kayaqq

One Piece: Raja Laut Terkuat

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

Korea Selatan Banting Harga Apartemen, Murah Meriah******

Harga apartemen di Korea Selatanmerosot 1,2 persen pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang terbesar untuk setidaknya 19 tahun terakhir atau sejak 2003.

Dilansir Reuters, Rabu (16/11), Dewan Real Estat Korea mencatat penurunan harga terjadi lantaran kenaikan suku bunga hipotek terus menurunkan permintaan.

Di ibu kota Seoul, harga apartemen turun 1,24 persen, tercepat sejak Desember 2008. Hal itu memperpanjang kerugian selama sembilan bulan berturut-turut.

Penurunan harga memperkuat proyeksi Bank Sentral Korea Selatan (BoK) akan memperlambat laju kenaikan suku bunga dalam beberapa pekan mendatang.

Pasar memperkirakan BoK akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 24 November, setelah memberlakukan total kenaikan 250 basis poin sejak Agustus tahun lalu untuk menahan inflasi.

Lonjakan biaya hidup mengikis pendapatan rumah tangga dan menggelapkan prospek konsumsi di ekonomi terbesar keempat di Asia, di mana pengeluaran swasta menyumbang kira-kira setengah dari produk domestik bruto.

Analis memperkirakan hanya satu atau dua kali kenaikan suku bunga oleh BoK untuk sisa tahun ini dan 2023 menjadi 3,25 persen atau 3,5 persen.

"Secara historis, pasar properti telah menjadi salah satu variabel terpenting bagi kebijakan moneter Korea Selatan, karena terkait erat dengan utang rumah tangga negara, yang merupakan rasio tertinggi di dunia terhadap PDB," ujar ekonom DB Financial Investment Moon Hong-cheol.

Berdasarkan data Institute of International Finance, rasio utang rumah tangga terhadap PDB Korsel mencapai 102,2 persen pada kuartal II lalu.

"Pengetatan yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang tidak dapat diubah, dan untuk soft-landing pasar properti, BOK harus secara tepat mencerminkan kondisi pasar dalam keputusan kebijakan moneternya," tambah Moon.

Selain di Korsel, lesunya pasar properti juga terjadi di sejumlah negara, salah satunya China.

Karenanya, Pemerintah China meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti yang tengah 'babak belur'.

Pihak regulator perbankan dan bank sentral mengeluarkan 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

[Gambas:Video CNN]

tuan kendo

TransJakarta Refund Rp11,64 Juta Saldo Konsumen yang Terpotong Dobel******

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia M Kamaluddin mengatakan pihaknya sudah melakukan refundsebesar Rp11,64 juta kepada pengguna yang saldonya terpotong dobel (double deduct) dari total 1338 keluhan pengguna. 

Kamaluddin menyebut, data per 4 Oktober atau awal implementasi sampai dengan Selasa (15/11), sudah ada total keluhan dari 1338 pengguna layanan Transjakarta yang diterima JakLingko Customer Care dan teridentifikasi pada database transaksi di JakLingko Indonesia.

"Total refund yang berhasil dikembalikan sejumlah 3464 transaksi senilai total Rp 11.640.000 untuk para pengguna tersebut. Jumlah refund lebih besar dari keluhan dikarenakan ada beberapa pengguna yang mengalami lebih dari satu kali kejadian double deduct di Transjakarta," jelasnya dalam rilis resmi, Selasa (15/11).

"Setiap harinya laporan terkait hal tersebut (double deduct di Transjakarta) yang tercatat di JakLingko Customer Care semakin sedikit (kurang dari 20 laporan per hari), dan laporan yang masuk mayoritas pelanggan memfollow-up proses refund atas laporan mereka sebelumnya," ujar Kamaluddin.

Ia lantas memohon agar pelanggan Transjakarta bersabar karena seluruh permohonan refund yang berhasil terverifikasi akan diproses pengembaliannya sesuai antrean.

Jika masih ada pelanggan yang mengalami kejadian double deduct, Kamaluddin meminta untuk dapat segera melaporkannya ke JakLingko Customer Care pada nomor 0812-6000-1440.

Apabila kejadian tersebut diverifikasi terjadi, maka pelanggan berhak mendapatkan refund atas transaksi tersebut melalui tiga pilihan cara pengembalian, yaitu melalui aplikasi JakLingko, transfer bank, atau transfer dompet elektronik.

Berikut langkah-langkah pengembalian saldo kartu uang elektronik saat terpotong dobel di Transjakarta:

1. Siapkan kartu dan infokan nomor Kartu/PAN yang mengalami kendala terpotong dua kali saat tap in dan tap out (foto belakang kartu).

