situs togel yang ada bonus new member

Pidato adalah yang tertinggi

Hutama Karya Mengaku Belum Terima Gugatan Wanprestasi******

Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo mengaku belum menerima gugatanyang diajukan oleh PT Kosala Agung Metropolitan atas tuduhan ingkar janji alias wanprestasi.

"Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT KAM sebagaimana disebutkan dalam media, belum diterima oleh Hutama Karya atau HKR secara resmi dari PN Jakarta Selatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Menurutnya, dalam hal gugatan wanprestasi tersebut telah diterima secara resmi, maka selanjutnya penanganan kasus ini akan dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Jamdatun Kejaksaan Agung RI.

Gugatan terdaftar pada Senin (10/10) dengan Nomor Perkara 930/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Dalam berkas gugatan yang dikutip dari website Pengadilan Jakarta Selatan, PT Kosala Agung Metropolitan membawa Hutama Karya dan HK Realtindo ke 'meja hijau' terkait kerja sama dalam pengembangan satuan rumah susun The H Tower/ Kesatuan Bangunan Gedung The H Tower yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

Tapi kemudian dalam perjalanannya, PT Kosala Agung Metropolitan menuduh Hutama Karya dan HK Realtindo telah ingkar janji/wanprestasi.

Atas dasar itulah, Kosala Agung Metropolitan meminta kepada pengadilan untuk menyatakan Hutama Karya dan HK Realtindo telah melakukan perbuatan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas pelaksanaan kerja sama dengan mereka dalam pembangunan dan pengelolaan The H Tower.

"Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 1.495.524.933.140,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah)," tuntut Kosala.

Ganti rugi itu untuk membayar kerugian materiil Rp 535,60 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp 959,92 miliar.

"(Juga) menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh maupun untuk dan atas nama para tergugat (Hutama Karya dan HK Realtindo) yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang mengenai tindakan mengalihkan atau menjual Rumah Susun "Hunian" The H Tower tanpa disertai dokumen Pertelaan atau dokumen Pertelaan yang belum mendapatkan Pengesahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta sehingga melanggar ketentuan Pasal 2.1 jo. Pasal 4.2 Akta PKS KAM-HK 2009," kata mereka.

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

Membandingkan Tiga Calon Ibu Kota Jabar Pengganti Bandung******

Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memindahkan ibu kotadari Bandung kembali mencuat baru-baru ini.

Pada 2019 lalu, pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan ada tiga nama yang sudah disiapkan menjadi pengganti Bandung, yakni Walini, Kertajati, dan Tegalluar.

Keseriusan Emil mengkaji rencana itu tercermin dari masuknya wacana tersebut dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.

Menurutnya, tiga wilayah ini dipilih menjadi pengganti Bandung karena melihat perekonomiannya akan meningkat ke depannya.

Lalu bagaimanakah kondisi tiga wilayah itu saat ini?

Tegalluar

Desa Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung dikabarkan akan menjadi wilayah yang paling memungkinkan menjadi ibu kota baru Jabar. Sebab, proyek pembangunan KCJB akan terhubung dengan daerah ini, yakni Stasiun Tegalluar.

Jika KCJB beroperasi pada pertengahan 2023 nanti, maka pergerakan ekonomi di wilayah tersebut akan, setidaknya di sekitar stasiun.

Selain itu, wilayah seluas 756 hektare (ha) dengan jumlah penduduk sekitar 14 ribu jiwa ini juga berbatasan dengan Tol Padalarang-Cileunyi.

Namun, saat ini, wilayah tersebut masih didominasi oleh tanah kosong untuk pertanian.

Walini

Walini adalah salah satu kota terencana yang akan dibangun oleh Pemprov Jabar. Kota ini terletak di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.

Kota yang terkenal dengan perkebunan teh ini direncanakan menjadi pusat bisnis internasional dan permukiman berwawasan ramah lingkungan. Bahkan, sebelumnya tersiar kabar Walini akan terhubung dengan jalur KCJB.

Selain itu, akses transportasi yang terhubung dengan Walini adalah Tol Cipularang exit Warung Domba dan Jalan Raya Padalarang dari arah Bandung-Purwakarta.

Tak hanya itu, di Walini juga direncanakan pembangunan Disneyland Indonesia, Walini Avocado Land, Kebun Agrowisata dan Bisnis. Dengan konsep ini, Walini diperkirakan akan menjadi lokasi wisata pilihan terbaru.

Rebana (Kertajati)

Ini adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang disebut sebagai metropolitan baru yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Hal tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Berdasarkan website jabarprov.go.id, Rebana Metropolitan ini merupakan wilayah utara/timur laut Provinsi Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon.

Penduduk di kawasan Rebana Metropolitan berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82 persen dari total 49,3 juta jiwa penduduk Jabar per 2019.

Sebagai jantung pertumbuhan kawasan ini, ada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka

Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan.

Lewat Rebana Metropolitan, pada 2030 Pemda Provinsi Jabar berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen, pertumbuhan nilai investasi hingga 17 persen, dan menciptakan kurang lebih 4,3 juta lapangan pekerjaan baru.

Saat ini, dukungan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Rebana Metropolitan antara lain jalan nasional, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Palimanan-Kanci (Palikanci), Rel Cikampek-Cirebon, Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban (Tahap I), BIJB Kertajati, serta Terminal Subang, Indramayu, dan Cirebon.

