transaksi tol yang cepat dan akurat, serta TIP yang memadai," ujarnya lagi.

Selain itu, pihaknya juga akan terus aktif dalam program pelestarian lingkungan dan beautifikasi tol dengan menjaga kebersihan dan penghijauan serta penanaman bunga di ruas Tol Surabaya-Gresik.

"Kami imbau untuk seluruh pengguna jalan sebelum memulai perjalanan agar memastikan kendaraan dalam kondisi prima, bahan bakar cukup, saldo dalam kartu uang elektronik cukup, dan mematuhi peraturan yang berlaku," katanya pula.
Baca juga: Tarif tol Surabaya-Gresik naik 30-40 persen
Baca juga: Tarif Tol Surabaya-Gresik naik per 3 Januari 2022

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:gacor gaming

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
harian paito sdy
beli hp nyicil tanpa kartu kredit
situs slot receh gacor
download judi slot
link alternatif slot besar
buku mimpi anjing 4d
fanta 168 slot
pangeran 86 slot
fintech pinjaman online
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara menghasilkan uang lewat shopee
Bab 2 batman88
Bab 3 tabrakan 2d togel
Bab 4 maxistoto
Bab 5 indobet88
Bab 6 mekar4d
Bab 7 link slot depo 25 bonus 25
Bab 8 bocoran riki slot
Bab 9 pinjol ktp dari galeri
Bab 10 akun slot tergacor
Bab 11 cara mendapat kan uang
Bab 12 agen slot gacor
Bab 13 kilat369
Bab 14 pinjaman online yang pasti di acc
Bab 15 slot gacor77
Bab 16 suhu88
Bab 17 cara mencairkan limit kredit kredivo
Bab 18 slot gacor pola zeus maxwin
Bab 19 asiahoki77
Bab 20 slot88 rtp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2043bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Jelajahi dunia baru

macaugg
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

jalan misterius

pinjol uatas legal atau ilegal
Kemlu RI: Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional
Sidang atas kasus gugatan genosida Israel terhadap Palestina yang diajukan oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. ANTARA/Cindy Frishanti/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 26.000 korban.

“Walaupun keputusan ICJ belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel, keputusan tersebut tetap merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional,” kata Kemlu RI melalui X pada Sabtu.

Dalam sidang putusan yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/1), Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, tetapi mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan “komitmen suci” untuk terus membela negara dan rakyatnya.

“Komitmen Israel terhadap hukum internasional tak tergoyahkan. Yang juga tak tergoyahkan yakni komitmen suci kami untuk terus membela negara dan rakyat kami,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Netanyahu mengatakan Israel mempunyai “hak yang melekat untuk membela diri”. Menurut dia, upaya keji untuk menolak hak dasar Israel ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum.

Ia kemudian menjelaskan bahwa tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah “tidak benar” dan “keterlaluan”, serta menegaskan kembali bahwa “Israel akan terus membela diri melawan Hamas.”

Netanyahu mengeklaim bahwa perang, yang berlangsung sejak serangan lintas batas kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah untuk melawan kelompok Hamas, bukan untuk melawan warga sipil Palestina.


Baca juga: AS setelah keputusan ICJ: Tuduhan genosida Israel tidak berdasar

Baca juga: Palestina sambut baik putusan sementara ICJ pada kasus genosida Israel

 

Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah genosida di Gaza

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

pola gacor olympus 1000
Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

sistem logistik perkotaan

gocuan69 slot
Soal penyitaan ponsel milik Aiman, Polisi: Sudah sesuai aturan
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. ANTARA/Ilham Kausar/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa tindakan penyitaan telepon seluler milik Aiman Witjaksono yang dilakukan oleh tim penyidik sudah sesuai aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. "Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi 
"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Kemudian Ade Safri menjelaskan, tindakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa telepon seluler (ponsel) milik Aiman Witjaksono sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Pasal dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut berbunyi "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

Baca juga: Polda Metro Jaya: Penyitaan ponsel Aiman untuk penyidikan Ade Safri menambahkan bahwa pada 24 Januari 2024 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan sita. Yaitu memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap ponsel (hp) tersebut. "Merujuk pada surat permohonan dari penyidik ke PN Jaksel terkait permintaan izin penyitaan terhadap hp dimaksud, tertanggal 22 Januari 2024 dan tindakan penyitaan oleh penyidik juga telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan," ujar Ade Safri. Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga menjelaskan penyitaan ponsel milik Aiman didasarkan juga pada Pasal 39 KUHAP ayat (1) huruf e. Pasal tersebut berbunyi "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan". Jadi, menurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Dan saya jamin bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi yg dapat mengganggu jalannya penyidikan," katanya.

