bet10ribu

Tuhan Surgawi yang Agung

server thailand asli

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

Lihat Juga : Cerita Tangan-tangan Pekerja IKN Garap Proyek Ibu Kota

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Kendalikan dunia

slot88 luck

Otorita Sebut Stanford University Bakal Bangun Sekolah di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Agung Wicaksono mengatakan Stanford University akan berinvestasi di ibu kota barudengan membangun sekolah keberlanjutan (school of sustainability). Kampus internasional itu disebut telah mengajukan letter of intent(LoI) ke Otorita IKN.

"Stanford University mau buat school of sustainabilitydi IKN. Mereka sudah sampaikan LoI karena mereka paham konsep IKN adalah smart sustainable forest city," kata Agung dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (13/9).

Agung mengatakan LoI Stanford diajukan pada pekan lalu. Kerja sama dengan kampus tersebut didukung oleh para alumninya yang berasal dari Indonesia seperti Rachmat Kaimuddin, Pandu Sjahrir, dan Anindya Bakrie.

"Universitas cukup banyak. Dalam negeri juga ada yang berminat sudah mengajukan. Saya enggak ingat detailnya tapi dalam negeri sudah ada," kata Agung.

Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan sebanyak 17 sekolah asing dan unggulan antre untuk masuk ke IKN.

Namun, Dhony menilai hal tersebut tidak sejalan dengan pemikirannya.

"Untuk sekolah unggulan sudah 17 yang sudah antre tetapi bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah bagaimana sekolah lokal, yang sudah ada ditingkatkan jadi sekolah unggul. Setara dengan sekolah-sekolah unggul yang itu," kata Dhony seperti dikutip dariCNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

panduan tuhan

masa tenggang shopee pinjam

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

Lihat Juga : Cerita Tangan-tangan Pekerja IKN Garap Proyek Ibu Kota

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Dunia suci pergi

gambar maxwin

Neraca Dagang Indonesia Tekor Rp9,5 T dari China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia tekor US1 juta atau setara Rp9,5 triliun (asumsi kurs Rp15.329 per dolar AS) dari Chinaper Juli 2023.

Padahal, neraca dagang Indonesia mencatat surplus US,31 miliar atau setara Rp20 triliun bulan ini. Namun, surplus 39 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 ini lebih rendah dibandingkan realisasi bulan lalu yang tembus US,45 miliar.

"Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara, tiga terdalam di antaranya adalah dengan China defisit sebesar USDari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Denpasar, CNN Indonesia--

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]
,6 miliar, Australia USTarif Tol Cibitung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tarif Tol Cibitung-Cilincing akan didiskon 15 persen hingga 52 persen pada periode 19 Agustus-19 September 2023 dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Diskon diberikan seiring pemberlakuan tarif di Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 4 (Tarumajaya sampai Cilincing).

Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) Ari Sunaryono mengatakan sebagai bagian dari Jakarta Outer Ring Road II (JORR II), jalan Tol Cibitung-Cilincing diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan pengguna jalan, khususnya kendaraan logistik untuk pilihan rute dari area Timur Jakarta yang akan menuju area Pelabuhan Tanjung Priok, dan Kawasan industri di area Cakung dan Cilincing.

Berikut tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing setelah diskon:

Cibitung-Cilincing
Gol I Rp 46 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Telaga Asih-Cilincing
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Gabus-Cilincing
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Tarumajaya-Cilincing
Gol I Rp 14.500
Gol II & III Rp 21.500
Gol IV & V Rp 29 ribu

Cibitung-Telaga Asih
Gol I Rp 5.500
Gol II & III Rp 8.000
Gol IV & V Rp 10.500

Cibitung-Gabus
Gol I Rp 25.000
Gol II & III Rp 38 ribu
Gol IV & V Rp 50.500

Cibitung-Tarumajaya
Gol I Rp 46 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 60 ribu

Telaga Asih-Gabus
Gol I Rp 20 ribu
Gol II & III Rp 30 ribu
Gol IV & V Rp 40 ribu

Telaga Asih-Tarumajaya
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 60 ribu

Gabus-Tarumajaya
Gol I Rp 28 ribu
Gol II & III Rp 43 ribu
Gol IV & V Rp 57 ribu

(ryn/vws)

[Gambas:Video CNN]
,5 miliar, dan Jerman US<句子>,5 miliar," ungkap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Bahkan, tekor dagang Indonesia dari China ini meningkat jika dibandingkan bulan lalu yang hanya sebesar US9,5 juta. Namun, catatan Juli 2023 masih lebih rendah ketimbang bulan sama di tahun lalu, di mana defisit dagang dengan China menyentuh US4,1 juta.

Di lain sisi, tiga negara penyumbang surplus terbesar Indonesia pada bulan ini adalah India sebesar US,3 miliar, Amerika Serikat (AS) US,1 miliar, dan Filipina US0 juta.

"Surplus terbesar yang dialami dengan India karena didorong komoditas lemak dan minyak hewan nabati terutama crude palm oil (CPO), bahan bakar mineral terutama batu bara, dan juga besi baja," tutup Amalia.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

Keseharian saya

net 123 slot

<句子>

hukum ilahi

semua situs slot mpo bonus new member 100

<句子>