Kebutuhan energi juga tersedia, antara lain lewat dam di Cipancuh, Jatigede, dan Setupatok, kilang minyak Balongan, geothermal di Ciremai, hydro power Jatigede, hingga PLTU di Indramayu.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Pemerintah Akan Kerja Samakan Pengelolaan Bandara Soetta dengan Swasta******

Pemerintah akan mengerjasamakan pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta dengan pihak swasta.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kerja sama pengelolaan itu akan dilakukan dengan mencontoh dengan yang sudah dilakukan pemerintah di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

"Terkait Soetta ini memang kita berdasarkan peraturan menteri perhubungan yang baru, jadi pada intinya Angkasa Pura sekarang bisa mengerjasamakan bandara-bandaranya dengan badan usaha bandar udara bisa dilakukan spin offke joint venturedi bawahnya," ujar Kartika seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/10).

Ia mengatakan rencana kerja sama pengelolaan dilakukan dengan pertimbangan lalu lintas di bandara tersebut. Kementerian BUMN katanya, sebenarnya sudah berencana untuk melakukan perluasan kapasitas dengan membangun landas pacu atau runway3 Soetta sebelum covid-19.

Namun, ternyata setelah pandemi mereda, pemulihan trafik di Bandara Soetta berlangsung 85 persen lebih cepat dari perkiraan.

"Hal ini membuat kita berpikir untuk mengakselerasi pengerjasamaan Soetta. Mungkin polanya sama dengan Bandara Kualanamu di mana kita akan membuat joint ventureuntuk perluasan Bandara Soetta. Kita lagi petakan apakah semua terminal atau mungkin terminal baru. Terminal 4 serta Terminal 3 saja, ini yang sedang dipertimbangkan," kata Kartika.

Dia optimis banyak investor yang tertarik dengan rencana kerja sama pengelolaan tersebut. Keyakinan ia dasarkan pada pergerakan pesawat di Bandara Soetta yang saat ini tinggi dan salah satu yang tersibuk di Asia.

"Saya rasa ini menjadi suatu pengerjasamaan yang sangat menarik dan menarik minat dari berbagai investor baik strategis maupun finansial di dunia," kata Kartika.

Sebelumnya PT Angkasa Pura II (Persero) menyampaikan tren penerbangan internasional di bandara-bandara yang dikelola AP II terus meningkat menuju periode pemulihan.

Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin Awaluddin menyampaikan Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara yang selalu dibuka untuk penerbangan internasional di tengah pandemi.

Jumlah pergerakan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta pada Januari - Agustus 2022 tercatat mencapai 3,56 juta penumpang.

Sepanjang Semester I-2022, jumlah rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 100 rute internasional yang didominasi penerbangan repatriasi dan terkait penanganan covid-19

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Dewa Pedang Penelan Langit

BEI Catat IHSG Tumbuh 6,5 Persen******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh 6,51 persen sejak awal tahun hingga 11 Oktober 2022 (year to date/ytd).

Direktur utama BEI Iman Rachman mengatakan IHSG bahkan sempat menyentuh posisi all time high pada 13 September lalu, yakni di level 7.318.

Ia mengatakan kinerja IHSG tersebut menjadi kabar menggembirakan di tengah sebagian besar bursa saham dunia menunjukkan kinerja negatif. Indonesia juga disebut masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik di mata investor dunia.

Tak hanya IHSG yang bertumbuh sepanjang 2022, investor baru yang masuk BEI juga bertambah sebanyak 2,3 juta orang. Sehingga, tercatat ada 9,8 juta Single Investor Identification (SID) per 11 Oktober 2022.

"Tidak hanya pertumbuhan investor saja yang bertambah, sampai dengan minggu lalu jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI juga meningkat menjadi 810 perusahaan tercatat dengan penambahan baru sebanyak 44 perusahaan" terang Iman.

Sebelumnya, BEI mencatat jumlah investor di pasar modal menembus 9,11 juta orang hingga Juni 2022.

Namun, Kepala Divisi Riset BEI Verdi Ikhwan mengatakan dari jumlah tersebut, investor yang aktif berkisar lebih dari empat juta orang. Adapun jumlah investor yang aktif per hari mencapai 200 ribu orang.

"Yang aktif dari empat juta itu hampir 200 ribu pihak per hari, itu juga selalu meningkat dari tahun ke tahun," ujarnya dalam acara 'Edukasi Wartawan terkait Market Update', Rabu (20/7).

Verdi juga mengungkapkan dari segi demografi, mayoritas investor adalah kaum milenial. Ia mengatakan jumlah investor dengan usia di bawah 30 tahun mencapai 59,72 persen.

Kemudian, usia 31 sampai 40 tahun mencapai 21,92 persen, usia 41 sampai 50 tahun mencapai 10,53 persen, dan usia 51 sampai 60 tahun mencapai 5,08 persen. Sementara, investor dengan usia di atas 60 tahun hanya mencapai 2,75 persen.

Verdi juga mengungkapkan mayoritas investor adalah pegawai dengan jumlah 32,62 persen. Di posisi kedua adalah pelajar, yakni 27,83 persen. Sisanya adalah pengusaha, ibu rumah tangga, dan profesi lainnya.

[Gambas:Video CNN]