2. Unduh Aplikasi JakLingko melalui (bit.ly/JLIApps)

3. Saldo akan dikembalikan pada dompet digital di Aplikasi JakLingko

4. Dana refund akan dikirimkan maksimal H+7 hari kerja (terhitung dari tanggal pelaporan) setelah semua data dan langkah-langkah tersebut lengkap.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

Buka Global Tourism Forum, Sandiaga Uno Tawarkan Investasi 8 KEK******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menawarkan investasi senilai US$ 6 miliar hingga US$ 8 miliar di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada para investor.

Hal ini disampaikan Sandiaga Uno kepada 200 peserta, termasuk 21 investor potensial dari berbagai negara saat membuka Global Tourism Forum 2022 di Jimbaran, Bali.

"Kami berharap selain dari delapan KEK, ada 12 sustainable tourism project yang kita tawarkan dan 21 investor yang hadir di sini akan mendapatkan pilihan," kata Sandiaga dalam keterangannya dikutip Jumat (18/11).

Harapan tersebut katanya merujuk deklarasi yang disampaikan para pemimpin negara dalam KTT G20, antara lain fleksibilitas dalam kebijakan, stabilitas makro ekonomi.

Selanjutnya, sustainable development goals dan investasi yang sangat diperlukan untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

"Ini semua tercakup dalam Global Tourism Forum, dan pesan dari Bapak Presiden agar kita hentikan perang, kita hentikan kekerasan dengan alasan kemanusiaan untuk kebangkitan kita dan juga masalah pangan dan energi ini yang menjadi salah satu kunci utama kita bisa hadirkan," kata Sandiaga.

"Kedua, Bapak Presiden mengharapkan mereka untuk tinggal lebih lama lagi di Indonesia, di Bali dan lima destinasi super prioritas, mendorong bangkitnya sektor ekonomi kita," tutupnya.

penyihir penuh waktu

Bitvo Kanada Batalkan Kesepakatan Diakuisisi oleh FTX******

Bitvo Kanada membatalkan kesepakatan untuk diakuisisi oleh FTX, bursa kripto milik Sam Bankman-Fried, yang dikabarkan bangkrutdan mengajukan pailit.

Bursa pertukaran kripto yang berbasis di Kanada itu menuturkan telah menghentikan kesepakatan untuk dibeli oleh FTX, seperti dilansir CNA, Selasa (15/11).

Bitvo Kanada juga menyampaikan bahwa perusahaannya tidak memiliki paparan materi untuk FTX atau afiliasinya.

Bitvo juga menegaskan bahwa operasional mereka sesuai dengan peraturan pemerintah setempat dengan label bisnis layanan keuangan berlisensi di bawah Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac). Bitvo juga merupakan dealer terbatas dari Administrator Sekuritas Kanada.

Sebelumnya, FTX Trading Ltd mengumumkan telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi Bitvo pada Juni 2022. Rencana akuisisi ini semula diperkirakan bakal selesai pada kuartal III 2022.

"Kami senang memasuki pasar Kanada dan terus memperluas jangkauan global FTX. Ekspansi kami ke Kanada adalah langkah lain dalam kerja proaktif dengan regulator mata uang kripto di berbagai wilayah geografi di seluruh dunia," terang Bankman-Fried saat itu.

CEO Bitvo Pamela Draper sempat merespons rencana akuisisi itu dengan mengatakan senang Kanada bisa unjuk gigi di perdagangan aset digital dan membantu menyediakan akses ke FTX untuk merambah komunitas kripto di negara tersebut.

"Kami berharap dapat mengubah akses Kanada ke ekosistem aset digital sebagai bagian dari FTX," kata Draper.

Sayang, aset FTX sudah dibekukan oleh Komisi Sekuritas Bahama pada Kamis (10/11), tepat sehari sebelum bursa kripto tersebut mengajukan kebangkrutan.

Mereka bahkan telah mendapat persetujuan pengadilan dan menunjuk dua anggota dari firma akuntansi PwC untuk mengawasi FTX Digital Markets Ltd, anak perusahaan FTX yang berlisensi di negara tersebut.

"Mengingat besarnya, urgensi, dan implikasi internasional dari peristiwa yang sedang berlangsung berkaitan dengan FTX, komisi (Sekuritas Bahama) menyadari bahwa harus dan bergerak cepat untuk lebih melindungi kepentingan klien, kreditur, dan pemangku kepentingan lain secara global," tulis pernyataan resmi otoritas tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (15/11).

Lokasi terkini Bankman-Fried yang tinggal di Bahama juga menjadi tanda tanya. Ia disinyalir kabur ke Amerika Selatan usai isu kebangkrutan bursa kripto miliknya.

Namun, Bankman-Fried membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya terbang ke Argentina di tengah spekulasi yang beredar. Ia mengatakan pada Sabtu (12/11) masih berada di Bahama.

[Gambas:Video CNN]