Baca juga: Ponsel disita penyidik, Aiman khawatirkan kerahasiaan identitas informan Sebelumnya, usai diperiksa selama 12 jam oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Juru Bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengkhawatirkan soal penyitaan ponselnya oleh penyidik. Menurut dia, penyitaan itu dapat mengungkapkan identitas narasumber atau informan yang menyebutkan bahwa ada oknum yang tak netral pada Pemilu 2024. "Kami diperiksa 12 jam, ada istirahat tadi beberapa kali dan saya harus sampaikan walaupun hp saya akhirnya harus disita," katanya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Kami akan membela Aiman Witjaksono

Tapi dia berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumbernya. "Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya," katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1) malam. Aiman menjelaskan, dirinya sempat berdebat selama dua jam oleh penyidik mengenai penyitaan ponselnya tersebut. "Karena data saya semua ada di sana (ponsel), meskipun itu menjadi perdebatan hampir dua jam, tarik-ulur supaya hp itu kemudian jangan disita," katanya.
Tetapi penyidik bisa melakukan upaya paksa dari Pengadilan. "Yang kami tidak bisa melawan hal tersebut," katanya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sanatorium Sanjie

ojs99bet
Mendag pastikan kabinet Jokowi tetap solid
Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Aris Wasita.
Solo (ANTARA) - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memastikan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap solid.

"Solid banget, kalau menteri beda biasa kan," katanya pada kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan perbedaan pendapat antarmenteri merupakan hal yang biasa karena mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk politik.

"Menteri kan dari banyak partai, biasa," katanya.

Disinggung mengenai rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang akan mundur dari jabatan, menurut dia, hal itu merupakan hak yang bersangkutan.

"Itu hak setiap orang," katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," katanya.

Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," katanya.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

toto7788
Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan awak media usai bertemu Gubernur DIY Sri Slultan HB X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1/2024) ANTARA/Luqman Hakim/pri.
tetapi secara pribadi-pribadi silakan
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Gus Yahya tidak memungkiri beberapa pengurus PBNU maupun aktivis NU memang ada yang terlibat, bahkan menjadi tim sukses kampanye resmi peserta Pemilu 2024. Namun, dia memastikan PBNU telah memberlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan politis tersebut.

"Jadi, PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Kami akan berusaha menjalankan peran meniru Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X ini untuk menjaga kebersamaan masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU

Dia juga menepis anggapan bahwa PBNU mengarahkan jajaran pengurus struktural organisasi tersebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana disampaikan cendekiawan NU Nadirsyah Hosen.

"Rais a'am (PBNU) sama sekali tidak melakukan apa-apa, saya juga tidak. Jadi, kalau yang lain-lain kemudian terdorong oleh pernyataan yang dibuat oleh pihak lain terkait dengan ini, kemudian membuat gerakan atau tindakan masing-masing, ya, kami bisa apa? Ya, silakan saja, karena kami juga tidak akan menghalangi sepanjang tidak mengatasnamakan lembaga," jelasnya.

Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menyebut pengikut rais a’am dan ketua umum bergerak memenangkan Prabowo-Gibran sebagai imbas dari ucapan Nadirsyah Hosen, bukanlah arahan resmi dari PBNU.

"Itu arahan pribadi (Gus Ipul). Walaupun saya sendiri kalau secara pribadi, kalau kepada sekjen ini sami'na wa atho'na (patuh); tetapi itu arahan pribadi beliau, bukan resmi dari PBNU, tidak atas nama organisasi," kata Gus Yahya.

Dia pun mempersilakan seluruh warga NU untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Namun, tegasnya lagi, secara organisasi PBNU tetap memegang teguh pendirian dalam posisi netral pada Pemilu 2024.

"Monggo,silakan saja, semua orang kanboleh menyampaikan aspirasi masing-masing. PBNU mau menyerukan apalagi? Kami sudah mengumumkan sejak awal, bahwa secara organisasi, PBNU tidak terlibat; tetapi secara pribadi-pribadi silakan," ujar Gus Yahya.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebelumnya, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, lanjut Nadir, PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing pribadi Nahdliyin.

Secara blak-blakan, Gus Nadir menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya, Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024