link slot terbaru 2022

istri parit

pinjol pencairan lewat dana

Okupansi "homestay" meningkat di Lumban Bulbul kawasan Danau Toba******

Balige, Toba (ANTARA) - Okupansi atau tingkat keterisian rumah untuk penginapan (homestay) meningkat 75 persen di Desa Lumban Bulbul karena penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan okupansi penginapan sejak dua hari lalu sudah meningkat dibanding hari biasa karena adanya penyelenggaraan ajang internasional tersebut. "Ya ada berdampak, okupansinya meningkat sebanyak 75 persen," kata Melva kepada ANTARA di Balige, Sumatera Utara. Ia membeberkan, jumlah homestay di desanya lebih dari 20 unit dan dengan kisaran harga Rp300.000 - Rp400.000 per malam. Ia mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) homestaysudah diimbau untuk tidak menaikkan harga sewa sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

Untuk menambah kenyamanan wisatawan, pemilik homestay juga meningkatkan kebersihan di sekitar tempat penginapan guna menambah daya tarik bagi wisatawan. Melva menambahkan, desa itu merupakan salah satu tempat tujuan wisata andalan yang ada di Balige karena terdapat Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul yang kerap dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Baca juga: Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024

Seorang wisatawan dari Kota Medan Rama Prakasa mengaku telah menginap di tempat tersebut sejak sehari lalu karena lokasinya berdekatan dengan arena balapan. "Ya dekat dari sini, jadi bisa jalan kaki ke lokasi," ujar dia.
F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim. Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Masalah Aize

pokerpelangi

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Bertarung di langit

golbos

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

cara dapat duit dari pinterest

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Gerbang Bayangan Langit

rekomendasi link slot

Jadwal Senin: Bali United vs Barito Putera hingga Liga Champions Asia******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pertandingan akan digelar hari ini, Senin, mulai dari Liga 1 Indonesia yang menyajikan dua laga sengit hingga perempat final Liga Champions Asia.

Bali United akan menghadapi Barito Putera sore hari ini pada laga ke-27 Liga 1 Indonesia 2023/2024 di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelatih Kepala Bali United Stefano Cugurra, dalam konferensi pers Minggu (3/3) mengatakan lebih fokus pada pemulihan para pemain dan mengumpulkan tenaga lebih banyak di tengah jeda yang sempit untuk menghadapi Barito Putera.

Pelatih asal Brasil tersebut menjelaskan skuad dengan julukan Serdadu Tridatu itu memiliki tiga hari jeda setelah menuntaskan laga ke-26 menjamu Persis Solo dengan memetik kemenangan 3-2 pada Kamis (29/2) malam.

Karena jeda istirahat yang singkat, ia memutuskan fokus memberikan waktu untuk pemulihan fisik dan latihan yang tidak banyak menguras tenaga.

Liga 1 Indonesia juga menyajikan laga Persis Solo vs PSM Makassar malam hari ini. Seementara itu, dari mancanegara perempat final liga Champions Asia mempertemukan Al Nassr kontra Al Ain.

Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr ke perempat final Liga Champions Asia setelah tim Saudi Pro League itu mengalahkan rival domestik Al Fayha dengan skor 2-0 (agregat 3-0) di Al Awwal Park pada Rabu (21/2).

Dari cabang olahraga bola basket, liga bola basket putra Amerika NBA masih bergulir dengan sejumlah pertandingan digelar hari ini, termasuk Raptors vs Hornets.

Berikut jadwal pertandingan Senin (4/3).
Sepakbola
Liga 1 Indonesia
15.00 WIB Barito Puter vs Bali United
19.00 WIB Persis Solo vs PSM Makassar

Perempat final Liga Champions Asia
23.00 WIB Al Ain vs Al Nassr

Bola basket
NBA
06.00 WIB Magic vs Pistons
06.00 WIB Raptors vs Hornets
07.00 WIB Spurs vs Pacers
07.00 WIB Cavaliers vs Knicks

Baca juga: Bali United kumpulkan tenaga untuk hadapi Barito Putera

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

slot terpercaya dan gacor

Niat Saudi dirikan paviliun dekat makam Napoleon picu kehebohan******

Jakarta (ANTARA) - Arab Saudi sedang berunding untuk membangun paviliun nasional selama Olimpiade Paris di kompleks Invalides yang di dalamnya terdapat makam Napoleon, kata Kementerian Pertahanan Prancis pada Kamis. Rencana ini dikritik sejumlah anggota parlemen Prancis.

“Ada diskusi yang sedang berlangsung atas permintaan Saudi,” kata Kementerian Pertahanan yang menjadi pemilik gedung dan pekarangan The Invalides.

“Ada persyaratan ketat yang belum dipenuhi oleh pihak Saudi,” tambah Kementerian Pertahanan Prancis.

Banyak negara mendirikan paviliun sementara selama Olimpiade 2024 untuk promosi nasional serta ruang penggemar dan acara-acara resmi.

Anggota parlemen berhaluan kanan Nathalie Serre mengangkat masalah ini di parlemen pada Rabu.

Dia menyebut Invalides sebagai “harta arsitektur, penuh simbolisme dan sejarah negara kita”. Dia mengingatkan bahwa bangunan tersebut juga berisi rumah sakit militer.

“Arab Saudi membawa masalah khusus karena catatan hak asasi manusianya, tapi meskipun desa tersebut berada di Denmark atau Kanada, masalah sama bakal terjadi,” kata dia kepada AFP pada Kamis waktu setempat.

“Ada hal yang tak boleh dijual atau demi menghasilkan uang, dan menurut saya Invalides adalah salah satunya.”

Baca juga: Kampung atlet Olimpiade Paris diresmikan lebih awal

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa setiap dana yang terkumpul dari proyek ini akan disalurkan ke museum tentara dan rumah sakit di dalam Invalides yang kubah emasnya merupakan salah satu fitur paling menarik dalam cakrawala Paris.

Jenazah Napoleon dimakamkan di sana pada 1861, empat puluh tahun setelah kematiannya di pulau terpencil Saint Helena di tengah samudera Atlantik.

Monumen tersebut memang sudah dijadikan tempat kegiatan peragaan busana, namun Serre mengatakan berbeda jika disewakan ke pihak asing.

Menteri Urusan Veteran Patricia Miralles menandaskan segalanya masih belum pasti sehingga tidak ada yang harus dilakukan.

Olimpiade Paris diadakan pada 26 Juli-11 Agustus, yang kemudian diikuti Paralimpiade pada 28 Agustus-8 September.

Baca juga: Prancis Alami Lonjakan Permintaan Perjalanan Menjelang Olimpiade Musim Panas 2024-Terbanyak dari Amerika
Baca juga: Empat atlet surfing Indonesia berburu tiket Olimpiade di Puerto Rico

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024