nagabet123

buku keabadian

warkop4d

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

game slot aman terpercaya

Gandeng Swasta, Menhub Kejar Bandara Singkawang Rampung April 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenargetkan pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat rampung dan mulai beroperasi pada April 2024 mendatang.

Uji coba landasan pacu pun telah dilakukan dengan penerbangan kalibrasi perdana dengan pesawat komersial PK-CAN B200GT Super King Air dari Bandara Supadio, Pontianak.

Ia menyebut progres pembangunan bandara itu telah mencapai 95 persen. Sementara, khusus untuk pembangunan runway sepanjang 1.400 meter sudah 100 persen rampung.

"Sehingga yang tadinya hanya bisa didarati pesawat ATR, nanti pesawat Airbus A320 sudah bisa mendarat disini," ujar Budi melalui keterangan resmi, Minggu (28/1).

Pembangunan Bandara Singkawang dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari para pengusaha lokal Singkawang.

"Banyak putra-putra Singkawang menjadi donatur untuk mengembangkan bandara ini. termasuk perpanjangan runway dari 1.400 meter menjadi 2.000 meter," tutur Budi.

Ia pun mengapresiasi kepada pihak swasta yang telah berpartisipasi dalam pembangunan bandara ini. Menurutnya, dukungan swasta sangat berarti mengingat keterbatasan APBN.

"Pembangunan Bandara Singkawang dapat menjadi contoh yang baik dari kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta," ucapnya.

Budi berharap pembangunan Bandara Singkawang dapat meningkatkan konektivitas, potensi pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, peluang usaha, serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Bandara Singkawang dibangun mulai 2019 sampai dengan 2023. Bandara ini memiliki runway sepanjang 1.400 meter x 30 meter, taxiway 200 meter x 18 meter, apron 100 meter x 50 meter, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi yang dibangun menggunakan APBN.

Sementara, gedung terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi dan perpanjangan runway menjadi 2.000 meter dibangun menggunakan dana CSR.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

slot deposit mandiri 24 jam

UNFPA: Pemenuhan hak perempuan penting dorong Indonesia Emas 2045******

Jakarta (ANTARA) - Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), sebuah badan PBB yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan ibu di seluruh dunia, menekankan pentingnya pemenuhan hak perempuan, termasuk hak reproduksi, untuk mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045.

"Kami percaya pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia akan menjadi landasan tercapainya gender equality.Dan kesetaraan jender juga menjadi landasan untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Spesialis Program Gender UNFPA Indonesia Risya Kori, dalam sebuah konferensi pers untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, Jakarta, Jumat.

Risya mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, penting untuk diupayakan untuk memenuhi hak asasinya sebagai manusia dan mewujudkan kesetaraan jender sehingga perempuan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Namun sayangnya, Risya menggarisbawahi adanya praktik-praktik kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik lain yang membahayakan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual perempuan di dalam kehidupan masyarakat.

Risya menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun secara seksual.

Data SPHPN 2021 juga menunjukkan bahwa 55 persen perempuan usia 15-49 tahun mengatakan anaknya mengalami Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Sementara data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa 1 di antara 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

"Kita tahu ketika seorang anak dikawinkan di usia sangat muda, secara kesehatan reproduksi itu belum siap. Kemudian, secara sosial ekonomi itu juga sangat berpengaruh," kata Risya.

Dia menilai bahwa jika seorang anak perempuan disunat, lalu dikawinkan pada usia yang sangat muda, mereka akan sangat rentan mengalami kekerasan berbasis jender dan juga rentan terhadap risiko-risiko kesehatan reproduksi mereka di masa mendatang.

"Bagaimana mereka akan mencapai pendidikan yang memadai kalau mereka sudah dikawinkan di usia sangat muda? Kemudian ke mana mereka akan mencari pekerjaan?," kata dia lebih lanjut.

Oleh karena itu, Risya menekankan bahwa upaya penghapusan tindak kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik berbahaya lain yang masih kerap terjadi di Indonesia ini perlu dilakukan guna memenuhi hak asasi perempuan dan juga memenuhi hak perempuan dalam memperoleh kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Dengan terpenuhinya hak perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, maka kesetaraan jender akan dapat diwujudkan dan hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia, serta mendukung upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BKKBN bersama UNFPA bangun sinergi penanganan stunting
Baca juga: BKKBN Riau-UNFPA PBB peringati hari kependudukan dunia di Pekanbaru 
Baca juga: UNFPA: Cegah perkawinan anak lebih efektif dengan libatkan tokoh agama
 

Pewarta: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

slot demo hailing

PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PT PP menyetop sementara pembangunan gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) yang membuat kantor Kementerian ESDM retak.

Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan pihaknya menyetop sementara pembangunan tersebut sejak Selasa (30/1). Kontraktor proyek BSI Tower itu juga mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

"Kami saat ini tengah mengevaluasi bersama ahli geoteknik dan didampingi oleh PUPR dalam mengantisipasi settlement ini agar terkendali ke depannya. Tentunya, kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan kondisi bangunan Gedung Heritage (ESDM)," ungkapnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (1/2).

Mereka mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Perusahaan juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

"PT PP tetap berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur keselamatan bangunan dan memperhatikan lingkungan sekitar sesuai pedoman Quality, Health, Safety, dan Environment," tegas Effendi.

