kode mimpi 2d

Raja Seni Bela Diri

Luhut Belum Bisa Menetap di RI Karena Masih Harus Kontrol******

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menjelaskan Luhut Panjaitan belum bisa menetap permanen di Jakarta seperti sedia kala usai kembali ke RI dan menghadiri pelantikan menantunya Maruli Simanjutak menjadi KSAD di Istana Negara pada Rabu (29/11) ini.

Jodi menyebut Luhut harus kembali lagi ke Singapura pada Kamis (30/11) besok untuk kontrol. Luhut memang tengah sakit. 

Ia harus dirawat di Singapura selama sebulan belakangan ini. Jodi mengatakan Luhut sejatinya sudah sembuh. Tapi, dia harus kontrol ke dokter di Singapura. 

"Belum ada info (kapan Luhut bisa menetap permanen di Indonesia), bergantung pemulihan kesehatannya beliau," imbuhnya.

Ia mengatakan Luhut tiba di tanah air hari ini. Kendati, Jodi menyebut sang bos tidak dijadwalkan mampir ke Kantor Kemenko Marves.

Jodi mengatakan kedatangan Luhut ke Indonesia hari ini murni urusan keluarga.

"Enggak, enggak ada (agenda mampir ke Kantor Kemenko Marves), hanya untuk agenda pelantikan Pak Maruli saja. Agenda internal keluarga saja nanti," tandas Jodi.

Wajah Luhut tersorot kamera saat dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di momen pelantikan sang menantu menjadi KSAD. Ia berdiri dengan sikap hormat dengan rambutnya yang kini putih ditutup dengan kopiah.

Usai prosesi pelantikan, KSAD Maruli memberi hormat kepada Luhut yang menghampirinya. Keduanya pun berpelukan dan Luhut tak kuasa menahan air matanya.

Pelukan juga didaratkan Luhut kepada sang putri Paulina Panjaitan yang merupakan istri Maruli Simanjuntak. Luhut juga tampak menepuk-nepuk pundak sang putri sembari berisak air mata haru.

[Gambas:Video CNN]

Momen ini sekaligus menandai kembalinya Luhut ke Indonesia setelah beberapa bulan dirawat di RS Singapura.

"Ya jadi kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut dulu juga punya cita-cita jadi kasad. Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah," jelas Maruli di Istana Negara soal alasan mengapa Luhut menangis.

"Jadi, saya mendapat informasi kemarin sore. Saya WhatsApp beliau (Luhut), saya sudah ditunjuk (menjadi KSAD) persiapan hari ini, ya beliau antusias untuk mau hadir. Ya mungkin kita acara di rumah malam, besok kembali lagi (Luhut ke Singapura)," tambahnya.

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Halo, pacar selebriti

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

Syarat dan Cara Dapat Gratis Pajak Saat Beli Rumah di Bawah Rp2 M******

Menteri KeuanganSri Mulyani resmi memberikan insentif pajakpertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang diteken Sri Mulyani pada Selasa (21/11).

Dalam pasal 2 disebut insentif PPN diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Adapun rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan setelah ditandatanganinya akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris.

Serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024.

Berita acara serah terima paling sedikit memuat:

- Nama dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak penjual

- Nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli

- Tanggal serah terima

- Kode identitas rumah yang diserahterimakan

- Pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan

- Nomor berita acara serah terima

Berita acara serah terima harus didaftarkan dalam aplikasi di Kementerian PUPR dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Rumah tapak atau satuan rumah susun harus memenuhi dua kriteria.

Pertama,harga jual maksimal Rp5 miliar. Kedua, rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru tersebut juga harus telah mendapatkan kode identitas rumah, serta pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Jika rumah tapak atau satuan rumah susun tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan sebelum berlakunya aturan ini, maka tetap dapat mendapatkan insentif dengan sejumlah ketentuan.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada Pengusaha Kena Pajak penjual paling cepat 1 September 2023. Kedua, pemenuhan ketentuan terkait akta jual beli dan berita acara serah terima dilakukan sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024.

Ketiga, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan aturan tersebut.

Lebih rinci, pasal 7 menjelaskan PPN yang ditanggung pemerintah terbagi atas dua periode. Untuk periode 1 November 20023 hingga 30 Juni 2024, PPN 100 persen ditanggung pemerintah.

