slot gacor jam 3 sore

nabi yang tak terbatas

Bos BP Batam Ungkap Warga Rempang Rata******

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengungkap warga Rempang, Kepulauan Riau rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan. 

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Rudi menyebut bahwa daerah Rempang termasuk daerah free trade zone(FTZ) atau kawasan bebas. Maka itu, lanjut dia, Rempang masuk di bawah kekuasaan BP Batam.

"Dengan surat edaran dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) maka tidak boleh ada dokumen terbit lagi dari pemerintah Kota Batam. Ternyata sampai hari ini banyak dokumen, maka kita tidak tahu," kata Rudi lebih lanjut.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Namun belum lama ini terjadi bentrok di sana. Warga menolak direlokasi karena pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.

Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan akan ada pemanggilan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.

"Komnas HAM sedang menangani kasus tersebut melalui mekanisme mediasi HAM. Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk permintaan klarifikasi dan mediasi," ucap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/9).

[Gambas:Video CNN]

Tawarikh Tirus

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Game ini menyerang dunia lain

Birmingham Bangkrut Usai Dituntut Klaim Upah Setara Rp14,6 T******

Kota terbesar kedua di Inggris Raya, Birmingham, mengumumkan bangkrut pada Selasa (6/9), dan menutup semua pengeluaran kecuali untuk layanan penting.

MengutipCNN Business, kota itu mengalami defisit usai dituntut untuk membayarkan klaim upah setara (equal pay) senilai £760 juta atau sekitar Rp14,6 triliun (asumsi kurs Rp15.306 per dolar AS).

Dewan Kota Birmingham, yang menyediakan layanan bagi lebih dari satu juta penduduk, mengajukan pemberitahuan Pasal 114 dan menghentikan semua pengeluaran kecuali untuk layanan yang penting.

Saat ini kota tersebut diperkirakan akan mengalami defisit anggaran £87 juta (US9 juta) untuk tahun keuangan 2023-2024.

Sharon Thompson, wakil pemimpin dewan, memberitahu anggota dewan bahwa mereka menghadapi masalah-masalah yang sudah berlangsung lama, termasuk keprihatinan atas kewajiban klaim upah setara.

Thompson juga menyalahkan sebagian Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris, dengan mengatakan bahwa Birmingham telah kehilangan £1 miliar pendanaan oleh pemerintahan konservatif yang beruntun.

Lihat Juga : Luhut Minta Waktu Berantas Polusi RI: China Perlu 20 Tahun

"Pemerintah lokal menghadapi badai yang sempurna," katanya.

"Seperti dewan-dewan di seluruh negeri, jelas bahwa dewan ini menghadapi tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari peningkatan besar dalam permintaan perawatan sosial dewasa hingga penurunan dramatis dalam pendapatan tarif bisnis, serta dampak inflasi yang merata," imbuhnya.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan masalah tersebut adalah tugas dewan-dewan yang dipilih secara lokal untuk mengelola anggaran mereka sendiri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah terlibat secara teratur dengan mereka untuk tujuan tersebut dan telah menyatakan kekhawatiran tentang pengaturan tata kelola dan meminta jaminan dari pemimpin dewan tentang penggunaan uang pajak terbaik.

Pemimpin dewan John Cotton mengatakan kepada BBC bahwa model pekerjaan baru akan diterapkan di dewan untuk menangani tagihan pembayaran upah yang setara.

Kota multikultural ini adalah yang terbesar di Inggris tengah. Negara ini menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Persemakmuran tahun lalu, sebuah acara olahraga besar bagi negara-negara Persemakmuran, dan dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Eropa pada 2026.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

KAI Expo 2023: Komitmen KAI Jadi Transportasi Pilihan******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyelenggarakan KAI Expo 2023 dengan mengusung tema Crafting Your Journey di Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Jumat (29/9) hingga Minggu (1/10).

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, secara garis besar tujuan dari Expo ini untuk menandai keberhasilan transformasi KAI yang lebih modern dan digital melalui sebuah Platform ACCESS by KAI yang sudah mengalami perubahan.

Didiek mengatakan, perubahan itu dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mencari informasi dan juga pembelian tiket kereta api.

Lebih lanjut Didiek menyampaikan, event ini adalah bukti nyata bahwa KAI terus berusaha untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia.

"Event KAI Expo 2023 ini menunjukkan konsistensi KAI untuk menjadikan kereta api sebagai transportasi massal pilihan masyarakat yang aman, selamat, nyaman, dan tepat waktu," ujarnya.

Sebagai informasi, KAI Expo 2023 menggabungkan konsep pameran, promo tiket murah kereta api, penerbangan dan paket wisata, doorprize, talkshow, serta penampilan musisi ternama dalam satu rangkaian acara besar.

Pada event tersebut, KAI bersama para mitra menampilkan perhelatan pameran industri travel, sekaligus kegiatan promosi paket khusus wisata integrasi antara kereta api dan moda transportasi lain, di-bundling dengan destinasi wisata menarik dengan harga khusus yang hanya bisa didapat dalam kegiatan KAI Expo 2023.

Event ini diselenggarakan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September dan juga merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-78 KAI yang diperingati pada 28 September dengan tema Dengan Semangat Bersatu, Menuju KAI Baru, Untuk Indonesia Maju.

Untuk KAI Expo kali ini juga digelar acara Hub Space sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional di mana akan diisi oleh ragam agenda menarik selama kegiatan expo berlangsung.

Bajir Tiket Promo

Dalam event ini, KAI banyak memberikan promo. KAI mengalokasikan sekitar 73.500 tiket untuk berbagai perjalanan KA Jarak Jauh luxury, eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan tarif diskon.

KAI menjual tiket Kereta Luxury hanya Rp300.000, kelas eksekutif Rp150.000, kelas bisnis Rp100.000, dan kelas ekonomi Rp50.000 untuk keberangkatan 1 s.d 31 Oktober 2023.

"Event ini merupakan salah satu langkah KAI dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan kepada pelanggan melalui promosi berbagai produk dan promosi tiket kereta api," kata Didiek.

Pada event KAI Expo 2023 ini pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan KAI ataupun anak-anak perusahaan yang selama ini menopang bisnis perusahaan. KAI Group juga merangkul mitra-mitra yang selama ini sudah bekerja sama untuk memeriahkan KAI Expo 2023.

Berbagai booth yang tersedia dalam KAI Expo 2023 diantaranya KAI Group dan mitra, penjualan tiket kereta api dan pesawat, hotel dan resort, UMKM, travel attraction, travel equipment, sneakers, dan yang lainnya.

Biografi Wan Zhen'er

Alasan Zulhas Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan. Alasannya, jika social commerce dan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan.

Hal ini karena platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia pun menuturkan dalam revisi perpres tersebutsocial commercehanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulkifli.

Ia juga menyebut dalam revisi permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Selain itu, dalam revisi beleid tersebut, pemerintah juga akan mengatur jenis barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Negara juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," imbuh Zulkifli.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]