"Oleh karena itu, kami bersama ahli geoteknik didampingi juga oleh PUPR akan melakukan evaluasi secara lebih mendetail, merencanakan perkuatan pekerjaan basement untuk menghindari penurunan tanah dan dampak terhadap bangunan sekitarnya, terutama Gedung Heritage Kementerian ESDM. Kami juga berkomitmen untuk selalu kooperatif dengan semua stakeholder di proyek pembangunan BSI Tower ini," tutupnya.

Pembangunan BSI Tower itu memang membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Menurut Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Kementerian PUPR tengah mengidentifikasi mendalam dampak dari pembangunan Gedung BSI terhadap kantor Kementerian ESDM.

Ia menyebut pembuktian penelitian itu akan melihat apakah kerusakan yang timbul membahayakan atau tidak, juga untuk memudahkan proses restorasi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

gembiratoto

Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber******

Sebagai pelayan masyarakat, notaris perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman salah satunya transformasi konsep cyber notaris

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran Bersama dengan Program Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar seminar untuk mendiskusikan kenotariatan siber (cyber notary) yang termaktub dalam UU ITE.

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang dalam Seminar Nasional dengan tema "UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Transformasi Digital & Cyber Notary" di Kampus Unpad Dipatiukur Bandung tersebut menjadi pembicara kunci (keynote speaker), mengatakan beleid yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu, adalah inovasi Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, termasuk bidang kenotariatan.

"Sebagai pelayan masyarakat, notaris perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman salah satunya transformasi konsepcyber notarisyang menjadi peluang dan efisiensi kepada masyarakat," kata Bambang yang menyampaikan hal tersebut melalui video, Jumat.

Hal ini, kata Bambang dapat dimanfaatkan notaris untuk mempermudah pelaksanaan mereka dalam pelayanan tanpa harus bertatap muka, yang dalam aspek hukumnya sesuai dengan UU ITE yang diperbaharui dan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Baca juga: Ketua MPR RI ajak notaris terapkan "cyber notary" pada era digital

"Dengan pembaharuan UU ITE yang progresif ini, notaris memiliki kewenangan transaksi elektronik. Ke depan kita perlu mengatur peraturan pemerintah (PP) dalam aspek untuk kepastian hukum lebih mendalam. Ini juga untuk menjaga keamanan dan pertahanan mengingat ekonomi digital pada Januari 2024 ada 5.700 transaksi," ucapnya.

Rektor Unpad Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE., yang membuka seminar nasional itu, mengatakan dirinya mengapresiasi pelaksanaan seminar semacam ini oleh Ikano Unpad, sebagai salah satu sarana untuk memperbaharui informasi khususnya UU ITE di dunia akademisi.

"Apa yang kerap dilakukan Ikano ini bukan hal yang biasa, tetapi mengupdate berbagai pengetahuan kenotariatan bagi anggotanya, dan kalangan akademis khususnya mahasiswa. Diharapkan juga dengan adanya seminar ini, masyarakat bisa lebih memperhatikan UU ITE itu dan juga jadi awareterhadap teknologi Informasi ini," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Idris, S.H., M.A. mengungkapkan dirinya menyambut baik era digital terutama dalam UU ITE revisi yang dinilainya juga harus diketahui mahasiswa.

Pengenalan UU ITE dan juga cyber notary ini, diungkapkan Idris, sudah mulai dikenalkan pada mahasiswa Fakultas Hukum Unpad, khususnya jurusan notariat.

"Mahasiswa harus tahu, dan bagaimanapun notaris tidak boleh untuk tidak bisa memahami ini, karena akan berkaitan dalam UU ITE dan ada alat otentik digital, jadi menyangkut alat bukti yang kekuatannya hanya pada pengakuan akta otentik dan ini sudah diatur tegas dalam UU ITE," ujarnya.

UU ITE kembali direvisi melalui penerbitan Surat Nomor R-58/PRES/12/2023, hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam seminar tersebut, hadir sebagai pembicara yakni Dr. Habib Adji, SH (Kepala Prodi Magister Kenotariatan Universitas Narotama), Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi (Pengamat Telematika), R. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H (Akademisi Fakultas Hukum Unpad), Prof. Dr. Ahmad M Ramli, S.H., M.H.,Fcb.Arb (Guru Besar Fak Hukum Unpad).

Baca juga: LKHT siap beri masukan mengenai 'cyber notary'

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Pada awalnya

slot gacor banget hari ini

Bulog Tegaskan Bansos Beras Februari Belum Disalurkan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi mengungkapkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) untuk periode Februari 2024 belum disalurkan.

Ia mengatakan bansos beras untuk periode Januari-Maret 2024, yang disalurkan baru untuk Januari. Itupun masih 50 persen kabupaten/kota yang telah selesai verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM).

Segera setelah terverifikasi, sambungnya, Bulog akan langsung menyalurkan bansos beras.

Bayu mengatakan verifikasi data penerima bansos masih terus dilakukan. Ia menargetkan verifikasi data rampung pekan ini.

"Setelah terverifikasi, pemda setuju dengan angka kemudian baru kita salurkan. Bulog hanya menyalurkan, yang punya data penerima manfaat pemda," katanya.

Bayu mengatakan bansos beras akan dilanjutkan untuk periode April-Juni 2024. Adapun jumlah penerima nya sama dengan periode sebelumnya sebanyak 22 juta KPM.

"Dievaluasi juga kondisi APBN, kondisi situasinya. Tapi paling enggak Bulog sudah diminta untuk mempersiapkan lanjut sampai Juni,"katanya.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)