Sedangkan untuk periode 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024, PPN hanya 50 persen ditanggung pemerintah.

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Cara Ubah Sertifikat HGB Rumah KPR Jadi SHM dan Biayanya******

Memilikisertifikat hak milik(SHM) atas lahan yang ditempati tentu menjadi hal yang diinginkan setiap pemilik rumah.

Namun, belakangan ramai diperbincangkan seorang nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) alih-alih SHM.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat masyarakat sebenarnya bisa mengubah HGB menjadi SHM.

Kedua,dapat diwariskan dari generasi ke generasi sesuai hukum yang berlaku. Ketiga,bisa menjadi aset karena SHM bisa dijual, digadaikan, hingga menjadi jaminan bank.

Melansir aplikasi 'Sentuh Tanahku', milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Senin (27/11), masyarakat dapat mengurus perubahan HGB menjadi SHM di Kantor Pertanahan.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan, yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan dan menandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)

5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

7. Sertifikat HM/HGB/HP

8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 meter kubik

Selain itu, masyarakat juga harus mengisi keterangan seperti:

- Identitas diri
- Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- Pernyataan tanah tidak sengketa
- Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Adapun proses penyelesaian perubahan HGB menjadi SHM itu memerlukan waktu selama lima hari.

Sementara, tarif yang harus dibayar adalah sebesar Rp50 ribu per sertifikat hak atas tanah.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

Borong Anggur Muscat di Transmart Mumpung Harga Promo Seharian******

Penggemar anggur muscat sini merapat ke Transmart terdekat. Mumpung ada Full Day Sale pada Minggu (26/11), Transmart kasih promo harga spesial untuk anggur muscat.

Selagi ada promo, kamu bisa borong anggur muscat sebanyak-banyaknya di Transmart. Mau beli anggur muscat kiloan? Tentu bisa dibeli dengan harga mulai dari Rp4 ribu saja per 100 gram.

Lihat Juga : Diskon Besar-Besaran, Warga Serbu Transmart Kokas

Anggur muscat pack:

• Anggur muscat Transmart Pekanbaru harga normal Rp50.000, harga diskon jadi Rp40.000.
• Anggur muscat Transmart Medan harga normal Rp67.500, harga diskon jadi Rp54.000.
• Anggur muscat Transmart Manado harga normal Rp57.900, harga diskon jadi Rp46.320.
• Anggur muscat Transmart Jabodetabek dan Jawa Tengah harga normal Rp49.900, harga diskon jadi Rp39.920.
• Anggur muscat Transmart Balikpapan harga normal Rp56.000, harga diskon jadi Rp44.800.

Anggur muscat kiloan:

• Anggur muscat by KG Transmart Pangkalpinang harga normal Rp5.590 per 100 gram, harga diskon jadi Rp4.472 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Makassar harga normal Rp8.390 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.712 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Kupang harga normal Rp10.950 per 100 gram, harga diskon jadi Rp8.760 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Karawang harga normal Rp8.290 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.623 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Jawa Timur harga normal Rp8.490 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.792 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Jambi, Lampung, dan Palembang harga normal Rp7.890 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.312 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Denpasar dan Palu harga normal Rp10.690 per 100 gram, harga diskon jadi Rp8.552 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Banjarmasin dan Pontianak harga normal Rp8.600 per 100 gram, harga diskon jadi Rp6.880 per 100 gram.
• Anggur muscat by KG Transmart Bandung dan Mataram harga normal Rp8.990 per 100 gram, harga diskon jadi Rp7.192 per 100 gram.

Pastikan bayarnya menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa beli anggur muscat dengan harga diskon.

Selain dari ketiga bank di atas, pembelian anggur muscat di Transmart berlaku harga normal. Masih belum punya salah satu dari ketiga banknya? 

Tenang, tinggal download Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Registrasi dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah saat ini sudah bisa didapatkan secara instan dengan mengajukan pembukaan melalui booth dari bank yang tersedia di setiap gerai.

Harga anggur muscat yang didiskon hanya berlaku selama periode Transmart Full Day Sale, mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Jadi, jangan sampai terlewat!