pinjaman yang diawasi ojk

Dunia abu-abu yang berbeda

cpo333

Bos Bulog Jamin Tak Ada Atribut Kampanye di Bansos Beras******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024. 

"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.

"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.

"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

pinjol ojk limit tinggi

Fokus pada AI, Google PHK Ratusan Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Google melakukan pemutusan kerja atau PHK terhadap ratusan karyawan yang bekerja di beberapa produk populer, termasuk Google Assistant.

Juru Bicara Google mengatakan, PHK karyawan Google Assistant didorong oleh pergeseran fokus ke arah kecerdasan buatan (AI). Google memang tengah mengintegrasikan model AI terbaru perusahaan ke dalam produk-produknya dengan lebih masif.

Selain di Google Assistant, pemutusan kerja juga terjadi pada divisi atau produk lain seperti Google Nest, Pixel, dan Fitbit.

Lihat Juga : Cara Mengajukan Ganti Rugi dari Google, Simak Langkahnya

Namun, Google sedang berupaya mencari peran lain untuk beberapa karyawan yang terkena dampak di tengah restrukturisasi yang terjadi.

"Kami berinvestasi secara bertanggung jawab pada prioritas terbesar perusahaan dan peluang signifikan di masa depan," ujar Google.

Keputusan ini datang menyusul pengumuman Amazon yang juga melakukan PHK pada beberapa divisinya, seperti Twitch yang teranyar.

Gelombang PHK pasca-pandemi Covid-19 memang melanda industri teknologi dan perekonomian.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

wdslot77

Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat******

Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa

Teminabuan, Papua Barat Daya (ANTARA) - Kapal wisata The Oceanik yang mengangkut 23 orang wisatawan, di antaranya 10 wisatawan asing dilaporkan terbakar di sekitar perairan Aborek dan Pulau Mansuar Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat siang sekitar pukul 13.15 WIT.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Sorong Amirudin AS yang dihubungi dari Teminabuan, Papua Barat, Jumat, mengatakan informasi kebakaran kapal tersebut berawal dari laporan salah satu pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sorong.

"Kapal pesiar jenis pinisi itu sedang membawa 23 orang wisatawan, dengan rincian 10 penumpang warga negara asing, 5 penumpang warga negara Indonesia dan 8 anak buah kapal," jelas Amirudin.

Hingga kini Basarnas Sorong belum mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya kapal pesiar tersebut. Pihak Kepolisian Resor Raja Ampat dan Syabandar setempat dilaporkan masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa itu.

Baca juga: Kemenhub mengevakuasi korban kebakaran kapal di perairan Raja Ampat

Baca juga: Basarnas turunkan tim cari nelayan hingga ke perairan Raja Ampat

Namun dari laporan sementara yang diterima Basarnas Sorong, diketahui api berasal dari ruang mesin kapal tersebut.

Adapun 23 orang penumpang yang berada di kapal tersebut sudah dievakuasi ke pulau terdekat yaitu Pulau Mansuar, Raja Ampat. Sementara kapal pinisi The Oceanik telah dievakuasi menuju pinggiran pulau.

Para penumpang dilaporkan dalam keadaan selamat dan tidak mengalami cedera berat maupun ringan.

"Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa," kata Amuridin.

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

belas kasihan Tuhan

cukong88

Bamsoet minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menarik kosmetik ilegal dari pasaran.

Dia menyampaikan hal tersebut guna merespons adanya ratusan bungkus kosmetik ilegal yang dijaring atau disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Riau, senilai Rp128 juta. "Meminta BPOM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera menarik kosmetik ilegal tersebut dari pasaran, dan menelusuri oknum penjual kosmetik ilegal tersebut sampai kepada jaringan distributor atau pemasoknya," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius Menurutnya oknum yang terlibat dalam kasus kosmetik ilegal itu harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku. Dia mengatakan BPOM perlu secara berkala melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjualan kosmetik, obat atau suplemen yang beredar di pasaran, guna memastikan adanya izin edar dan produk yang dijual belum melewati tanggal kedaluwarsa. Di samping itu, dia mengajak masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, sebelum membeli dan menggunakan obat, obat tradisional kosmetik, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan. Masyarakat, kata dia, harus memastikan kemasan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik, serta membaca informasi produk yang tertera pada labelnya. Sebab penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar menurutnya sangat berisiko bagi kesehatan. "Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada BBPOM jika menemukan kosmetik ilegal, dan obat atau makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran," katanya. Pada Kamis (29/2), BBPOM di Pekanbaru, Riau, menjaring sebanyak 407 potong/bungkus/kotak kosmetik ilegal dari 246 item dengan nilai ekonomi Rp128.028.500 untuk menyelamatkan kesehatan perempuan. Penjaringan kosmetik ilegal tersebut berasal dari fasilitas klinik kecantikan dan agen kosmetik di Riau dalam kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 19-23 Februari 2024. Pada periode yang sama juga ditemukan 11 produk obat tanpa izin edar dengan nilai ekonomi mencapai Rp21.800.000.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Baca juga: Ketua MPR ajak Perpedin tingkatkan perekonomian nasional

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Karier hiburan Nona Hou Fu

daftar slot 4d terbaru

Direktur ANRI apresiasi pengeloaan kearsipan Pemkab Bangka******

Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting

Sungailiat (ANTARA) - Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional RI (ANRI) Andi Abubakar memberikan apresiasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dalam mengelola kearsipan karena dianggap cukup baik.

"Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting," kata Andi Abubakar saat melakukan kunjungan kerja kunjungan ke Depot Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, di Bangka, Jumat.

Dari kaidah pengelolaan atau penyelenggara kearsipan, menurut dia, Pemkab Bangka mulai  dari implementasi penciptaan arsip sampai proses arsip dinamis, kemudian dari dinamis ke statis, sudah terlaksana dengan baik. Begitu pula digitalisasi arsip sudah menggunakan layanan aplikasi Srikandi.

Baca juga: JKPI bersepakat dengan Perpusnas dan ANRI kelola kearsipan daerah

"Pembinaan kearsipan juga sudah dilakukan, tetapi memang perlu optimalisasi. Kalau untuk fondasi terkait penyelenggara kearsipan di Kabupaten Bangka sudah berjalan sesuai ketentuan," kata Andi Abubakar.

Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Mina mengatakan kedatangan Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI Andi Abubakar memotivasi para pencipta arsip supaya sadar dan tertib dalam pengelolaan arsip yang benar serta sesuai dengan aturan yang ada.

Diketahui, kata dia, masih banyak ditemukan sulitnya keberadaan arsip yang sangat bersejarah. Depot arsip Kabupaten Bangka, selain menjadi tempat penitipan arsip, masyarakat juga bisa menyimpan arsip atau dokumen milik mereka agar terjaga dengan baik.

Baca juga: ANRI tekankan pentingnya budaya adaptif mengelola arsip di era digital

Pewarta: Kasmono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kisah promosi Tiandao

rtp spin707

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

Lihat Juga : ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)